30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Diskriminasi Perempuan Tiada Akhir


Oleh : Ariefdhianty Vibie H. – Muslimah Cinta Islam

Covid-19 yang tak usai, telah menggerogoti perekonomian keluarga. Hal ini membuat para ibu dan wanita terpaksa terjun untuk ikut banting tulang demi ‘ngebulnya’ dapur. Akan tetapi, dengan terjunnya perempuan ke dalam kancah pencarian nafkah ini mengundang dilema. Satu sisi para wanita membutuhkan tambahan untuk ekonomi keluarganya, di sisi lain mereka harus menghadapi kerasnya dunia di luar sana. Tak ayal, pelecehan verbal, fisik, dan seksual didapati oleh perempuan bekerja. Belum lagi diskriminasi yang kerap dialami oleh para pekerja perempuan.

Tentu ini menjadi permasalahan baru yang sebaiknya diseriusi oleh pemerintah. Seperti kasus di pabrik AICE pada beberapa bulan silam. Sarinah, Juru Bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), yang mewakili serikat buruh Aice, menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan enam kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tak bernyawa dialami oleh buruh perempuan Aice. (theconversation.com).

Izin cuti haid juga baru bisa terwujud ketika mendapatkan surat keterangan dokter (SKD) yang dikeluarkan oleh klinik pabrik atau klinik tingkat I yang tercantum dalam kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proses yang rumit ini membuat buruh perempuan terpaksa memilih menahan sakit saat bekerja. (theconversation.com).

Sebenarnya, permasalahan yang terjadi pada perempuan senantiasa berulang. Apakah itu berkaitan dengan diskriminasi, pelecehan, kekerasan, atau timpangnya ekonomi. Hanya saja, sistem sekuler yang mengekang ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan klasik yang terjadi pada perempuan.

Banyak masalah yang secara langsung bersumber dari ketidakjelasan ini, baik berkenaan dengan peran kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam dunia kerja. Inilah sebabnya mengapa terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap kaum perempuan, runtuhnya bangunan keluarga, pelecehan seksual, prostitusi, perilaku tak senonoh terhadap anak-anak, homoseksual, serta berbagai macam penyakit sosial lainnya.

Adanya ketidakjelasan peran fitrah laki-laki dan perempuan di ranah masyarakat, membuat semuanya menjadi tumpang tindih. Ditambah lagi abainya peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan mendasar bagi rakyat, terutama dalam kondisi Covid ini semakin membuat semua pihak ketar-ketir untuk mengais rezeki.

Padahal dalam Islam, bekerja bagi seorang perempuan hukumnya hanyalah mubah alias pilihan semata. Perempuan justru diberi tempat mulia dengan peran dan fungsi utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Sementara bekerja hanyalah pilihan bagi mereka yang siap dan mampu memikul beban ganda atau bagi mereka yang telah terbebas dari sebagian amanah rumah tangga dan memiliki ilmu yang bisa didedikasikan untuk kemuliaan umat.

Hak-hak perempuan yang wajib dijamin oleh mereka adalah hak-hak yang akan membantu perempuan menunaikan peran strategisnya sebagai pencetak generasi cemerlang. Yakni, hak finansial melalui hukum penafkahan oleh suami atau walinya. Bahkan ketika suami atau walinya tidak ada, maka kewajiban itu jatuh pada negara.

Berikutnya adalah hak berupa jaminan pendidikan, yang secara individual wajib ditunaikan oleh suami atau walinya. Dan secara komunal wajib ditunaikan oleh negara. Negaralah yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana gratis agar kaum perempuan beroleh pendidikan bermutu. Agar mereka punya bekal cukup mendidik anak dengan berbagai ilmu yang dibutuhkan untuk target mencetak generasi yang berkepribadian Islam, sehat, kuat, cerdas dan punya visi hidup sebagai pembangun peradaban.

Hak lainnya adalah hak atas jaminan keamanan. Hak ini wajib ditunaikan oleh ketiga unsur tadi, mulai dari fungsi perlindungan dari suami atau wali, perlindungan masyarakat melalui tegaknya budaya amar ma’ruf nahi munkar dan oleh negara melalui penegakkan aturan hidup termasuk sanksi hukum yang tegas bagi pelaku pelanggaran.

Sistem yang ada sekarang, yakni sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal justru sangat tak ramah dengan perempuan. Bahkan mengeksploitasi kaum perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh laki-laki dan menghinakan kedudukan mereka hanya sebatas mesin penggerak roda perekonomian.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kaum muslimin mengembalikan solusi itu kepada Islam. Islam telah mengatur peran seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya berjuang sendiri untuk keluarga, negara juga akan mendukung penuh agar perempuan, khususnya, bisa tetap optimal menjalankan peran utamanya sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Tanpa harus lagi khawatir dengan kebutuhan mendasar yang sudah terjamin oleh suami dan negara. Hanya dengan Islam, perempuan bisa terlindungi kehormatan, martabat, serta hak-haknya.

Namun, kemuliaan Islam hanya bisa didapat dan dirasakan jika seluruh aturan Allah sudah diterapkan dalam sebuah institusi negara yang diwariskan oleh Rasulullah saw. yaitu Khilafah ala minhaj nubuwwah.
Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author