06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

PANDEMI, RIWAYATMU KINI


Nisa Agustina
(Muslimah Pegiat Literasi)

Dunia kesehatan terus berkabung, para tenaga medis sebagai pejuang di garda terdepan dalam perang menghadapi pandemi corona, satu persatu telah gugur. Jumlahnya pun terus bertambah setiap harinya.

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia. Menurut catatan LaporCOVID-19 hingga 28 Desember 2020, total ada 507 nakes dari 29 provinsi di Indonesia yang telah gugur karena Covid-19. Sebanyak 96 di antaranya meninggal dunia pada Desember 2020, dan merupakan angka kematian nakes tertinggi dalam sebulan selama pandemi berlangsung di Tanah Air (kompas.com, 2/1/2021).

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan terus bertambahnya para tenaga medis khususnya dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19 adalah kerugian besar bagi Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Sehingga, kehilangan 100 dokter sama dengan 250.000 penduduk tidak punya dokter. Selain itu, kehilangan ini juga merugikan Indonesia dalam hal investasi sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan, padahal kita sedang berperang maraton melawan Covid-19. Kehilangan tenaga medis adalah salah satu sinyal serius, yakni betapa masih lemahnya negara kita dalam program pengendalian pandemi (kompas.com, 29/12/2020).

Inisiator Pandemic Talks, Firdza Radiany mengakui bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih sangat buruk. Bahkan, positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia konsisten 14-15 persen selama beberapa bulan, sangat jauh di bawah standar WHO yang mensyaratkan maksimal 5 persen. Kondisi itu terjadi karena pemerintah tidak pernah bisa mencapai standar 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Kapasitas testing di Indonesia belum pernah stabil dan masih di bawah standar WHO. Jika penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa, maka jumlah penduduk minimal yang harus dites sebanyak 385.000 orang. Faktanya sampai 9 bulan pandemi berlangsung, pemerintah gagal menembus angka itu secara konsisten. Tracing atau pelacakan pun masih sangat buruk. Rasio pelacakan kontak positif Covid-19 di Indonesia hanya 1 berbanding 3 orang, padahal idealnya 1 orang positif Covid-19, maka yang dilacak harusnya 30 orang. Pelacakan yang buruk menjadi penyebab angka harian Covid-19 sempat mencapai 6 ribu kasus. (tempo.co, 3/12/2020).

Belum lagi ditambah dengan kenaikan kasus dalam satu bulan terakhir yang disinyalir merupakan dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas yang terjadi, seperti berlibur dan berkumpul bersama teman dan keluarga yang tidak serumah. Kebijakan Pemerintah juga memicu terjadinya kerumunan yang akhirnya menjadi klaster baru Covid-19 seperti kerumunan yang terjadi akibat pilkada. Walhasil efeknya ke tenaga medis yang harus kelelahan menghadapi lonjakan kasus yang ada.

Bisa dibayangkan, tenaga kesehatan berguguran, sementara jumlah pasien terus membludak, maka tenaga kesehatan yang tersisa harus bekerja jauh lebih keras. Petugas medis akan mengalami burnout atau kelelahan bekerja. Studi terbaru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menunjukkan semua tenaga kesehatan mengalami burnout atau gejala yang timbul karena stress dan konflik di tempat kerja seperti kelelahan emosi, kehilangan empati, dan berkurangnya rasa percaya diri. Sebanyak 83 persen tenaga kesehatan mengalami gejala sedang hingga berat. Burnout pada tenaga kesehatan menimbulkan rasa lelah baik secara fisik maupun emosi. Keadaan ini membuat daya tahan tubuh melemah sehingga lebih rentan terhadap Covid-19 dan berisiko menimbulkan gejala yang parah sehingga menyebabkan kematian.

Kunci untuk menekan angka kematian tenaga medis dan kesehatan adalah pada penurunan kasus. Selain itu harus ditambah dengan pemberian bekal yang cukup bagi para tenaga kesehatan, baik berupa APD yang mencukupi, vaksinasi, asupan gizi, hingga kesejahteraan ekonomi. Ini semuanya bertumpu pada upaya pemerintah dalam membuat serangkaian kebijakan yang bisa menekan angka penularan Covid-19.

Sayangnya, alih-alih mengoreksi diri dan berbenah diri, pemerintah justru sibuk menyalahkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang bila dicermati penyebabnya juga berpulang pada kelalaian pemerintah. Pemerintah tampak masih belum memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam penanganan Covid-19. Nyawa rakyat dan kesehatan ibarat perkara nomor dua, ketika di tengah pandemi pemerintah lebih menomorsatukan sektor ekonomi dan juga kepentingan politik.

