30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Dana Wakaf Membuat Penguasa Terlena dalam Khilaf

Oleh : Irma Faryanti
Ibu Rumah Tangga dan Member Akademi Menulis Kreatif

Tetiba topik tentang wakaf menjadi isu hangat di negeri ini. Keberadaannya seolah bak mutiara berkilau yang tengah menjadi incaran. Betapa tidak, potensi yang dimilikinya konon dapat memperkuat keuangan nasional yang kian hari kian terpuruk. Diduga sekitar Rp. 217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) bisa didapatkan oleh negara dari wakaf tersebut.

Hal di atas terungkap dari pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani yang mengungkapkan potensi besar yang bisa dihasilkan dari gerakan wakaf. Menurutnya hal ini bisa diperoleh dari 74 juta penduduk kelas menengah, yaitu melalui instrumen surat berharga negara syariah (SBSN) atau disebut juga sukuk. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa instrumen tersebut mempunyai jangka dua hingga enam tahun, artinya aset yang diwakafkan tidak diserahkan selamanya kepada pemerintah.

Terkait gerakan nasional pengumpulan wakaf tunai ini, wakil presiden Ma’ruf Amin berharap dapat menjadi dana yang besar yang bisa diinvestasikan dan dikembangkan dalam jangka panjang. Sehingga dana wakaf yang biasanya digunakan hanya untuk masjid, madrasah ataupun pemakaman, kedepannya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sistem keuangan nasional. (Republika.co.id 24 Oktober 2020)

Gayung pun bersambut, akhirnya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) tersebut diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari Senin (25/1/2021) lalu. Dalam keterangannya presiden berharap wakaf uang tidak hanya terbatas pada tujuan uang, tetapi juga untuk sosial ekonomi. Sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Namun pro kontra pun terjadi tentang kebolehan wakaf uang tersebut. Berdasarkan fatwa MUI pada 11 Mei 2002 dijelaskan bahwa cash wakaf atau waqf al- Nuqud adalah wakaf berbentuk uang atau bisa juga berbentuk surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh seseorang, kelompok, lembaga ataupun badan hukum. Dalam fatwa tersebut diungkapkan bahwa hukumnya boleh. Namun MUI menjelaskan bahwa keberadaan wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Sementara itu, nilainya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.

Sementara ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh berpandangan bahwa wakaf sudah dilakukan sejak zaman Nabi, namun seiring berjalannya waktu, bentuk wakaf pun mengalami perubahan. Jika dulu hanya berupa tanah, namun sekarang bisa berupa uang, saham, hingga hak cipta.

Wakaf itu sendiri didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai praktik sedekah harta secara permanen dengan cara membekukan sisi pemanfaatannya untuk hal-hal yang diridhai Allah, dengan kata lain ditujukan untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena sifatnya yang dominan ke arah ibadah inilah, umat berbondong-bondong mengeluarkan sebagian hartanya untuk mendamba pahala Allah Swt.

Namun nyatanya, hal ini dijadikan sebagai peluang besar bagi pihak-pihak yang tengah membidik sumber-sumber penghasil pundi rupiah. Dengan mengatasnamakan stabilitas keuangan negara ataupun memperkuat ekonomi nasional, dana wakaf dimanfaatkan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang tengah anjlok akibat penerapan sistem kapitalis. Bangsa ini harus rela mengais pundi dari pengumpulan harta wakaf, sementara kekayaan negeri dibiarkan dikelola dan dijual murah kepada asing. Ditambah dengan praktik korupsi yang telah mendarah daging, membuat situasi perekonomian kian karut marut.

Ironis memang, pada saat wakaf disadari dapat membantu masalah keuangan negeri, pemerintah begitu antusias menyambut dan mengajak umat menyisihkan hartanya untuk menunaikan wakaf, seketika aturan Islam yang satu ini nampak begitu istimewa. Tapi di sisi lain, syariat Islam sering dijadikan isu yang tidak lepas dari tudingan miring, seperti di cap radikal, acara-acara kajian dipersekusi, ormas Islam dibubarkan, simbol-simbol Islam dihinakan, dan lain sebagainya. Dengan mengatasnamakan toleransi dan keberagaman, Islam dilarang muncul dan mendominasi. Tapi anehnya, ketika terkait masalah wakaf yang dianggap menguntungkan, Islam kembali dilirik karena menarik. Inilah kapitalis yang menjadikan asas manfaat sebagai tolok ukur.

Definisi wakaf secara syar’i adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan mensyaratkan tetapnya zat harta wakaf tersebut. Misalnya dengan tidak menjual atau menghibahkannya walaupun untuk disalurkan pada sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu wakaf tunai (uang) pada dasarnya tidak memenuhi syarat tersebut karena zat uang akan segera lenyap ketika digunakan.

Wakaf merupakan salah satu pemasukan bagi Baitulmal. Allah Swt. telah menetapkan hukum wakaf ini di dalam al Qur’an, yang artinya:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. al Imran: 92)
Penguasa tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan infrastruktur umum, karena seharusnya hal ini dilakukan negara dengan pembiayaan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam, bukan dari pemanfaatan dana wakaf.

Adapun gambaran pengelolaan dana wakaf yang shahih dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh khalifah dalam sebuah sistem Islam. Seperti yang pernah dilakukan oleh Taubah bin Ghar al Hudraniy, beliau adalah seorang hakim di Mesir pada masa kekhilafahan bani Umayah (724-743M) di bawah kepemimpinan khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Beliau mendirikan lembaga wakaf di Mesir, Basrah dan berbagai wilayah lainnya pada masa itu, untuk mengontrol pelaksanaan administrasinya di bawah lembaga kehakiman. Hal ini terus berlangsung sekalipun telah berganti masa kepemimpinan semisal masa pemerintahan Abassiyah, kepemimpinan Shalahudin Al Ayubi di Mesir juga masa kekuasaan Bani Mamluk.

Wakaf di dalam sistem Islam, dikelola untuk kemudahan rakyat dan ditujukan demi meraih ridho Allah Swt. Seorang penguasa akan menjalankan perannya sebagai pengayom rakyat dengan menjamin kebutuhan mereka, dan diharamkan baginya memanfaatkan untuk meraih keuntungan. Sehingga kepemimpinannya akan membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh umat melalui pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

Wallahu a’lam Bishawwab

About Post Author