06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Kembalikan Kedaulatan Negara dengan Islam


Oleh Lailah Albarokah
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh sektor terdampak, akibatnya aktivitas ekonomi sangat terganggu, salah satunya yang terkena pukulan berat akibat pandemi adalah sektor UMKM. Tidak terkecuali pengrajin panci di Kampung Cikalang Kaler, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
Setahun belakangan, akibat sepinya penjualan membuat pengrajin mengurangi produksi, salah satunya adalah Kardi, seorang pengrajin panci di Kampung tersebut.
“Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penjualan. Produksi masih tetap berjalan, tapi jauh berkurang,” ujar Kardi. (Ayobandung.com, 24/2/2021)
Sebelum pandemi dunia memang berharap pada Usaha Miko, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang mengancam negeri di dunia. Harapannya agar masyarakat yang berkemauan kuat untuk berekonomi mandiri akan mampu menggerakkan ekonomi sekitarnya.
Pada saat yang sama pemerintah telah gagal menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Dengan begitu, jelaslah tujuan meningkatkan jumlah usahawan baik tingkat pemula hingga profesional adalah upaya pemerintah untuk kian melepaskan diri dari posisinya sebagai penyedia dan penjamin lapangan kerja bagi rakyat.
Selain itu pemerintah di sistem kapitalis hanya sebagai regulator saja. Sehingga ada atau tidaknya pemerintah, pelaku UMKM sudah merasa harus mampu bertahan dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan utama dalam negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis adalah pajak. UMKM pun menjadi objek pajak yang prospektif.
Meski menjamurnya UMKM tidak akan membuat korporasi hengkang dari negeri ini. Profil UMKM dengan modal yang terbatas dengan nilai aset sekitar 50 juta sampai 1 miliar rupiah, jangkauan pemasaran terbatas, keterbatasan teknologi dan SDM serta masalah lainnya tidak akan mengancam gurita bisnis yang dikuasai berlabel kapitalistik.
Korporasi justru akan memanfaatkan UMKM sebagai perpanjangan jaringannya, termasuk rantai pemasaran produksi seperti bahan baku utama yang dibutuhkan para pelaku ekonomi mikro ini, yang jelas mereka mendapat keuntungan berlimpah bila UMKM makanan dan minuman tumbuh dengan subur. Oleh karenanya masa depan UMKM adalah masa depan keuntungan bisnis para kapitalis.
Harusnya pemerintah fokus kepada kemandirian, mengelola industri strategis maupun sumber daya alam yang mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas dibanding dengan UMKM yang hanya sekedar sektor real mikro.
Namun kenyataannya pengelolaan sektor strategis ini telah diserahkan pada mereka yang bermodal besar seperti barang tambang, mineral, migas, batu bara, dan lainnya. Kondisi ini hanya akan menjadikan peluang intervensi asing menjadi leluasa menguasai ekonomi indonsia, namun semua ini tidak akan terjadi kecuali pemerintah berani mengambil solusi revolusioner mengganti kebijakan kapitalis yang meniscayakan adanya intervensi korporasi asing dengan politik ekonomi Islam yang bersumber dari Allah sang pencipta alam.
Politik ekonomi negara Islam (khilafah) adalah terpenuhinya kebutuhan pokok per individu seperti sandang, papan dan pangan serta kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan sehingga stabilitas domestik terjaga.
Pada saat yang sama ekonomi politik Islam dibangun dengan tiga pilarnya yaitu kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian. Kepemilikan dalam syariat Islam terbagi tiga yaitu, kepemilikan individu yang sepenuhnya milik pribadi, kepemilikan umum yang menjadi hak rakyat yang dikelola negara sebagai pemegang mandat rakyat, serta kepemilikan negara yang menjadi hak negara.
Kepemilikan umum dalam negara khilafah meniscayakan pengelolaan sumber daya alam sebagai harta milik umum, dikelola oleh negara yaitu dengan mengoptimalkan pada industri berat seperti tambang besi dan baja, batu bara, dan lainnya.
Industri ini tidak hanya mendatangkan lapangan pekerjaan dan keuntungan melainkan sebagai suatu upaya pencegahan intervensi negara luar sehingga negeri dapat berdaulat. Karena itu tidak boleh dimiliki secara pribadi dan harus dikelola oleh negara dan hasilnya secara keseluruhan dikembalikan kepada rakyat untuk kemakmuran rakyat.
Khilafah akan menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengelola sumber daya alam yang menjadi pendapatan kas negara. Pemerintah tidak akan pernah memberikan sumber daya alam dimiliki atau dijual kepada pihak asing, semuanya akan dikelola oleh negara sebaik-baiknya dengan cara mempersiapkan sumber daya manusia dan tenaga ahli dikalangan kaum muslim.
Dalam hal pendistribusian, khilafah memiliki aturan bahwa harta milik umum atau sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup manusia adalah milik rakyat, oleh sebab itu semua hasil dari kekayaan alam akan seluruhnya dikembalikan kepada rakyat untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup hingga tercapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
Demikian aturan di dalam Islam yang mampu menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat. Dengan mengembalikan hukum Allah sebagai pemutus segala persoalan hidup manusia baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, khalifah bersama umat akan mampu mewujudkan maksud-maksud syariat dalam kehidupan sebab aturan Allah menuntaskan segala masalah dan merupakan obat atas berbagai penyakit yang diderita umat. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:
“Dan kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS Al-Isra: 82)
Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author