Jika boleh berandai-andai, seandainya di awal pandemi pemerintah menerapkan konsep penanganan yang manusiawi, tentu negeri ini selamat dari pandemi dan masyarakat tidak sengsara seperti saat ini. Harus diakui, kegagalan kapitalisme menangani pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berbagai persoalan serius. Ini terjadi karena kerusakan kronis sistem demokrasi kapitalisme telah merasuk dalam berbagai aspek kehidupan. Abainya pemerintah dalam aspek kesehatan menyebabkan penanganan pandemi ini berlarut-larut dan menuai duka berupa korban nyawa yang terus berlanjut.

Jika ada yang mengatakan bahwa pandemi ini akan berakhir dengan adanya vaksin, benarkah? Padahal para ilmuwan masih meragukannya, dikarenakan adanya kemungkinan mutasi virus dan bertambahnya virulensinya. Belum lagi adanya potensi komersialisasi vaksin oleh negara yang mampu memproduksi vaskin kepada negara-negara miskin karena tabiat kapitalisme tak bisa dipungkiri adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Bahkan, dalam kondisi pandemi seperti ini tak bisa dipungkiri jika ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan bisa mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain.

Maka, perlu disadari oleh kita semua bahwa penanganan sebuah pandemi bukanlah persoalan teknis medis semata. Namun, perkara ini berkaitan erat dengan cara pandang meyeluruh terhadap manusia, kesehatan, dan keselamatan jiwa. Kita ketahui bahwa kapitalisme merupakan ideologi yang memuluskan para pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Negara tidak bisa melakukan intervensi karena sifatnya hanya regulator saja. Maka dalam menangani pandemi, fokus utamanya adalah si pemilik modal ini tidak boleh merugi, sehingga nyawa manusia tak ada harganya dibanding kerugian ekonomi.

Berbeda dengan Islam. Dalam Islam, nyawa manusia adalah hal yang sangat dijaga. Para pemimpin kaum muslimin (Khalifah) selalu berupaya mewujudkan hifdzu an-nafs (penjagaan nyawa manusia) sebagai bagian dari maqashidu asysyariah (tujuan penerapan hukum syara’). Seperti Khalifah Umar bin Khaththab yang menangis setiap malam karena khawatir akan beratnya hisab atas rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.
Islam memberikan penghargaan tertinggi pada nyawa manusia, sebagaimana hadist dari Rasulullah, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasa’i). Begitu juga Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (TQS Al Maidah [5]:3).

Maka kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Islam dalam menangani pandemi memiliki prinsip harus secepat mungkin dan sebisa mungkin tidak ada korban jiwa. Ada beberapa prinsip Islam dalam penanggulangan wabah sehingga dapat segera berakhir dan tanpa korban lebih banyak lagi. Kebijakan lockdown adalah hal pertama yang harus dilakukan ketika terjadi wabah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Selanjutnya adalah mengisolasi orang yang sakit. Sabda Rasulullah saw, “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.”(HR Imam Bukhari). Begitu juga menjaga yang sehat agar tidak sampai tertular oleh yang sakit dengan berbagai upaya. Tentunya dengan kebijakan yang benar-benar memanusiakan manusia bukan kebijakan yang hanya memikirkan kepentingan penguasa. Sehingga, rakyat pun tidak akan pernah mengalami dilema dan mau patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan negara.

Kemudian, diupayakan adanya pengobatan segera hingga sembuh. Bersabada Rasulullah saw, “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan diadakan-Nya bagi tiap-tiap penyakit obatnya maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram.” Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan pokok rakyat, sehingga negara wajib memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Tidak boleh dikomersilkan sebagaimana kapitalisme saat ini. Termasuk pengadaan vaksin yag didukung dengan penelitian yang memadai untuk seluruh masyarakat. Hal ini bisa dilakukan sepenuhnya oleh sistem kesehatan Islam yang didukung penerapan secara total sistem kehidupan Islam lainnya dalam segala bidang terutama sistem ekonomi dan politik Islam berikut sekumpulan konsep sahihnya.

Dengan paradigma dan prinsip seperti itu insya Allah penanggulangan wabah akan lebih mudah. Begitulah Islam sebagai sistem kehidupan yang sohih dengan seperangkat aturan yang kompleks mampu menjadi solusi bagi setiap problematika manusia di dunia.

Wallahu a’lam bish shawab.

About Post Author