26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Kado Pahit dari Liberalisme Ekonomi


Oleh: Ummu Abror
Pengajar
Kenaikan harga kedelai pada awal tahun ini, seolah menjadi kado pahit yang harus diterima oleh para produsen makanan yang berbahan baku kedelai. Seperti tahu dan tempe yang merupakan menu favorit masyarakat Indonesia. Akibat kenaikan harga yang sangat tinggi menyebabkan hilangnya bahan makanan yang merupakan sumber protein yang bisa dikatakan terjangkau di masyarakat.
Dilansir dari Prfmnws.com pada Sabtu (02/01/2021) kenaikan harga pada kedelai membuat para produsen tahu di Kabupaten Bandung menjerit. Salah seorang pengrajin tahu Dadang menyatakan bahwa ia ikut terpengaruh dengan tingginya harga kedelai tersebut. “Karena bahan baku mahal, maka kami terpaksa berhenti semua. Di Jawa Barat harga kedelai ini bisa sampai Rp9.500 per kilogramnya,” ungkapnya saat ditemui di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.
Sungguh ironi jika kita melihat bagaimana kejadian itu bisa terjadi di negeri yang telah dianugerahi Allah Swt. dengan begitu berlimpahnya sumber daya alam termasuk area pertanian. Bagaimana tidak, negeri kita mempunyai banyak sekali lahan pertanian, iklim yang tropis, berlimpahnya cahaya matahari karena terletak di garis katulistiwa dan potensi sumber daya air pun melimpah.
Namun semua itu gagal dikelola secara benar oleh negara. Hal itu terjadi karena di negara ini telah menerapkan sistem politik kapitalis sekuler yang mengadopsi paham liberalisasi ekonomi. Sehingga upaya untuk meningkatkan kebutuhan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan tidak akan pernah terjadi. Hal itu dibuktikan saat beberapa waktu lalu pemerintah dan wakil rakyat telah mengesahkan UU Omnibus Law. Pada pasal 36 ayat 1 dan 2 negara mengatur tentang kebijakan impor sebagai solusi utama dalam mengatasi ketersediaan pangan negara.
Sehingga ketersediaan pangan negara akan terus bergantung kepada negara lain, termasuk imbas terhadap stabilitas harga. Seperti fakta yang saat ini terjadi, harga kedelai impor tinggi di tingkat global, sementara pemerintah tidak mampu untuk mengendalikan harga kedelai dalam negeri. Akibatnya dari ketergantungan pangan ini, negara terjajah dan dikuasai oleh negara lain.
Maka solusi yang seharusnya ditempuh oleh negara untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kestabilan pangan adalah dengan, meninggalkan sistem yang telah gagal mewujudkannya. Dan beralih kepada sistem Islam yang mempunyai aturan yang sempurna.
Dalam sistem Islam (khilafah) sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer, selain dari sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa.
Dengan demikian kebijakan pangan harus terhindar dari dominasi dan ketergantungan kepada negara lain. Untuk mewujudkan ketahanan pangan akan ditempuh langkah-langkah berikut yaitu dengan menghentikan impor pangan dan bersungguh-sungguh mewujudkan kemandirian pangan negara, kemudian menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di antaranya: Pertama, dengan mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah saw.
“Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau hendaklah ia memberikan kepada saudaranya. Apabila ia mengabaikannya, hendaklah tanahnya diambil.” (HR Bukhari dan Muslim).
Kedua, mengadakan manajemen logistik seperti (irigasi, pupuk, anti hama) dan lain sebagainya guna meningkatkan hasil pertanian. Ketiga, melakukan berbagai riset untuk mendukung hasil dari pertanian. Keempat, mengadakan antisipasi terhadap kemungkinan rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan.
Kondisi sistem yang hebat ini akan mewujudkan ketahanan pangan dan kestabilan harga di dalam negara, sehingga kemakmuran dapat dicapai di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian sudah saatnya kita beralih kepada solusi Islam yang telah terbukti mampu menyejahterakan rakyat dan tentunya mendapat ridha dari Allah Swt.
Wallahu a’lam bishawwab.

About Post Author