26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Jaminan Pemenuhan Hak Dasar Rakyat dalam Islam

Apt. Dian Budiarti, S.Farm

Asal tahun 2021 ini, sepertinya menjadi awal tahun yang berat untuk rakyat. Selain wabah virus yang belum kunjung usai, umat juga harus menerima kado awal tahun yang pahit berupa kenaikan harga beberapa komoditas dan iuran BPJS yang diawal tahun ini kembali naik.

Seperti yang terjadi pada kenaikan harga tahu dan tempe awal tahun ini. Hal ini disebabkan faktor naiknya bahan baku kedelai. Kedelai yang digunakan oleh para produsen tahu dan tempe merupakan kedelai impor seperti yang dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung, Marlan. Sehingga, jika supply kurang, maka harga kedelai pasti akan naik. Dikutip dari radarbandung.id ( 3/01/21).

Impor kedelai ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional, karena kedelai produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Selain itu, kurang berminatnya petani untuk menanam kedelai, Hal itu terjadi lantaran harganya kurang menguntungkan. Kalaupun ada yang membudidaya, petani hanya menjual kedelai muda. Seperti yang disampaikan kepala dinas pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran. Dikutip dari PikiranRakyat.com (5/1/21).

Kelangkaan pupuk untuk petani juga menjadi salah satu permasalahan yang menyulitkan petani. Padahal pupuk adalah hal penting dalam menunjang pertanian. ketersediaan pupuk bersubsidi tidak ada. Justru yang tersedia adalah pupuk non bersubsidi. Tentu petani akan berpikir seribu kali jika menggunakan pupuk non bersubsidi, karena harganya yang tinggi. Dikutip dari dara.co.id (8/1/21). Hal ini tentunya akan mempengaruhi harga komoditi di pasar yang akan menambah kesulitan untuk rakyat.

Disamping permasalahan naiknya harga komoditas dipasaran awal tahun ini. umat juga mesti menerima kado pahit dengan peningkatan iuran BPJS per 1 Januari kemarin. Tentunya hal ini menambah beban untuk rakyat.

Alasannya, seperti dikutip dari jabatekspres.com (4/1/21) karena membengkaknya anggaran BPJS disebabkan salah satu jenis kepesertaan BPJS mandiri kelas 3 adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar oleh pemerintah, sehingga dengan kenaikan jumlah iuran tersebut, beban pemerintah pun akan bertambah.

Semua permasalahan ini, jelas menjadi bukti bahwa pemerintah sebagai pemangku kekuasaan semakin abai untuk mengurusi urusan rakyat. Terutama di masa pandemi seperti saat ini. Dimana seharusnya pemerintahlah yang menjadi tumpuan utama rakyat.

Masalah kesehatan dan pangan adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa diabaikan dan menjadi tanggungjawab penguasa untuk memenuhinya. Akan tetapi dalam sistem kapitalis, hal ini tentu saja sulit terwujud. Sistem saat ini segalanya hanya berlandaskan untung rugi, tak ada kamus hak dan kewajiban di dalamnya. Lebih tepatnya, negara dan rakyat bagai produsen dan konsumen. Mau dapat layanan, bayar. Satu-satunya hal yang dipertimbangkan hanyalah untung-rugi.

Contohnya dalam bidang kesehatan, seperti BPJS yang dijadikan ajang bisnis untuk meraih keuntungan, dengan segala cara akan mereka raih. Termasuk kapitalisasi di dunia kesehatan. Dengan pemberlakukan kapitalisme di bidang kesehatan dan lainnya, negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Pembuat kebijakan yang mengakomodasi kepentingan kaum kapitalis.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Islam Islam memandang penyelenggaraan fasilitas kesehatan adalah negara. Negara wajib memberi pelayanan, ketersediaan alat, hingga penggajian yang memadai pada tenaga medis. Begitupun dengan pengendalian harga serta barang impor. Negara harus menjamin segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar rakyatnya.

Sudah seharusnya kita beralih kepada sistem yang hakiki yang betul-betul dapat meriayah rakyat dan menjadi tumpuan rakyat dikala sulit saat pandemi. Sistem itu ialah sistem Islam dalam bingkai khilafah.

Sudah saatnya umat kembali kepada sistem khilafah sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat benar-benar dapat diterapkan secara utuh dan menyeluruh.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author