26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

POLITIK DINASTI, CERMIN BUSUKNYA DEMOKRASI


Oleh: Fitria Rahmah | Ibu Rumah Tangga Pendidik Generasi

“Di negara-negara berkembang, partai politik, jabatan, dan kekuasaan tidak lebih adalah mata pencaharian kelompok tertentu. Politisi hanyalah serigala rakus yang memakai topeng seolah baik—mereka bukan patriot, juga jauh dari idealis, uang adalah segalanya bagi mereka.” ― Tere Liye, Pergi.

Kutipan di atas memberikan pandangan yang menggelitik tentang penguasa. Digambarkan sebagai serigala rakus, yang akan mencabik-cabik mangsanya tanpa henti dan ampun. Sifat rakus yang merasuki para penguasa membuat mereka seolah enggan untuk melepaskan kekuasaan dalam genggaman. Tak cukup hanya sampai dibawa mati, namun harus terus bergulir tiada henti, silih berganti dalam lingkaran keluarga inti. Anak, menantu keponakan bahkan istri. Mereka harus memiliki jabatan. Kekuasaan bagaikan emas dengan segala kemudahan dan kemewahan dalam setiap fasilitas. Maka sayang jika diemban sepintas, mereka berusaha keras agar kekuasaan tak lepas. Inilah potret buram demokrasi yang terjadi dari dulu hingga kini. Tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri.
Tak terkecuali pada rezim yang sedang berkuasa saat ini. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang telah dilaksanakan serentak pada tanggal 09 Desember 2020 memberikan hasil bahwa beberapa calon yang memenangkan PILKADA saat ini masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana. Seperti dilansir dari merdeka.com (Sabtu, 12 Desember 2020) Berikut ini nama-nama pemenang PILKADA yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana :

  1. PILKADA Serang
    Berdasarkan hasil sementara perhitungan surat suara di website Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (11/12) pukul 19.15 WIB, untuk Pilkada Serang, perolehan suara Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa sebesar 64.4 persen atau setara 186.427 suara. Sedangkan lawannya, Nasrul Ulum-Eki Baihaki mendapatkan 35.6 persen atau 103.067 suara.

Baik Ratu Tatu maupun Pandji merupakan paslon petahana yang kembali maju Pilkada.

  1. PILKADA Pandeglang
    Pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono meraup 203.411 suara atau 64.1 persen. Sedangkan pasangan Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy mendapatkan 113.915 suara atau 35.9 persen.

Tanto Warsono merupakan menantu Ratu Atut (suami dari Andiara Aprilia), yang maju sebagai calon Wakil Bupati Pandeglang berpasangan dengan Irna Narulita. Keduanya merupakan paslon petahana.

  1. PILKADA Tangerang Selatan
    Keponakan Ratu Atut yang juga putra Ratu Tatu, Pilar Saga Ichsan sebagai calon wakil walikota berpasangan dengan Benyamin Davnie mendulang banyak suara.

Seolah tak ingin ketinggalan dengan yang lainnya, beberapa pasangan calon yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden berhasil memenangkan PILKADA kali ini, seperti dilansir dari katadata.co.id ( Sabtu, 12 Desember 2020 ), yaitu:

  1. PILKADA Surakarta
    Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden RI Jokowi, berpasangan dengan Teguh Prakoso unggul telak.
  2. PILKADA Medan
    Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution- Salman Al Farisi.
  3. PILKADA Kediri
    Hanindhito Himawan Permana adalah anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia dan dan pasangannya Dewi Mariya unggul telak atas kotak kosong dengan 76,8%.

Seperti tak bisa melepaskan diri, terjerat dalam jejaring politik dinasti. Kemenangan keluarga petahana dalam PILKADA 2020 memberikan bukti bahwa dinasti politik makin diminati.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk bisa mencalonkan diri menjadi pasangan calon (PASLON) yang bertarung dalam pesta demokrasi membutuhkan modal yang sangat banyak serta mahar yang besar kepada partai politik yang mengusungnya. Oleh karena itu mereka, para PASLON seringkali menggandeng para penguasa dan pengusaha yang memiliki modal untuk mendukung mereka agar dapat menang dalam pemilihan tersebut. Bahkan seringkali politik uang pun mereka gunakan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Inilah alasan mengapa mereka membutuhkan “jalur yang bagus” dan modal besar dalam pemilihan pemimpin di sistem demokrasi kapitalis. Oleh karena itu, mereka yang memenangkan pemilihan ini akan menggunakan jabatannya untuk mengembalikan modal yang telah diberikan oleh para pengusaha, dan juga mengumpulkan keuntungan untuk diri mereka. Sehingga masa menjabat selama 5 tahun dirasa tidak cukup untuk mengumpulkan keuntungan, sebab itulah jabatan harus terus digenggam walaupun oleh orang lain yang masih memiliki hubungan keluarga.

