04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Membongkar Janji Manis Dibalik Program Kotaku

Oleh: Heni _ummufaiz
(Ibu Pemerhati Umat)

Perlu sikap hati-hati, peka dan kritis terhadap segala bentuk kebaikan, utang atau bantuan dari asing yang acapkali mengecoh dan memelintir kebenaran. Karena citra kemurahan hati bukanlah perkara yang sulit untuk direka-reka. Bak pesolek ulung yang pandai menyembunyikan koreng di balik polesan bedak, sebuah keangkaraan dan keserakahan pun dapat tampil sangat menawan dan mempesona. Jika memang bantuan itu ditujukan sebagaimana yang dipropagandakan kepada negara penerima utang atau bantuan, tentu akan ada secuil kisah sukses yang menandakan bahwa negara itu beranjak menuju perbaikan ekonomi.
Namun, kenyataan yang ada menunjukkan pola yang serupa yaitu beberapa gelintir rakyat yang terselamatkan dan mayoritas penduduklah yang menjadi tumbalnya. Seperti upah yang rendah, berkurangnya pelayanan sosial, berkurangnya subsidi untuk rakyat, meningkatnya pungutan pajak dan minimnya akses pada proses pembuatan kebijakan.

Program Kota Tanpa Ada Kumuh (KOTAKU)

Satu lagi program murah hati yang digelontorkan oleh Asian Development Bank (ADB) untuk masyarakat, yakni program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP). Vijay Padmanabhan, Direktur ADB untuk Pengembangan Kota dan Perairan di Asia Tenggara berkata Program ini membantu meningkatkan kapasitas pemerintah setempat dalam hal perencanaan perumahan baru sekaligus memperkuat standar bangunan yang didirikan. Infrastruktur yang berkualitas, termasuk perumahan yang aman dilengkapi fasilitas air bersih, telah memungkinkan masyarakat prasejahtera di seluruh Nusantara memiliki tingkat kesehatan, kondisi kehidupan, dan peluang kerja lebih baik, serta memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. ” (adb.org)

Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Didiet Arief Akhdiat mengatakan, Kota Sukabumi merupakan satu satunya daerah di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan dana program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) periode 2015-2019. Bantuan program tersebut berasal dari Asian Development Bank senilai dua juta Dolar AS. Sementara secara nasional, program tersebut dilaksanakam di 20 kabupaten/kota dengan total dana 74,4 juta Dolar AS. Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti program tersebut lebih sedikit djbandingkan NUSP tahap pertama sejumlah 32 kabupaten/kota. “Dana tersebut merupakan dana hibah dari ADB,” ujar dia di Jakarta, Jumat 6 Desember 2019. (PikiranRakyat.com/ 6 Desember 2019)

Pemerintah Kota dan Kabupaten yang mendapat bantuan tersebut menjalankan proyek di atas dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berdasar pada data Dinas Pekerjaan Umum, Pengaturan Ruangan, Perumahan, Lokasi Permukiman serta Pertanahan Kota Sukabumi mengatakan, lokasi kumuh di Kota Sukabumi sampai akhir 2017 sudah teratasi lebih kurang 35 hektar. Keseluruhan lokasi kumuh di Sukabumi lebih kurang menjangkau 139, 02 hektar atau sekitar 2,89 persen dari total luas Kota Sukabumi, yakni 48 ribu hektar lebih. Program KOTAKU di Sukabumi ini pada umumnya untuk tingkatkan akses warga pada infrastruktur serta service basic di lokasi kumuh perkotaan. Seperti pembuatan septic tank komunal, fasilitas air bersih, drainase, ataupun perlakuan persampahan. Di Kampung Babakan Bandung RT 07 RW 03, Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang program KOTAKU mengarah pada aktivitas pembangunan jalan lingkungan dengan paving blok, drainase serta septic tank komunal untuk 30 kepala keluarga (KK) yang terdiri 130 jiwa. Namun, berbagai progam yang digulirkan baik dari pusat hingga tingkat kota hanya bisa menekan atau mengurangi jumlah kawasan kumuh yang sudah ada saja. Sebab, setiap waktu terus tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang dipastikan akan muncul lokasi permukiman baru yang potensial menghasilkan spot-spot kawasan kumuh baru.

