30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Ada Apa dibalik Bencana Banjir Biasa?

Oleh Leihana
(Ibu Pemerhati Umat)

Awal tahun 2021 negeri ini dilanda berbagai bencana yang tak kunjung surut.
Dilansir oleh CNBC Indonesia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 337 bencana di Indonesia sejak 1 Januari hingga 6 Februari 2021.
Berdasarkan data BNPB di Jakarta, Sabtu (6/2/2021) bencana yang terjadi di antaranya 206 banjir, 61 puting beliung, 54 tanah longsor dan 7 gelombang pasang dan abrasi.
Beberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah terdengar tertimpa banjir di awal tahun ini justru dilanda banjir besar. Bahkan diduga kerugian yang disebabkan bencana di awal tahun 2021 melebihi kerugian bencana di sepanjang tahun 2020.

Pemerintah bukan hanya disibukkan dengan penanganan banjir itu sendiri juga sibuk mencari alasan dan mencari faktor atau pihak yang bisa disalahkan. Seperti banjir di Kalimantan Selatan pemerintah mengungkap penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi. Begitupun banjir di daerah Jawa Barat yang mencakup 8 Kabupaten sekaligus juga disalahkan pada curah hujan yang tinggi dan meluapnya air sungai. Yang lebih aneh adalah banjir di daerah Semarang pemerintah beralasan bahwa disebabkan masalah administrasi.

Semua kasus banjir yang baru terjadi di berbagai daerah di Indonesia memang bukan bencana banjir biasa seperti halnya yang kerap terjadi di ibukota DKI Jakarta. Selain karena faktor curah hujan tinggi , juga adanya air kiriman dari Bogor, macetnya saluran drainase dan kacaunya pembangunan menyebabkan hilangnya tanah serapan.

Pemerintah berdalih bencana banjir itu biasa, karena menjadi saudara kembar bagi curah hujan yang tinggi di musim penghujan. Tentu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membantu korban bencana banjir, tetapi harus mencari tahu penyebab banjir dalam rangka mencegah bencana banjir kembali terulang.
Bukan justru saling menyalahkan dan mencari biang keladinya apalagi hal ini dilakukan demi kepentingan politik. Bahkan hal yang paling konyol saat pemerintah berdalih bahwa penyebab banjir Semarang dan Jember hingga mencapai ketinggian air 1,5 meter akibat kesalahan administratif.

Dilansir oleh CNN Indonesia–Sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir.( CNN Indonesia, 6/01/2021).

Alasan klise lainnya diberikan oleh metri Pekerjaan Umum bahwa Banjir Semarang disebsbkan oleh vurah hujan yang tinggi Sindonews. Com 6 februari 2021Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan banjir di Kota Semarang, terjadi akibat luapan Kali Beringin Mangkang dan Kali Plumbon Kaligawe, yang merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan.

Kedua alasan tersebut sungguh tidak beralasan, konyol jika menyalahkan administratif yang mungkin menurut Gubenur Ganjar Pranowo bismencegah banjir jika pompa berfungsi seluruhnya. Konyol karena administrasi itu sendiri dibuat oleh pemerintah kenapa menjadi rumit dan menyulitkan apalagi di situasi darurat saat air sudah naik dan banjir terjadi. Pengadaan pompa air tidak akan mampu menyelesaikan banjir jika kuantitas air banjir tidak terbendung akibat sebab lain uang tidak teratasi. Kemudian alasan klise seperti yang diutarakan Mentri Pekerjaan Umum juga senada dengan pernyataan presiden seputar banjir di Kalimantan yaitu karena potensi curah hujan yang tinggi. Namun jika memang benar karena curah hujan mengapa di beberapa tempat selama puluhan tahun ke belakang tidak pernah terjadi banjir padahal bisa dipastikan Indonesia pernah mengalami curah hujan yang tinggi juga sebelumnya.

Tentu saja banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia saat ini bukan banjir biasa, bukanlah terjadi bukan hanya masalah administrasi maupun karena curah hujan yang tinggi. Bisa dikatakan banjir ini dibuat oleh manusia itu sendiri terutama pemerintah yang salah kelola terhadap alam dan pembangunannya.

Perlu digaris bawahi bahwa penyebabnya adalah perubahan tata guna lahan, namun faktanya perubahan tersebut bukan disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk. Melainkan pertambahan jumlah proyek yang menguntungkan kepentingan kaum kapitalis semata. Jadi problem mendasarinya karena orientasi pembangunan yang tidak memprioritaskan keselamatan rakyat tetapi berhitung untung rugi.

Semestinya jika terjadi pendangkalan tanah di pemukiman seperti yang terjadi di Semarang, sebenarnya masih bisa diatasi dengan membangun bendungan tempat serapan air hujan, sementara air sudah penuh bisa dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Tidak dibangunnya bendungan baru, tidak dilakukannya ‘perbaikan’ atas muka tanah seiring beban kota besar dll menunjukkan pemerintah abai terhadap keselamatan publik.

Hal ini jauh berbeda dengan sistem Islam mengelola pembangunan selain tidak menghitung untung rugi dalam mengelola kepentingan rakyat juga dinomorsatukan. Bahkan dalam Islam tidak memberi ruang para kapitalis apalagi pihak asing memguasai pemetaan pembangunan kota demi kepentingan kapitalis tersebut. Islam memberi prioritas pembangunan dan pembiayaannya untuk mengelola kepentingan rakyat termasuk dalam hal mengatasi bencana seperti banjir. Terbukti dalam sejarah penerapan Islam dalam institusi khilafah telah membangun banyak bendungan yang kokoh untuk menyerap air saat curah hujan tinggi, seperti yang tersisa dalam bukti sejarah bendungan yang masih kokoh berdiri di Iran dan Spanyol. Bahkan Khilafah dapat menjadikan curah hujan tinggi sebagai berkah dan rahmat yang bisa memenuhi kebutuham air dan irigasi pertanian masyarakat. Dari banjir kita belajar bahwa kita membutuhkan Islam diterapkan kembali dengan sempurna di bawah naungan Khilafah Islamiyyah agar hujan tetap menjadi berkah dan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a’lam bishshowwab.

About Post Author