27/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Jaminan Transportasi dalam Sistem Islam

Oleh: Wida Ummu Azzam
Ibu Pemerhati Umat

Untuk kesekian kalinya maskapai penerbangan Indonesia kembali berduka atas musibah jatuhnya Pesawat Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air. Di mana jatuh setelah 10 menit lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, di Cengkareng, Banten, Sabtu pada tanggal 9 januari 2021 kemarin.

Selang 2 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2018 telah terjadi kejadian yang sama, atas kejadian tersebut, banyak pihak yang menyoroti bagaimana sebenarnya standar keamanan penerbangan di Indonesia. Hal ini karena kejadian tersebut selalu saja terulang.

Banyak kontroversi yang terjadi atas kejadian tersebut. Di antaranya menyatakan bahwa usia mesin pesawat yang sudah terlalu tua yaitu 26 tahun, karena pesawat pertama dioperasikan pada tahun 1994, menurut praktisi hukum Husendro mengatakan, setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Hal itu tertuang dalam Pasal 24 UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

Dikatakan, salah satu syarat pendaftaran pesawat udara tersebut harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Penerbangan tahun 2009.

Menurutnya “Dengan kata lain tidak ada lagi pembatasan batas usia pesawat untuk jenis transportasi penumpang atau niaga.Padahal UU Penerbangan 2009 mengamanatkan adanya batas usia pesawat yang ditentukan Menteri agar dapat beroperasi di Indonesia,” terangnya.

Pertanyaannya, apakah usia pesawat ada kaitannya dengan potensi kecelakaan atau gangguan teknis mesin? 

“Saya kira para ahli bidang ini yang mampu menjawabnya. Namun yang pasti, Menteri Permenhub saya duga tidak menjalankan amanat UU Penerbangan 2009 terkait batas usia pesawat ini,” tandasnya.(askara.co, 10/1/2021).

Apa yang dipaparkan oleh praktisi hukum Husendro ini sepadan dengan kebijakan mentri perhubungan sebelumnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut aturan tentang pembatasan usia pesawat dan menggantinya dengan aturan baru yang mengembalikan batasan maksimal usia pesawat angkutan niaga sesuai aturan dari pabrikannya.

Regulasi ini melengkapi regulasi sebelumnya yakni Permenhub No. 27/2020 yang mencabut Permenhub No. 155/2016 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga.

Menurutnya, regulasi yang baru ini akan mendorong iklim investasi yang lebih menguntungkan bagi operator tanpa mengurangi faktor keselamatan. Pasalnya, kondisi usia pesawat di Indonesia saat ini relatif banyak yang dibawah ketentuan Kepmenhub No. 115/2020, sehingga kekhawatiran akan berdampak terhadap faktor keselamatan sangat kecil.

Dalam aturan yang baru, Kemenhub mengatur batas usia pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan pertama kali di wilayah Indonesia dengan ketentuan pesawat terbang kategori transportasi untuk angkutan penumpang paling tinggi berusia 20 tahun, dilonggarkan dari aturan sebelum sudah dicabut yang batasan maksimalnya berusia 15 tahun.(Bisnis.com,10/07/2020)

Anehnya kenapa pesawat yang sudah melebihi batas usia yaitu berusia 26 tahun masih saja beroperasi?

Padahal banyak puluhan nyawa yang diangkut dalam pesawat tersebut yang menjadi korban, belum lagi keluarga korban yang merasakan kepedihan mendalam atas kejadian tersebut.

Seperti yang kita tahun bahwa watak kapitalisme sekuler Keselamatan dinomor sekiankan, karena demi kepentingan ekonomi dan pihak investor, mereka rela melakukan kebijakan apa saja yang bisa menguntungkan investor walaupun banyak nyawa yang akan melayang karena kebijakan tersebut.

Kapitalisme sekuler menomorsatukan keuntungan tanpa memperdulikan keselamatan, sudah banyak korban yang melayang karena kebijakan prokapitalis ini. Ironisnya, negara seolah tidak peduli atas kejadian tersebut, padahal sudah terulang untuk kesekian kalinya. Hal ini menunjukkan negara lemah di atas kebijakan para investor.

