30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Gus Abbas meminta pemerintah jangan memaksa masyarakat yang enggan di vaksin apalagi dengan ancaman denda dan pidana

Berbagai pendapat, rujukan dan buah pikir dari pakar kesehatan dan agama bermunculan tentang penerapan Vaksin. Menyikapi kerisauan umat soal vaksinasi COVID-19, Salah satu Ulama Jawa Tengah, Gus Abbas Shobri, angkat bicara.

Gus Abbas mengatakan beliau sependapat dan mempertegas pernyataan Sekjend MUI pusat mengenai pemerintah harusnya tidak memaksa masyarakat yang tidak mau divaksin karena vaksinasi itu seyogyanya adalah edukasi, Bukan malah mengancam dengan pidana maupun denda di saat situasi ekonomi Rakyat yang serba sulit saat ini ditenga pandemi.

Menurut Gus Abbas, hasil rapat komisi fatwa yang menyimpulkan bahwa VAKSIN buatan Sinovac adalah “bersih dari unsur najis” (maaf, saya tidak mempergunakan istilah “suci”), tidaklah otomatis menjadikan vaksin ini boleh digunakan sebelum final kajian tentang keamanan dan efektifitas vaksin tersebut.

Kalaupun alasan kedharuratan dijadikan sebagai pertimbangan untuk membolehkan, perlu diperjelas dahulu tiga hal penting terkait kedharuratan tersebut, yaitu:

1. حجم الضرر (ukuran kemudharatan)
2. قدر الضرورة (qadar kedharuratan)
3. فعالية مزيلة الضرر (efektifitas penghilang kedharuratan)
Lebih jauh Gus Abbas menyampaikan Tanpa kejelasan tiga hal tersebut, maka penerapan Qa’idah kedharuratan sangatlah lemah.

Allah Ta’ala berfirman
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173).

“Di samping itu, karena ini terkait dengan jiwa/nyawa maka tentu pilihan tetap harus ada di tangan ummat dan pemaksaan dengan alasan ketundukan kepada ulil amri, tidak mutlak bisa dipergunakan dalam kasus ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Dikutip dari Times Indonesia, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Ust. Dr.Amirsyah Tambunan M.A meminta pemerintah untuk tidak melakukan cara “memaksa” masyakarat yang enggan disuntik vaksin Covid-19.

Selain itu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak setuju dengan aturan yang mewajibkan vaksin virus corona (Covid-19). Menurut badan kesehatan dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, meyakinkan masyarakat terkait manfaat vaksin jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksinasi dari pada mewajibkannya. WHO menyatakan tidak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan vaksin corona karena dianggap memaksa orang untuk mempromosikan vaksinasi.

Meski WHO memberikan kebebasan seluruh negara dalam melaksanakan kampanye vaksinasi corona, badan kesehatan itu menganggap memaksa orang untuk divaksinasi adalah cara yang kurang tepat untuk mempromosikan vaksinasi Covid-19. WHO menganggap mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu warga semakin bersikap antipati terkait vaksin Covid-19.

Diketahui, masyarakat Indonesia terhadap vaksinasi Covid-19 tak semuanya sepakat. Dalam hal itu tokoh Muhammadiyah itu berpendapat edukasi adalah solusi terbaik dalam menerapkan vaksinasi itu dengan baik demikian penjelasan Gus Abbas Aktivis Islam asal Jateng, kepada PPMI Media Center.

About Post Author