30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Kekurangan Guru dan Distribusi tidak Merata, Buah Sistem Kapitalisme


Oleh Dra. Hj. Ummu Salma
Terpuijilah wahai engkau Ibu Bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Engkau patriot pahlawan bangsa
Tanpa tanda jasa…

Sepenggal syair pujian terhadap sosok guru. Begitu agung dan mulia kedudukannya. Para pejabat, pengusaha, teknokrat, sastrawan, budayawan, termasuk negarawan dan yang lainnya, mereka mengakui, bahwa mereka bisa seperti itu karena jasa guru. Guru memiliki sumbangsih sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, wajar kalau pada akhirnya pengaturan, penempatan, pengangkatan, serta kesejateraannya diperhatikan oleh negara.

Pendidikan dimanapun memiliki beberapa unsur pendukung. Unsur-unsur pendukung itu antara lain, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum, tujuan pendidikan, bahan ajar, alat dan metode pembelajaran, serta komunikasi atau interaksi antara guru dan peserta didik. Unsur-unsur ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi butuh pengaturan, butuh sistem yang baik, agar terjadi sinergisitas antara unsur-unsur itu. Tugas ini adalah kewenangan dan tanggung jawab negara.

Saat ini Pendidikan di Indonesia sedang menghadapi permasalahan yaitu kekurangan guru, distribusi guru, serta kualitas guru. Terkait kekurangan guru ini telah diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), memprediksi bahwa sekolah di Indonesia akan mengalami kekurangan 1 juta tenaga pendidik (guru) setiap tahun sepanjang kurun waktu 2020-2024. Bahkan angka ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dari sisi jumlah, seiring dengan adanya perubahan mekanisme yang terjadi di dunia pendidikan (CNN.Indonesia.5/10/2020)
Fakta kekurangan guru ini berimas ke beberapa wilayah, termasuk apa yang terjadi di Kabupaten Bandung. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat mengaku terkejut dengan jumlah kekurangan guru di Kabupaten Bandung, yang mencapai angka 7.221 untuk guru SD dan 1.139 untuk guru pendidikan agama. Jumlah tersebut belum mencangkup kekurangan guru ditingkat SMP. Yayat mengungkapkan bahwa dari Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sudah mengusulkan perekrutan tenaga kerja kesehatan dan guru sebanyak 1.780 orang. Hal ini sejalan dengan program satu juta guru yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. (pojokbandung.com.29/1/2021).
Mengapa kekurangan guru ini bisa terjadi, sementara Perguruan Tinggi dengan jurusan kependidikan setiap tahun meluluskan calon guru yang siap ditempatkan? Terjadinya kekurangan guru di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
Adanya pembukaan unit sekolah baru, baik ditingkat pendidikan dasar yaitu SD,SMP, atau pun ditingkat pendidikan menengah, SMA/SMK.
Adanya penambahan ruang kelas baru pada unit sekolah yang sudah ada, dalam rangka mengupayakan terpenuhinya animo masyarakat yang terus meningkat untuk menyekolahkan anak-anaknya
Adanya guru yang purnabakti (pensiun) setiap tahun, Berdasarkan data di Kemendikbud pada tahun 2020 guru yang purnabakti mencapai 72.976 orang. Jumlah ini ikut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1,020.921 orang. Prediksi tahun 2024 guru yang pensiun berjumlah 69.762 orang dan kekurangan guru akan mencapai 1.312.759 orang.
Rekrutmen CPNS Guru, belum seimbang dengan kebutuhan guru yang ada. Formasi yang dibuka pada CPNS sering tak sesuai dengan kebutuhan sekolah karena data yang dipakai mengacu pada pemerintah daerah. Padahal, data kebutuhan sekolah terintegrasi di Kemendikbud. Pihaknya berupaya menanggulangi persoalan tersebut dengan mensinkronkan data kebutuhan dan formasi yang dibuka di CPNS. Mulai sekarang, katanya, pembukaan formasi memakai data kebutuhan guru di Kemendikbud. Demikian diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Praptono kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/10/2020).
Negara tidak serius mengatasi kekurangan dan disribusi guru, padahal pembukaan rekrutmen CPNS Guru dan pemerataan guru dapat dilakukan dengan seluas-luasnya akan tetapi tidak dilakukan, dengan berbagai alasan bahkan sekarang pengangkatan CPNS guru akan ditiadakan dan diganti dengan sistem perjanjian kerja (P3K), yang akan dimulai pada tahun 2021.

Pendidikan dalam Pandangan Islam
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan asasi masyarakat, selain kesehatan dan keamanan. Kebutuhan asasi ini wajib pemenuhannya diatur oleh negara Negara harus menjamin sistem pendidikan ini berjalan sesuai dengan target tujuan pendidikan itu sendiri. Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar hal yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya., tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperolah rakyat secara mudah dan gratis.
Dalam sistem pendidikan saat ini yang berasaskan Sekulerisme-Kapitalisme, kita menjumpai beberapa persoalan yang hingga kini belum tuntas. Misal kurikulum yang terus berganti-ganti, out put yang kurang berkualitas, format penilaian yang masih meraba dan mencoba, hingga pemerataan guru serta kualitas guru yang belum siap berhadapan dengan era 4.0. Selama sistem Sekularisme-Kapitalisme menjadi asas pendidikan di negara ini maka sistem ini akan menghasilkan sumber daya manusia (peserta didik) yang berpikir profit oriented dan menjadi economic animal.
Dalam proses pendidikan keberadaan peran guru menjadi sangat penting selain sebagai penyampai materi pelajaran (transfer of knowledge) tetapi juga guru berperan sebagai pembimbing dalam memberikan keteladanan (uswah) yang baik (transfer of values) .Guru juga harus memiliki kekuatan akhlak mulia sebagai panutan juga sebagai guru professional. Guru profesional harus menguasai metodologi pembelajaran serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta jaminan kesejahteraan sebagai tenaga profesional.
Dalam sistem Khilafah, profesi guru mendapat perhatian yang luar biasa. Para guru mendapatkan gaji dan kesejahteraan yang baik. Di masa khalifah Umar bin al-Khatab telah menetapkan gaji bagi setiap pengajar sebesar 15 dinar (1 dinar=4,25 gram emas) atau setara dengan Rp 30 juta – Rp35 juta) setiap bulan berlaku baik untuk guru PNS atau Honorer.
Jadi, dalam sistem Islam berbagai unsur yang terkait dengan pendidikan akan difasilitasi sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Terkait dengan penyediaan dan pendistribusian tenaga pendidik, Khilafah akan memprioritaskan sesuai kebutuhan rakyat di berbagai wilayah. Dengan demikian, kebutuhan asasi masyarakat termasuk penddikan akan terpenuhi dengan baik. Wallahu a’lam bi ash shawwab

About Post Author