Dan ternyata selain hibah, pemerintah juga menjadwalkan utang baru untuk menyukseskan program KOTAKU ini. Pada 12 Juli 2016, Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui utang pemerintah Indonesia sebesar $ 216.5 juta atau setara dengan 2,814 trilyun rupiah. Selain itu, juga diputuskan bahwa pemerintah Indonesia akan mendapat pinjaman perdana dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan jumlah yang sama yaitu $ 216,5 juta atau setara dengan Rp 2,814 triliun untuk proyek itu. Dengan demikian pemerintah Indonesia menambah utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk melaksanakan proyek KOTAKU ini dengan total pinjaman sebesar $ 433 juta atau setara 5,629 trilyun rupiah.
Adanya kawasan kumuh yang tersebar di setiap spot-spot pemukiman menandakan bahwa keberadaan kaum miskin layak untuk dipertimbangkan karena jumlahnya yang terus bertambah. Mereka sering mendapatkan bantuan dan sering pula dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mendapatkan utang-utang baru dengan dalih mengentaskan kemiskinan. Tak terhitung pula jumlah lembaga sosial yang memberi simpati kepada kaum ini. Namun, semua usaha ini seakan justru mengokohkan keberadaan mereka sebagai kaum miskin yang terpinggirkan. Sungguh bantuan semacam ini laksana penghilang rasa sakit tanpa menyentuh sumber penyakitnya.

Mesin Pencetak Kemiskinan.

Sistem ekonomi kapitalistik yang saat ini diterapkan di hampir seluruh belahan dunia, sesungguhnya telah melahirkan berbagai paket kebijakan ekonomi neoliberal. Sistem inilah yang realitasnya paling bertanggung jawab atas ketimpangan sosial yang terus melebar antara negara kaya dan negara miskin serta menyebarkan kemiskinan hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem ekonomi kapitalistik bertanggung jawab atas terciptanya jurang sosial yang besar antara si kaya dan si miskin serta atas terpeliharanya kemiskinan itu sendiri.

Berbagai data perkembangan dunia menunjukkan bahwa globalisasi sistem kapitalisme-liberal memang telah berhasil mengglobalkan kemiskinan daripada kemakmuran. Kebijakan pasar bebas yang menjadi senjata andalan sistem kapitalisme terus dikukuhkan hingga sekarang melalui berbagai perjanjian internasional. Hal ini telah menjadi alat imperialisme baru negara-negara kapitalis atas negara-negara dunia ketiga untuk menguras habis kekayaan mereka dan merampas kedaulatannya. Senjata inilah yang telah membuat milyaran rakyat negara dunia khususnya di dunia ketiga yang sejatinya kaya raya itu– hidup di bawah garis kemiskinan, sumber-sumber alam dan berbagai asset strategis yang mereka miliki harus rela dikuasai kapitalis asing .

