04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Sanksi Kebiri Akankah Menjadi Solusi?

Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah
Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik

Predator Seksual, sebuah julukan yang cukup membuat bulu kuduk meremang. Bagaimana tidak? Para pelaku kejahatan seksual tersebut tidak pernah pandang bulu dalam mencari mangsanya. Siapapun dapat menjadi korban pelampiasan nafsu bejat mereka. Termasuk anak-anak di bawah umur. Ironisnya, kasus-kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh para predator seks tersebut semakin merebak di negeri ini. Hal ini tentu saja mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat. Terutama para orang tua.
Banyak pihak yang menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut dinilai terlalu ringan. Faktanya, hukum kurungan penjara yang telah diterapkan selama ini, terbukti tidak efektif, karena tidak membuat para predator seks itu menjadi jera. Hukuman penjara dan denda, dinilai masih belum memenuhi syarat keadilan. Sangat tidak sebanding dengan kerugian, dampak psikis dan juga fisik yang dialami oleh korban. Ketidakadilan semacam ini, membuat masyarakat mulai gerah dan “berteriak” agar hukuman bagi para predator seksual diperberat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengusulkan, agar pelakunya diganjar dengan hukuman kebiri.

Gayung bersambut, setelah melalui berbagai proses dan penelitian-penelitian, akhirnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (Perpu) tentang hukuman kebiri kimia, bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Hal tersebut tercantum dalam Perpu Nomor 70 Tahun 2020, yang ditetapkan di Jakarta, periode 7 Desember 2020. (Viva.co.id, Minggu, 3/1/2020).

Menurut JDIH laman Sekretariat Negara, Minggu 3 Januari 2020, Perpu tersebut memuat tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pelaksanaan alat pendeteksi elektronik (berbentuk gelang), rehabilitasi, hingga ke pengumuman identitas pelaku.

Namun, sanksi tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang masih anak-anak (Perpu Pasal 4).

Kasus tindakan asusila di Indonesia, sekilas terlihat seperti fenomena gunung es. Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat, tapi tidak sampai terungkap. Sebab, banyak korban pencabulan yang enggan melapor kepada petugas yang berwenang, dengan berbagai pertimbangan. Menjaga dan melindungi nama baik korban dan keluarga, menjadi alasan utama, mengapa kasus kejahatan besar seperti ini sering tertimbun.

Hukuman kebiri kimia ini, menurut sebagian orang dianggap sebagai sanksi tertinggi dan paling efektif, untuk menghentikan aksi para pelaku kejahatan seksual. Padahal, jika kita amati, banyak faktor yang dapat mempengaruhi, mengapa kasus-kasus kekerasan seksual terus-menerus terjadi di sekeliling kita.

Diantaranya adalah karena faktor lemahnya iman, lifestyle sekular, pemikiran liberal, ekonomi kapitalis, fasilitas kelayakan tempat tinggal, dan lain-lain. Sehingga, untuk mengatasi problem sosial semacam ini, harus menggunakan cara yang komprehensif. Tidak hanya fokus pada pemberlakuan hukuman atau sanksi terberat bagi pelaku saja, tetapi juga harus mau melihat faktor pencetusnya.

Maraknya tayangan-tayangan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat, menjadi salah satu pencetus terjadinya pelecehan seksual. Selain itu, lemahnya kontrol pemerintah terhadap tayangan-tayangan di media sosial (baik media cetak maupun media elektronik), yang berbau seks juga ikut memberikan andil besar dalam merebaknya kasus asusila ini.

Faktor lain adalah, berkembangnya pemikiran liberal di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat banyak yang memilih hidup bebas, tidak mau lagi mengindahkan norma-norma agama. Sebab, agama bagi mereka, dianggapnya sebagai pengekangan terhadap kebebasan yang mereka agung-agungkan selama ini.

Hal ini jelas akan menjadi penyebab menjamurnya aksi kekerasan seksual pada anak, sebagaimana yang terjadi saat ini. Sebab, anak merupakan obyek atau sasaran empuk yang mudah untuk dikelabuhi.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terhadap kejahatan seksual pada anak, yang marak terjadi akhir-akhir ini?
Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan dan dorongan seksual untuk berhubungan intim. Namun, hendaknya penyaluran hasrat seksual itu dilakukan sesuai dengan tata cara ajaran Islam, yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan As-sunah. Agar pemuasan hubungan seksual tersebut, tidak bertentangan dengan hukum Syara’.

Dalam sistem Islam (khilafah), perbuatan homo seksual (liwath), lesbian (sihaq), dan sodomi (ityan al-bahaim), merupakan perbuatan dosa besar (fahisyah), karena selain menimbulkan kerusakan biologis, juga dapat mendatangkan bencana bagi negeri.

Tindakan biadab yang dilakukan oleh para predator seksual ini merupakan tindakan kejahatan (jarimah), sehingga pelakunya berhak mendapatkan hukuman had dan/atau ta’zir oleh petugas yang berwenang.

Hukum kebiri yang kini mulai diterapkan di Indonesia, ternyata bukanlah solusi yang tepat, untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat umum. Sebab, hukuman kebiri dilarang di dalam Islam.

Dari Ibnu Mas’ud ra.,
”Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi saw. sedang kami tidak bersama istri-istri, lalu kami bertanya kepada Nabi, ”Bolehkah kami melakukan praktik kebiri?” maka Nabi melarangnya.” (H.R.Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban).

Tindakan kekerasan seksual (pemerkosaan) disebut dengan istilah hirobah (perampokan). Hirobah adalah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, dan wajib dihukum berat.
Firman Allah Swt.,
“Hukuman bagi orang-orang yang menerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.” (TQS. Al-Maidah [5] : 33).
Oleh karena itu, solusi tuntas untuk menghentikan aksi para predator seksual dan tindak kejahatan lainnya, adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam setiap aspek kehidupan.

Sebab negara yang menerapkan sistem kepemimpinan Islam, akan memberlakukan aturan dan sanksi yang tegas dan berat terhadap setiap pelaku kejahatan. Sehingga dipastikan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.
Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author