04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Menyoal Pungutan Liar pada Pemakaman Jenazah Covid-19

Oleh: Sri Gita Wahyuti A. Md
Aktivis Pergerakan Muslimah dan Member AMK

Sudah setahun berlalu namun kasus pandemi belum juga usai, bahkan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Sementara itu, kasusnya terus mengalami peningkatan. Di Jawa Barat sendiri klaster terbaru penyebaran wabah adalah pondok pesantren yakni pondok pesantren Kuningan dan Tasikmalaya. Belum lagi di kalangan masyarakat umum jumlahnya pun terus bertambah.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bandung melaporkan update terkini kasus Corona, hingga Minggu 24 Januari 2021, jumlah total konfirmasi atau positif Corona di kota Bandung mencapai angka 8.234. Dari total positif tersebut pasien dalam perawatan maupun isolasi sebanyak 1.377, pasien sembuh sebanyak 6.684, dan kasus kematian mencapai 173.

Bagai jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib yang dialami oleh pasien dan keluarganya, terutama keluarga pasien meninggal. Tidak sedikit pasien meninggal dinyatakan positif covid-19, sehingga harus dimakamkan di TPU khusus pasien Covid-19 padahal hasil swab negatif. Parahnya pemerintah kota Bandung hanya memfasilitasi penggalian dan penguburan saja, sedangkan penggotongan jenazah sejak dikeluarkan dari ambulans menuju liang lahat diserahkan pada keluarga.

Mengingat TPU Cikadut yang oleh pemerintah Kota Bandung dijadikan tempat pemakaman khusus kematian akibat Covid-19, posisi tempat pemakaman jenazahnya ada di bagian belakang, dari tempat parkir menuju ke lokasi harus berjalan sekitar 300 meter, mengitari jalan setapak dan sedikit menurun, maka tidak jarang keluarga memilih menggunakan jasa gotong peti jenazah walaupun harus membayar mahal, sekitar 1,3 juta bahkan hingga 2 juta rupiah.

Setidaknya itulah yang dialami oleh Tisna, warga Karangsetra, Kota Bandung saat hendak memakamkan keponakannya di TPU Cikadut, tiga hari yang lalu. Keponakan Tisna berusia sekitar 42 tahun meninggal di Rumah Sakit Hermina Pasteur, Jumat (22/1), dan langsung dikuburkan di TPU Cikadut sesuai protap Covid-19. Ia dan keluarganya memilih memberikan bayaran untuk menggotong jenazah keponakannya selain beratnya peti jenazah dan juga karena khawatir takut kenapa-kenapa.

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan bahwa pungutan untuk pemakaman pasien Covid-19 seharusnya tidak boleh ada karena itu termasuk kewajiban pemerintah. Ia menegaskan pungutan jasa gotong jenazah Corona itu bukan dilakukan oleh petugas Distaru (Dinas Tata Ruang) melainkan dilakukan oleh oknum masyarakat. Ia pun menjamin tidak ada pengkondisian yang dilakukan oleh dinas.

“Yang paling benar ini ke depannya diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini Distaru yang harus menyiapkan itu. Tidak boleh ada ruang yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti ini, karena apa kan jadi ada beban ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara Itu Koordinator Tim Jasa Pikul Jenazah, Fajar Ifana, menyatakan bahwa Ia tidak mematok harga, bahkan jika keluarga jenazah tidak mampu tetap akan dibantu. Fajar mengungkapkan para jasa pikul jenazah corona itu adalah warga yang terkena PHK gegara pandemi. “Hampir 11 bulan, awalnya kita ada di sini hanya 8 orang sekarang 36 orang yang terlibat Karangtaruna Karang Pamulang dan Mandala Jati, juga unsur kepemudaan di Cikadut,” pungkasnya.

Pemakaman jenazah pasien Covid-19 adalah tanggung jawab pemerintah. Namun pada prakteknya pihak keluarga pasien diharuskan merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Ini menunjukkan bahwa selama ini tidak ada pihak yang bertanggungjawab dalam memikul peti jenazah dari ambulans ke liang lahat. Artinya peran pemerintah sebagai pelayan rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rakyat yang sedang dirundung duka akibat kematian anggota keluarganya makin terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Ketidakhadiran pemerintah dalam kasus seperti di atas, jika terus dibiarkan akan menimbulkan masalah baru yakni bahwa rakyat yang secara ekonomi kesulitan akan menjadikannya sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga pungutan liar semacam ini akan sulit dihentikan.

Buruknya penanganan pandemi oleh pemerintah menyebabkan angka pengangguran tinggi. Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya padahal pemenuhan kebutuhan pokok merupakan dasar kesejahteraan individu masyarakat.

Dalam sistem Demokrasi, kesejahteraan memang menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan karena Demokrasi menjadikan penguasa berlepas tangan terhadap segala kepentingan rakyat. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negeri ini membutuhkan solusi alternatif yang bersifat sistemik. Dan itu hanya ada dalam sistem Islam.

Wallahua’lam bishshawwab

About Post Author