25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Bahaya SWF-INA bagi Kedaulatan Indonesia

Oleh Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Publik

Dalam sistem ekonomi kapitalis, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional yang dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

PDB dan investasi memiliki korelasi positif, dimana jika investasi naik, maka pendapatan nasional juga ikut naik. Dan berlaku sebaliknya, jika investasi turun, maka pendapatan nasional juga turun (https://koinworks.com).

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, pemerintah begitu konsentrasi terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk lembaga pengelolaan investasi SWF. Lembaga SWF ini diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) dan telah resmi beroperasi. Bahkan, Presiden Jokowi telah mengumumkan jajaran direksi lembaga tersebut. Dirut INA Ridha Wirakusumah mengungkapkan bahwa lembaga ini akan mengutamakan menggandeng investor untuk menyuntikkan dananya pada sektor jalan tol di periode awal berjalan. Pasalnya, sektor ini memiliki multiplier effect yang besar dan menyedot pembiayaan yang tinggi. (kontan.co.id, 16/02/2021)

SWF (Sovereign Wealth Fund) atau pengelolaan investasi dana abadi secara sederhana adalah badan pengelola dana investasi milik negara. Dana yang akan dikelola oleh badan ini berasal dari cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Sentral negara, dana hasil privatisasi, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dan hasil penerimaan negara yang berasal dari ekspor sumber daya alam (www.akseleran.co.id, 29/12/2020).

Pemerintah berharap lembaga ini bisa menjadi sumber biaya alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek. LPI bertujuan menghimpun dana abadi, yang berpotensi menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang sehingga Indonesia bisa lebih mandiri. Pembentukan SWF atau LPI ini untuk mengelola dana investasi dari luar maupun dalam negeri. LPI juga menawarkan aneka potensi dalam negeri kepada investor (liputan6.com, 29/1/2020).

Bukan rahasia lagi, selama ini pembiayaan pembangunan Indonesia didominasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta utang bilateral. Keinginan pemerintah dengan hadirnya LPI adalah membuat skema dan pola baru dalam pembiayaan. Payung hukum utamanya adalah Undang-Undang (UU) No 11/ 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker). Sejumlah beleid turunannya juga sudah dilahirkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 73/2020 Tentang Modal Awal LPI. PP ini mengatur bahwa modal awal LPI ini merupakan salah satu bentuk Kekayaan Negara Yang Dipisahkan.
Untuk tahap awal, pemerintah telah menggelontorkan dana modal sebesar Rp15 triliun yang berasal dari APBN. Targetnya selama 2021, modal pemerintah untuk LPI mencapai Rp75 triliun. Selanjutnya, payung hukum kedua untuk LPI yakni PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI yang mengatur mengenai tata kelola dan operasionalisasi LPI. Kemudian, payung hukum ketiga adalah Keputusan Presiden Nomor 128/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur Profesional.

Perkara INA, SWF ala Indonesia ini pernah dikritisi jauh-jauh hari oleh Ekonom Senior, Faisal Basri yang menyebutkan bahwa Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuk Indonesia (INA) berbeda dengan SWF umum global, seperti Singapura dimana sumber dana SWF diambil dari pendapatan negara yang digunakan untuk investasi menggerakkan ekonomi sementara SWF Indonesia mengajak investor asing, sehingga risikonya sangat besar (CNBC 12/10/20).

Hal yang sama juga datang dari mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dengan memberikan analogi, keberadaan LPI/INA seperti mewujudkan mimpi orang miskin menjadi orang kaya dalam waktu cepat (CNBC 22/12/20).

Kalau kita merujuk dari Sovereign Wealth Fund Institute, pengelolaan dana melalui SWF ini lebih mengutamakan imbal hasil (return) daripada likuiditas, sehingga cenderung lebih berisiko dibandingkan cadangan devisa tradisional. Beberapa negara yang mengutamakan likuiditas akan membatasi investasi SWF hanya pada instrumen surat utang yang sangat likuid, misalnya surat utang pemerintah.

