28/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Indonesia Berduka, Saatnya Bermuhasabah

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd

Rentetan musibah di awal tahun 2021 menyisakan duka mendalam bagi rakyat di negeri ini. Kabar duka pertama adalah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu pada 9/1/2021. Setelah itu, bertubi-tubi datang bencana banjir di Kalsel, gempa di Sulbar, dan banyak lagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 185 bencana terjadi dalam rentang 1 hingga 21 Januari 2021. Data per 21 Januari 2021, pukul 10.00 WIB, bencana hidrometeorologi jumlahnya mendominasi hingga minggu keempat Januari tahun ini. Catatan BNPB, sebanyak 127 kejadian banjir terjadi di beberapa wilayah Tanah Air, sedangkan tanah longsor 30 dan puting beliung 21. Kejadian bencana lain yang tercatat yaitu gelombang pasang 5 kejadian dan gempa bumi
(Pikiranrakyat.com, 21/1/2021).

Dalam kasus banjir besar di Kalimantan Selatan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa bencana tersebut bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan disebabkan rusaknya ekologi di tanah Borneo (suara.com, 15/1/2021).
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah.
Rusaknya lingkungan di Kalimantan Selatan mengantarkan Kalimantan Selatan menuju kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Hal tersebut akibat adanya alih fungsi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Selain akibat alih fungsi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, hujan deras yang merata selama beberapa hari terakhir diduga pula menjadi penyebabnya (kompas.com, 15/1/2021).

Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar. Mengenai maraknya pertambangan, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia.
Sayang sekali, maraknya pertambangan ini ternyata tidak hanya di Kalsel, wilayah Kalimantan lain juga digerus oleh area pertambangan. Pada 27 September 2020, Walhi Kalsel bersama Jatam, Jatam Kaltim, dan Trend Asia, membentuk koalisi #BersihkanIndonesia. Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Belum kering airmata kita karena bencana banjir, di Sulawesi Barat terjadi gempa bumi dengan Magnitudo 6,2 dan kedalaman 10 km yang berpusat di timur laut Majene, Sulbar. Gempa ini terasa hingga Palu, Sulawesi Tengah, dan wilayah Sulawesi Selatan. Informasi terakhir dari BNPB menyebutkan, di Majene terdapat 8 warga meninggal dunia, sekitar 637 orang mengalami luka-luka dan 15.000 lainnya mengungsi
(JPNN.com, 15/1/2021).

Berbagai bencana yang datang bertubi-tubi ini harus disikapi dengan benar. Dalam al Qur’an Allah Swt berfirman dalam surat ar Ruum [30] : 41 yang artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Mengenai tafisr ayat tersebut, Abul Aliyah dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Karena itu, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bunyinya:
“Sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari.”

Dikatakan demikian karena bila hukuman-hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit dan juga dari bumi.
Dalam kasus banjir Kalsel, akibat ulah tangan manusia yang melakukan kemaksiatan, yaitu melakukan tindakan eksploitatif pemanfaatan hutan yang berujung pada kerusakan ekologisnya. Lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan diubah menjadi lahan komersil perkebunan.
Diperparah dengan pengabaian AMDAL meskipun aturan AMDAL sudah dibuat.

Inilah buah pengelolaan hutan dengan cara pandang kapitalisme. Sifatnya hanya menimbulkan kerusakan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma kapitalisme yang memberikan hak kepemilikan sebebas-bebasnya. Hutan yang merupakan salah satu jenis kekayaan alam yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat dan dikelola dengan baik justru sangat mudah dikuasai oleh para kapitalis yang hanya berorientasi mendapatkan profit sebesar-besarnya.

Kapitalisme membuat negara seperti perusahaan yang harus profit-oriented, yaitu menghasilkan profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Maka wajar, jika pengelolaannya mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini berbeda dengan pandangan Islam mengenai hutan. Dalam pandangan Islam, hutan merupakan kekayaan alam milik umum (milkiyyah ‘ammah), bukan milik individu atau negara. Sebab, secara fakta hutan memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang.