Kondisi ini wajar terjadi di negara-negara penganut sistem ekonomi kapitalistik karena sistem ekonominya tegak di atas prinsip-prinsip yang salah, antara lain pertama prinsip mengenai kebebasan hak milik yang memungkinkan para pemilik modal kuat menguasai aset-aset dan akses/peluang ekonomi, termasuk aset-aset yang seharusnya menjadi milik rakyat dan dimanfaatkan untuk kepentingan menyejahterakan rakyat. Konsep ini telah memunculkan ketimpangan sosial yang sangat lebar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di negara-negara yang kaya sumber daya alam sekalipun, seperti halnya Indonesia. Kedua, tolok ukur pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, dimana keberhasilan pembangunan melulu dinilai dari tingkat produktivitas masyarakat/negara tiap tahun (GNP/GDP) secara rata-rata, yang tentu tidak bisa mencerminkan pemerataan kesejahteraan, bahkan telah menjadikan kemiskinan tersembunyi di balik angka rata-rata tersebut. Ketiga, prinsip meminimalisir peran negara di bidang sosial ekonomi dan membatasinya dalam peran pengawasan dan penegakan hukum semata. Peran ini telah menghilangkan fungsi dan tanggung jawab negara sebagai pemelihara urusan rakyat dan menyerahkannya kepada masyarakat dan pihak swasta.
Tidak adanya tanggung jawab negara/penguasa dalam masalah ketenagakerjaan membawa dampak pada keharusan masyarakat menghidupi diri mereka sendiri. Adanya prinsip siapa yang kuat dialah yang selamat sedangkan yang lemah akan semakin tersingkir, inilah yang menjadikan rakyat semakin terpuruk. Pada akhirnya, alih-alih meringankan beban rakyat, negara akan terus menerus membebani rakyat dengan berbagai pungutan dan pajak yang menyengsarakan masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalistik sebagaimana diketahui, senantiasa membuat format ekonomi dalam rangka untuk kepentingan dan keuntungan kaum kapitalis. Pekerja dalam pandangan mereka digolongkan sebagai aset yang tidak berbeda dengan mesin-mesin pabrik, yang menghasilkan barang maupun jasa yang layak jual. Maka eksploitasi terhadap kaum pekerja menjadi pemandangan sehari-hari yang diprtontonkan kepada masyarakat. Upah yang rendah, beban pekerjaan yang berat, posisi tawar menawar yang lemah adalah kondisi yang menghimpit kaum pekerja di negara yang menerapkan sistem ekonomi tersebut.

Menurut laporan Oxfam (organisasi nirlaba dari Inggris) pada 2019, jumlah kekayaan miliarder meningkat 12 persen atau USD 2,5 miliar per hari. Sementara 3,8 miliar harta masyarakat miskin menurun sebesar 11 persen. Laporan ini diluncurkan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Jumlah miliarder di dunia meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, dan mereka memiliki kekayaan lebih besar 60 persen dari penduduk bumi. Hasil penelitian tersebut mengatakan perempuan dan gadis miskin berada di bawah skala, menyatakan “12,5 miliar jam pekerjaan tidak dibayar setiap hari,” diperkirakan bernilai setidaknya USD 10,8 triliun per tahun. Angka-angka menunjukkan bahwa 2.153 miliarder sekarang memiliki kekayaan lebih dari 4,6 miliar orang termiskin di planet ini.  (merdeka.com/ 21 Januari 2020)

Mewujudkan Negara Tanpa Ada Kumuh Dengan Sistem Ekonomi Islam

Syariah Islam menetapkan bahwa negara adalah pihak yang bertanggung-jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya. Rasulullah saw bersabda, Seorang imam adalah raain (pemelihara urusan rakyat), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas (urusan) rakyatnya. (HR Muslim dan Ahmad).

Oleh karenanya sandang, pangan dan papan yang menjadi kebutuhan pokok setiap individu rakyat harus difasilitasi kecukupannya oleh negara. Demikian pula halnya dengan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pemenuhan seluruh kebutuhan hidup rakyat meniscayakan kesejahteraan. Dan sejarah kekhilafahan telah membuktikan hal tersebut.
Indonesia, sebagai negeri muslim terbesar di dunia, seharusnya merancang politik ekonominya berdasarkan pemikiran komprehensif rakyatnya, yaitu akidah Islam. Politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan terpenuhinya semua kebutuhan primer tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat dengan gaya hidup yang khas.

