25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Diskriminasi Kenaikan Premi BPJS Kesehatan Saat Pandemi


Oleh: Ummu Abror
Pengajar

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah perumpamaan yang kini harus dialami rakyat Indonesia pada awal tahun 2021. Bagaimana tidak, di tengah penderitaan yang mereka alami berupa kesulitan ekonomi dan berbagai himpitan hidup akibat dari pandemi, pemerintah justru mengambil kebijakan untuk menaikkan Iuran BPJS.
Dilansir dari Dara.com (3/01/2021) untuk peserta mandiri kelas lll naik mulai 1 Januari 2021, dari Rp25.500 menjadi Rp35.000. Salah satu jenis kepesertaan BPJS mandiri kelas lll adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar oleh pemerintah, sehingga dengan kenaikan jumlah iuran tersebut, beban pemerintah pun akan bertambah. Bahkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nina Setiana, menyatakan bahwa iuran setiap peserta BPJS PBI yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan ditanggung pemerintah pusat.
Lagi-lagi iuran BPJS mengalami kenaikan, padahal Indonesia dengan segala potensi yang begitu berlimpah, seharusnya mampu menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan publik. Seperti dari hasil tambang dan kekayaan alam lainnya, dari sisi SDM dalam bidang kesehatan Indonesia memiliki tenaga medis yang cukup dan teknologi kedokteran yang maju. Namun hal ini tidak juga mampu menyelesaikan krisis pelayanan kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Harga pelayanan publik terus saja melangit. Berbagai akses publik terhadap pelayanan kesehatan (jasa dokter, peralatan medis, dan obat) dengan BPJS Kesehatan tetap sulit didapatkan.
Hal itu wajar terjadi karena pemerintah mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi sekuler. Yaitu sistem yang lahir dari buah pikir manusia. Dalam sistem ini ide kebebasan (liberalisme) dipandang sebagai suatu hal yang diagung-agungkan. Dengan diserahkannya kepengurusan kesehatan kepada BPJS merupakan salah satu bagian dari liberalisme yang dilindungi oleh negara.
Sistem ini jelas kerusakannya karena menjadikan akal manusia yang lemah, terbatas dan kurang sebagai sumber bagi segala peraturan yang ditetapkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, namun lebih cenderung kepada para pemilik modal saja. Hubungan pemerintah dengan rakyat tak ubahnya seperti penjual dan pembeli bahkan rakyat dijadikan sapi perah demi meraih kepentingan-kepentingan mereka.
Hal itu sangat jauh berbeda dengan sistem Islam, dimana negara bertugas sebagai pelaksana syariat Islam. Pelayanan kesehatan dilingkupi dimensi sosial dan kemanusiaan yang sangat tinggi. Walaupun diberikan dengan cuma-cuma namun berkualitas terbaik.
Khalifah sebagai kepala negara hadir sebagai pelaksana hukum syariat, karakternya sebagai raai’in dan junnah begitu menonjol. Visi yang diembannya begitu tampak dari kesungguhan penyelenggaraan pemenuhan berbagai hajat hidup publik yang konsisten dalam bingkai syariah dan prinsip sahih yang diterapkan diantaranya: Pertama sebagai penanggungjawab sepenuhnya dalam pengurusan hajat hidup publik, tidak dibenarkan negara hanya menjadi regulator. Ditegaskan Rasulullah saw.:
“…Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari).
Kedua, mempunyai pembiayaan mutlak. Pembiayaan kemaslahatan publik wajib berlangsung dan wajib bagi negara untuk mengadakannya. Salah satunya berasal dari harta milik umum yang berlimpah di negeri tersebut.
Ketiga, kekuasaan tersentralisasi, sementara administrasi bersifat desentralisasi. Aspek ini tidak saja membuat pemerintah memiliki kewenangan yang memadai sehingga keputusan bisa diambil cepat dan tepat.
Keempat, pembangunan saran kemaslahatan publik langsung oleh pemerintah. Kelima, terbebas dari imperialisme asing. Keenam, kendali mutu berpedoman pada tiga strategi yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan layanan, dilakukan oleh individu yang kompeten dan capable.
Begitulah kesempurnaan ajaran Islam, maka dapat dipahami begitu pentingnya kembalinya kehidupan Islam berada di tengah-tengah kaum muslimin, khilafah Islam bahkan merupakan kebutuhan yang mendesak dan lebih dari itu ia adalah ajaran Islam yang diwajibkan Allah Swt. kepada kita semua.
Wallahu a’lam bisshawwab

About Post Author