Konsep transportasi dalam sistem kapitalisme sekuler dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan materi sebanyak mungkin.

Dalam kapitalisme sekuler transportasi menjadi aset berharga untuk dijadikan lahan bisnis. Sementara posisi negara hanya sebagai fasilitator, bukan pengendali utama.

Lalu, bagaimana sistem transportasi dalam sistem Islam?

Dalam sistem Islam kebijakan transportasi dijamin keamanannya dan mudah terjangkau dari segi ongkosnya.
Negara Islam mampu menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, yaitu dengan cara:

Pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab utama negara, tidak diserahkan kepada swasta, karena apabila diserahkan kepada swasta negara, akan mandul fungsinya untuk mengayomi rakyat.

Seperti halnya Ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin al Khaththab ra. tatkala beliau menjadi kepala negara, beliau pernah berujar, “Seandainya, ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti.”

Jadi, sudah sepatutnya seorang pemimpin menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau oleh warga negaranya.

Kedua, perencanaan wilayah dan tata kota negara Islam dilakukan sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi.

Seperti halnya ketika Baghdad dibangun sebagai Ibu Kota, setiap bagian kota dibangun masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan 
(sumut.antaranews.com, 3/7/2019)

Dengan demikian, warga negara tercukupi sebagian besar kebutuhannya dan tak membutuhkan akses terlalu banyak ke luar kota atau keluar tempat tinggalnya. Karena hampir semua kebutuhannya tercukupi dan dapat dijangkau di tempat yang dekat tempat tinggalnya. Kemacetan dan masalah lalu lintas lainnya juga bisa dikurangi.

Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dalam membangun sarana dan prasarana transportasi.
Contohnya untuk transportasi udara. Ilmuwan muslim seperti Abbas Ibnu Firnas dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang, seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara, sampai sejarawan Phillip K. Hitti menulis dalam History of the Arab, “Ibn Firnas was the First man in history to make a scientific attempt at flying.”

Pada abad 10 M, al-Muqaddasi mendaftar nama beberapa lusin kapal, ditambah dengan jenis-jenis yang digunakan pada abad-abad sesudahnya.

Pada abad 19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi ini. Saat kereta api ditemukan di Jerman, segera ada keputusan khalifah untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji. 
(sumut.antaranews.com, 3/7/2019)

Itulah bukti bahwa negara Islam mampu mengembangkan ilmu sains dan teknologi yang muktahir dan mampu melahirkan ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang sains dan teknologi.

Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam mampu memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang adil dan meminimalkan ketimpangan ekonomi, sistem ekonomi akan mempengaruhi kebijakan transportasi yang ada di dalam sebuah negara.

Apabila sistem ekonomi Islam bersinergi dengan sistem transportasi dikelola oleh negara Islam, mampu melayani rakyat dengan sepenuh hati bahkan tarif ketika menggunakan transportasi tersebut berbiaya murah bahkan bisa gratis. Karena pada hakikatnya transportasi hanyalah fasilitas negara yang disediakan untuk rakyat dengan tujuan memudahkan urusan rakyatnya, tanpa mencari keuntungan sedikitpun.

Ketika negara Islam berjaya ada keberkahan begitu melimpah, rakyat dan pemimpin saling bersinergi ketika mengingatkan dalam kebaikan, pemimpin mengayomi rakyat tanpa iming-iming materi, pemimpin mengayomi rakyat atas dasar mengharap rida Allah Swt.

Patutlah Allah Swt. berfirman, “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raf: 96).

Sistem Islam kafah adalah sistem yang Allah ridai, sudah saatnya kita kembalikan hukum kepada Sang Pencipta yaitu Allah Swt. ketika bermasyarakat dan bernegara. Karena apabila diterapkan hukum Islam secara kafah dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan sendirinya penduduk negeri beriman dan bertakwa yang tentu akan mengundang keberkahan Allah Swt.

Wallahu ‘alam bishshawab.

About Post Author