06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Kenaikan Anggaran Covid-19 untuk Siapa?

Oleh Rati Suharjo
Pegiat Dakwah dan Member AMK

Tahun 2020 adalah tahun yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia dan dunia. Pasalnya, sudah hampir setahun negeri ini dilanda Covid-19. Hal ini membuat pemerintah berpikir ekstra dalam membuat kebijakan dan strategi. Mulai Pedesaan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, bahkan sampai Pusat. Namun, hingga kini kebijakan tersebut belum membuat virus terhenti. Justru yang terjadi sebaliknya, virus tersebut semakin meningkat hingga mengakibatkan jutaan kasus dan korban meninggal.

Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran Covid-19. Anggaran yang pada awalnya Rp619 triliun, kini naik menjadi Rp627 triliun. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Uang, Kementrian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, bahwa program yang pemerintah lakukan adalah untuk memenuhi anggaran vaksin Covid-19 dan pencipta lapangan kerja pada pada padat karya. Anggaran padat karya inipun naik dua kali lipat, hingga 141, 36 triliun. Secara total, pemerintah mengerek alokasi anggaran PEN 2021 dari Rp356,5 triliun menjadi Rp627,9 triliun. (cnnidonesia.com, 07/02/2021)

Benarkah dengan menaikkan anggaran tersebut Covid-19 dapat dihentikan? Pasalnya anggaran tersebut bukan hanya untuk menanggulangi kesehatan saja, akan tetapi dialokasikan pada yang lain. Seperti pariwisata, bantuan tunai nasional, dan yang lebih besar lagi adalah infrastruktur.

Dikutip dari, Bisnis.com, (19/9/2020), bahwasannya menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Pratowo ketika menanggapi kritikan dari Faisal Basri tentang anggaran infrastruktur dalam RAPBN di tahun 2021 naik , dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun. Sedangkan anggaran kesehatan justru turun dari Rp87,5 triliun menjadi Rp25,4 triliun.

Turunnya anggaran kesehatan menjadi indikasi ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Justru pemerintah terkesan setengah hati dalam mengatasi pandemi. Sebab dalam situasi yang sedang memprihatinkan pemerintah masih memprioritaskan infrastruktur.

Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme hanya mencari keuntungan semata. Padahal jika melihat kasus Covid-19 yang semakin meningkat setiap hari, negeri ini butuh penyelesaian yang tuntas. Yaitu Sebab akibat mengapa Kasus Covid-19 semakin meledak. Apabila peledakan dibiarkan, justru akan mengancam negeri dari berbagai sektor, kemiskinan dan pengangguran akan semakin bertambah. Bahkan kesehatan pun akan lebih buruk. Sehingga cita-cita pemulihan ekonomi nasional sulit terwujud.

Faktor utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi saat ini adalah kesehatan masyarakat bukan dari pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu menaikkan anggaran Covid-19 bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi Covid-19. Hal ini akan semakin menambah penderitaan rakyat. Sebab berimbas pada pajak dan utang.

Dalam sistem kapitalisme demokrasi, pajak adalah tulang punggung negara. Jika APBN mengalami devisit. Pemerintah akan segera mencari solusi yaitu utang. Sedangkan untuk melunasinya berasal dari APBN yang sebagian besarnya berasal dari pajak.

Inilah rusaknya demokrasi kapitalisme, rakyat yang seharusnya dilayani, justru dijadikan tulang punggung untuk pendapatan negara. Sementara kapitalisme berperan sebagai raja. Karena, mayoritas UU yang diputuskan negara 80%nya lebih memihak kapitalis bukan rakyat.

Berbeda halnya jika Islam diterapkan dalam instusi negara. Dalam pandangan Islam rakyat ibarat  kambing yang sedang digembalakan. Kambing-kambing tersebut akan dilayani segala kebutuhannya, dijaga segala keamanan dan kesehatannya.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw.
“Penguasa laksana penggembala kambing, dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.” (HR. Imam Al Bukhari)

Oleh karena itu, dalam Islam pajak bukanlah faktor utama pendapat negara. Karena dalam Islam mempunyai pos-pos khusus untuk pemasukan negara. Hal ini terkait dengan kepemilikan. Sebab dalam Islam terdapat perbedaan kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum.

Kepemilikan umum adalah harta yang dibutuhkan setiap orang. Hal ini haram dikuasai individu. Diantaranya adalah air, tambang gas bumi, minyak, laut, hutan, garam, listrik dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.

“Manusia berserikat dalam tiga hal, yakni air, rumput, dan api.” (HR. Dawud dan Ahmad)

Sumber daya alam tersebut harus dikelola oleh negara dan hasil dari pengolahan tersebut, dikembalikan kepada rakyat untuk melayani segala kebutuhannya.
Selain dari sumber daya alam. Sistem Islam juga memiliki sumber pendapatan lainnya. Yaitu ghanimah, kharaj, jizyah, fa’i, usyur, zakat dan dharibah atau pajak. Dalam Islam pajak hanya dapat ditarik ketika kas negara mengalami kekosongan serta kepada muslim yang mampu saja.

Dengan pendapatan-pendapatan tersebut negara Islam tidak akan kewalahan jika negerinya mengalami kondisi khusus, seperti wabah maupun bencana lainnya. Sebab, selain pangan, sandang, papan, keamanan, dan pendidikan. Kesehatan juga kebutuhan dasar dipenuhi oleh negara.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita kembali kepada aturan ilahi dengan menerapkan sistem Islam. Di mana dalam sistem tersebut segala kebijakan diputuskan oleh negara hanya berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas.

Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author