Inilah dasar mengapa SWF INA ini bagi beberapa kalangan dan pengamat berbahaya bagi kedaulatan negeri ini, karena dana dari INA ini akan dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Jadi pembangunan negeri ini tidak hanya bersumber dari perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hibah, dan utang, tapi kini INA jadi sumber lain untuk membiayai pembangunan strategis dengan melibatkan korporasi asing secara langsung.

Sudah barang tentu keterlibatan pihak asing dan SWF dari berbagai negara tersebut akan mengutamakan imbal hasil (return), sebagaimana tujuan dari SWF sebagai instrumen untuk mencari keuntungan finansial dalam setiap aktivitasnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan SWF INA akan menjadi jalan mulus neoliberalisasi aset strategis negara lewat payung hukum Omnibuslaw yang memang telah banyak ditentang sejak rancangan hingga disahkan.
Mekanisme pembiayaan ini bila dinilai dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya tidak syar’i karena mengandung aktivitas ribawi, tapi juga berbahaya bagi kedaulatan dan bisa menjadi celah penguasaan harta milik umat.

Karena sejatinya aktivitas pengelolaan aset strategis telah sangat jelas kerangka kebijakannya dalam Islam, sebagaimana Rasullulah saw. bersabda:
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar)”
(HR Ibnu Majah).

Artinya, pengelolaan SDA wajib dikelola oleh negara dan dikembalikan dalam bentuk pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga kesejahteraan rakyat terpenuhi, ekonomi akan produktif dan negara menjadi mandiri. Bukan malah menjadi sasaran pemburu riba dunia seperti yang direncanakan saat ini.

Karena itu cukup jelas bahwa lembaga SWF-INA yang membuka ruang selebar-lebarnya masuknya investasi asing itu sangat berbahaya. Ini hanya jalan baru untuk semakin memperkuat cengkeraman asing. Mereka adalah para Kapitalis yang haus dengan kekayaan negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim.
Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.

Sangat ironi dan menyedihkan, negeri yang berlimpah kekayaan malah tidak bisa mengelola perekonomiannya dengan mandiri. Semua ini akibat keterlibatan asing dalam pembiayaan pembangunannya yang dimuluskan melalui sejumlah regulasi.
Akhirnya, dalam pembiayaan pembangunannya harus mengemis utang dan investasi yang sebenarnya sedang menjauhkan rakyat dari kata sejahtera. Penguasa dalam sistem pasar bebas ala kapitalisme hanya diposisikan sebagai regulator yang memuluskan kerakusan korporasi. Maka jelaslah sudah, investasi ala kapitalis adalah penjajahan gaya baru yang paling mematikan. Konstelasi negara-negara super makmur di dunia mendominasi modal, pasar, dan manfaat ekonomi. Adapun negara-negara miskin semakin terjebak dalam permainan kapitalisme global. Kian terpuruk dan tak berdaya akibat eksploitasi negara makmur yang dikuasai pemilik modal.

Dalam Islam, sumber utama APBN negara bukanlah pajak dan utang, melainkan fai’ dan kharaj, kepemilikan umum, dan sedekah. Dari sini saja, kas negara akan relatif stabil dan tidak mudah defisit. Swasta apalagi asing tidak diperbolehkan menguasai SDA. Sehingga, pendanaan proyek bersumber dari kas negara (Baitulmal) adalah niscaya.

Maka dari itu, negara wajib secara langsung mengelola urusan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator saja. Selain itu, negara harus terbebas dari setiran pihak manapun agar kebijakannya berporos hanya pada kepentingan umat dan kemuliaan agama Allah Swt. Tentu solusi yang harus ditempuh bukan sistem kapitalis yang sudah jelas menyengsarakan rakyat tetapi sistem yang berasal dari Allah SWT yaitu khilafah.

Wallahu’alam bishshawab

About Post Author