Rasulullah saw bersabda: “Kaum muslim bersekutu (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Karena hutan merupakan hak milik umum, maka hak pengelolaan berada di tangan negara. Hasil pengelolaan hutan akan dimasukkan ke dalam kas negara (baitul mal) pada pos kepemilikan umum. Selanjutnya akan didistribusikan sesuai kemaslahatan rakyat berdasarkan syariat Islam. Negara haram menyerahkan hutan kepada individu atau korporasi. Baik untuk pembukaan tambang, perkebunan sawit, dan pembangunan infrastruktur.

Namun demikian, Islam tidak melarang individu untuk memanfaatkan hutan secara langsung dalam skala terbatas. Seperti pengambilan ranting-ranting kayu atau penebangan pohon dalam skala terbatas. Ataupun pemanfaatan hutan untuk berburu hewan liar, mengambil madu, rotan, buah-buahan dan air dalam hutan. Tugas negara hanyalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di hutan tersebut. Hal ini dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkan hutan.

Negara akan menetapkan kebijakan pemanfaatan hutan untuk pembukaan pemukiman atau kawasan baru. Yaitu mereka harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah resapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Dengan kebijakan ini, negara mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan.

Bukti sejarah yang menggambarkan keberhasilan Islam dalam mengatur dan memanfaatkan lahan terlihat dari bagaimana Khalifah Abd al Rahman ad-Dakhil mengubah kota Cordoba menjadi kota terindah setelah Islam datang. Thomas F. Glick dalam artikel yang berjudul “Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages” mengungkapkan jalanan di wilayah pemukiman dirancang tidak terlalu lebar, hanya sekitar tiga meter. Jalan dibuat berkelok-kelok mengikuti kontur alam yang ada. Hal tersebut bertujuan agar sistem drainase dapat berfungsi baik sewaktu hujan turun. Tata letak pemukiman menggunakan sistem blok. Satu blok terdiri dari delapan atau sepuluh bangunan rumah.
Pengaturan ini sangat penting untuk melahirkan kerapian. Hasil kebijakan ini masih dapat dirasakan masyarakat Cordoba sekarang, meskipun kaum muslimin di sana pernah diinkuisisi secara kejam oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella.

Selain itu, negara juga akan menetapkan sebagian hutan sebagai kawasan hima, yaitu kawasan tertentu yang dilindungi untuk kemaslahatan rakyat demi menjaga kelestarian alam. Kawasan hutan lindung dan kawasan buffer ini tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin negara.
Adapun terkait gempa, terdapat hadis mengenai hal tersebut. Dikisahkan suatu kali di Madinah terjadi gempa bumi. Rasulullah saw. lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan berkata, “Tenanglah…belum datang saatnya bagimu.” Lalu, Nabi saw menoleh ke para sahabat dan berkata, “Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian… maka jawablah (buatlah Allah rida kepada kalian)!”

Hadis tersebut mengingatkan kepada kita bahwa alam tidak berkehendak sendiri. Alam ini di bawah kuasa Allah SWT. Setiap kemaksiatan dapat mengundang azab Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita jawab teguran Allah itu dengan ketaatan total terhadap perintah-Nya. Bila kita ingin hidup dalam rida-Nya, hendaklah kita beriman dan bertaqwa. Puncak taqwa adalah menerapkan aturan Islam dalam kehidupan. Manusia telah diberi amanah untuk mengurusi planet Bumi ini dengan menggunakan aturan Sang Pencipta, maka hendaklah manusia menunaikan tugasnya itu.

Sesungguhnya, kemaksiatan terbesar saat ini adalah tidak diterapkannya aturan Allah dalam kehidupan. Sungguh disayangkan, aturan itu hanya disakralkan dalam al Qur’an, tidak dijadikan solusi bagi permasalahan kehidupan. Bahkan celakanya, ketaatan ini dijadikan kambing hitam memecah kebhinekaan yang telah Allah SWT karuniakan kepada bangsa ini.

Wallahu’alam bishshawab

About Post Author