Kedaulatan di tangan rakyat yang sering digaungkan oleh para petinggi negeri, seolah hanya ilusi yang tak akan pernah terjadi. Sebab kenyataannya kedaulatan hanya berada dilingkaran petahan dan menjadi milik kaum kapitalistik. Rakyat dibuat menderita semakin menjadi dari hari ke hari.
Seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan hubungan keluarga, belum tentu memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengurusi urusan rakyat. Sehingga keberadaanya sebagai pemimpin seperti sebuah formalitas, yang bertugas hanya sebagai pemberi tanda tangan untuk melegalkan sebuah keputusan tanpa dipahami sebelumnya. Sehingga kepemimpinanya jauh dari kata amanah. Maka tak heran jika seringkali akrab dengan praktik korupsi. Serta keputusan yang dibuat harus sesuai dengan visi dan misi partai politik, sebab ia hanyalah anggota partai politik.

Seperti yang dituturkan oleh Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha menilai dinasti politik bisa mengarah kepada oligarki. Sementara, oligarki dekat dengan korupsi. Hal ini sebagaimana pendapat Jeffrey A Winters dalam bukunya Oligarchy, bahwa seorang oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Upaya penguasaan sumber daya tersebut lah yang memungkinkan seorang oligark melakukan korupsi. ICW pun mencatat enam kepala daerah yang melakukan dinasti politik tersandung korupsi. Salah satu di antaranya adalah Bupati Klaten, Sri Hartini yang terjerat kasus suap promosi jabatan. Ia akhirnya digantikan oleh wakilnya, Sri Mulyani. Dilansir dari katadata.co.id (Sabtu, 12 Desember 2020).

Satu praktik kebusukan dari sekian banyak praktik busuk lainnya dalam sistem demokrasi kapitalis. Yang disetting hanya untuk menguntungkan para menguasa dan pemilik modal dengan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat harusnya paham bahwa sistem ini sudah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Tidak cukup hanya sekedar mengganti pemimpin, namun dengan mengganti sistem demokrasi ke sistem lain yang aturannya tidak dibuat oleh manusia dan tidak hanya menguntungkan segelintir manusia. Sebab sistem demokrasi saat ini telah nyata tak mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan di setiap aspek kehidupan.

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Islam. Islam tidak hanya sebagai sebuah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik, dalam bentuk sebuah ibadah semata. Namun ia juga sebagai mabda yang mengatur tentang sebuah negara di dalamnya, yaitu Daulah Islamiyah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin dan Para Khalifah sesudahnya. Di dalam negara Islam tidak akan terjadi praktik dinasti politik. Sebab seorang pemimpin dipilih berdasarkan syarat yang ditentukan oleh syariat dan mendapat dukungan nyata dari umat.
Metode pangangkatan Khalifah adalah baiat dari umat. Syariat telah menetapkan bahwa kekuasaan milik umat. Pencalonan khalifah akan diseleksi oleh Mahkamah Mazhalim yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat in’iqod, yaitu : 1). Muslim, 2). Laki-laki, 3). Baligh, 4). Berakal 5). Adil, sebab adil merupakan syarat keabsahan seorang khalifah dalam memimpin, karena ialah yang akan memutuskan perkara umat secara adil, 6).Merdeka, ia tidak boleh seorang hamba sahaya yang merupakan milik tuannya, dimana ia tidak berwenang mengatur urusannya sendiri apalagi urusan umat, 7). Mampu, seorang khalifah haruslah seorang yang amanah dalam memimpin dan menjalankan kepemimpinannya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Setelah diverifikasi oleh Mahkamah Maazhalim, mereka yang memenuhi kriteria akan diserahkan kepada Majelis Umat dan menetapkan 6 nama calon. Kemudian dari 6 calon tersebut akan diseleksi kembali hingga tersisa 2 nama calon dan tidak boleh lebih. Kedua calon inilah yang akan diserahkan kepada umat untuk dipilih suara terbanyak.

Demikian juga mekanisme pemilihan kepala daerah. Baik wali maupun amil akan ditunjuk langsung oleh khalifah. Tentu sosok yang dipilih hanyalah mereka yang bertakwa, amanah dan memiliki kemampuan. Semua dilakukan tanpa biaya dan mahar apapun. Sehingga korupsi dalam sebuah negara Islam bisa dihindari sebab tidak ada biaya apapun yang harus dikembalikan pasca pemilihan, oleh karena itu kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

Wallahu A’lam Bish Showab

About Post Author