Asas politik ekonomi Islam memiliki 4 perspektif. Pertama, perspektif bahwa tiap individu itu adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua, perspektif bahwa pemenuhan kebutuhan kebutuhan primer adalah secara menyeluruh. Tiap individu adalah manusia yang membutuhkan jaminan pemeliharaan akan barang dan jasa yang menjadi tuntutan hidup tiap individu. Ketiga, perspektif bahwa mubah hukumnya berusaha mencari rizki. Hukum mubah itu sama bagi tiap individu, sehingga terbuka lebar jalan di depan mereka untuk memperoleh kekayaan yang dikehendakinya. Dia akan serius bekerja menuju kemakmuran hidup. Keempat, perspektif bahwa keluhuran ajaran Islam harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Al Izzah (2001), Bangil)

Dengan politik ekonomi Islam ini, maka hukum-hukum dan kaidah-kaidah ekonomi dibangun bertujuan untuk pendistribusian kekayaan, bukan untuk meningkatkan dan memperbanyak kekayaan. Pendistribusian kekayaan ini dilakukan dengan mengatur mekanisme penguasaan kekayaan dan sumbernya. Sistem ekonomi Islam mengenal adanya istilah kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan (tasharruf) dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebihnya, mekanisme sistem ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut :

Pertama, sistem ekonomi Islam mengharuskan negara untuk mengakhiri segera pembayaran utang berbasis bunga (riba) dari IMF dan semua pinjaman dari negara atau lembaga lain. Karena negara haruslah mandiri tidak bergantung pada bantuan asing apa pun. Dengan kemampuan pendapatan yang dimilikinya, negara akan memprioritaskan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua warga negara akan makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan menginvestasikan sisanya untuk kebutuhan warga negara yang lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian.

Kedua, negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam akan menghapus perekonomian rakyat berbasis riba. Menutup bank-bank ribawi dan mengalihkannya pada produk keuangan syariah. Menyediakan investasi bebas bunga dalam bisnis lokal, proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan lahan, yang semuanya akan menghasilkan lapangan kerja.

Ketiga, negara akan melarang semua bentuk penimbunan kekayaan, memastikan bahwa kekayaan beredar di tengah masyarakat dan memberikan insentif pada pembelanjaan dan investasi dalam bisnis.

Keempat, negara akan menstabilkan pasokan uang dan harga dengan memastikan bahwa mata uang kertas sepenuhnya didukung oleh emas atau perak, mencegah inflasi yang dihasilkan dari manipulasi oleh spekulan uang kertas yang tidak didukung oleh aset. Kelima, negara akan menghilangkan segala bentuk pajak. Negara akan menerapkan skema perpajakan rendah yang hanya ditarik dari warganya yang kaya. Keenam, negara mengelola semua sumber daya milik umum dan menggunakannya untuk kepentingan umum sehingga semua merasakan manfaat dari aset-aset penting. Miliaran dolar dari sumber daya alam akan dibelanjakan untuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, dan mengentaskan rakyat keluar dari kemiskinan.
Dan yang terakhir, negara akan melakukan review terhadap lahan pertanian sehingga para pemilik lahan yang mengabaikan tanahnya, akan diberi peringatan untuk segera mengolahnya.
Dengan mekanisme ini, politik ekonomi Islam bisa memastikan bahwa kondisi Bi Icih, Mang Jajang dan Si Odon, telah terpenuhi segala kebutuhan primer bahkan kebutuhan sekundernya. Mereka berdaya secara ekonomi, berdaya dari sisi kapasitas dan kapabilitas sehingga siap bersaing secara sehat dengan Si Michael, Si Juliet dan Si Jason dalam mengembangkan kehidupan ekonominya.

Sistem ekonomi Islam ini hanya bisa digunakan oleh negara yang menjadikan Islam sebagai landasan bernegara. Islam digunakan sebagai landasan sistem politik, sistem pemerintahan, sistem sosial dan budaya, sistem sanksi dan hukum, sistem pertahanan dan keamanan dsb. Sehingga penguasa benar-benar menjadi pelayan umat, bukan pelayan kepentingan asing dan aseng.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author