24/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Polemik SKB 3 Menteri : Ada Kontradiksi dengan Tujuan Pendidikan?

Oleh Dwi Sri Utari, S.Pd (Aktivis dan Praktisi Pendidikan)

Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah menuai polemik. Hal tesebut ditandai dengan munculnya penolakan dari banyak pihak, baik dari kalangan Pemerintah Daerah (Pemda), Kepala Sekolah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun masyarakat. Dilansir dari kompasiana.com pada 18/2/2021, Genius Umar selaku Wali Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat mengatakan, “SKB 3 Menteri ini tidak cocok diterapkan, karena seolah-olah memisahkan antara kehidupan beragama dengan sekolah.” Sementara MUI juga meminta dilakukan revisi atas isi SKB 3 Menteri agar tidak menjadi polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum.

MUI melontarkan kritik atas penerbitan SKB 3 Menteri tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Amirsyah Tambunan yang menyatakan bahwa pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik. Karena, lanjut Amirsyah, MUI berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi penanaman nilai-nilai (transfer of values) dan pengamalan ilmu serta keteladan (uswah). (Dilansir Mediaumat pada 14/2/2021)

Apabila ditelaah lebih mendalam, SKB 3 Menteri ini nampak bertolak belakang dengan tujuan pendidikan yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Sementara dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Apabila busana muslimah merupakan perwujudan dari ketakwaan maka semestinya sekolah maupun pemerintah, harus mendorong bahkan mewajibkan pemakaian busana muslimah bukan sebaliknya. Disamping itu, sekolah yang memerintahkan atau mengimbau peserta didik, dan tenaga kependidikan agar menggunakan seragam dan atribut yang menutup aurat, termasuk berjilbab, merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mengamalkan ilmu dan menumbuhkan ketakwaan pada diri siswa sehingga mampu menjadi pribadi teladan. Terlebih ditengah kondisi remaja dimana saat ini banyak yang mengalami krisis moral. Banyak data yang menyajikan fakta bahwa saat ini para remaja dirundung persoalan yang begitu kompleks. Seperti tidak sopan dan tidak memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua, tidak menaati tata tertib di sekolah, berkata kasar dan merasa bangga, seks bebas di kalangan remaja dan tidak merasa bersalah dan lain-lain. Krisis moral yang dialami remaja tersebut tentu menjadi bagian dari persoalan pendidikan yang harus diselesaikan. Sedangkan penerbitan SKB 3 Menteri tersebut justru bertolak belakang dengan persoalan yang dialami para remaja ini yang notabene merupakan kalangan pelajar.

Jika dicermati penerbitan SKB 3 Menteri ini mengarah pada mengokohkan sekulerisme dan liberalisme. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya SKB 3 Menteri tersebut adalah perwujudan moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Padahal, dalam menjalakan perintah agama tidak dikenal kaidah moderasi beragama, di mana setengah-setengah dalam ketaatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sekulerisme dan liberalisasi agama itu sudah menjadi spirit dunia pendidikan termasuk di Kementerian Agama. Bahkan lebih nampak mengarah pada deradikalisiasi agama Islam. Fakta-fakta yang terjadi lebih dulu seperti opini rohis sarang teroris, sampai kajian-kajian di sekolah akhirnya dicurigai bahkan dibubarkan, lalu Kementerian Agama juga yang mengalihkan materi pelajaran jihad dan khilafah di buku-buku madrasah, semakin menguatkan indikasi tersebut.
Hakikatnya, kebijakan pendidikan yang mengarah pada sekulerisme dan liberalisme tentu saja lahir dari sistem negara yang juga berlandaskan sekulerisme. Yang telah memberikan ruang dan legalisasi atas lahirnya aturan-aturan kehidupan tidak terkecuali aturan dalam sistem pendidikan yang mengarah pada sekulerisme dan liberalisme. Alhasil, sebenarnya yang negeri ini butuhkan adalah sebuah sistem bernegara yang menjamin terlaksananya aturan-aturan agama secara sempurna bagi para pemeluknya. Sistem tersebut telah dicontohkan oleh manusia teladan Rasulullah saw. yang telah menerapkan syariat agama dalam sistem bernegara. Yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Sistem inilah yang layaknya diteladani dan dijadikan landasan bernegara di negeri mayoritas muslim ini. Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author