26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Urgensi Partai Politik Sahih di Tengah Umat

Oleh Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan

Pada awal Februari 2021, politik Indonesia dikejutkan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa partainya akan “dikudeta”. Tak lama berselang, pada 5 Maret, konflik internal partai ini berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan oleh sebagian anggotanya di Deli Serdang. KLB tersebut tak hanya mengubah AD/ART partai, akan tetapi memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum baru (detik.com, 8/3/2021).

Dalam KLB tersebut sejumlah tokoh hadir. Mereka diantaranya, Marzuki Alie, Hencky Luntungan, Max Sopacua, Darmizal dan Jhoni Allen Marbun. Pelaksanaan KLB versi Sumut itu kemudian ditentang oleh DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum PD AHY. Partai Demokrat pun menyurati Menko Polhukam Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mereka menghentikan KLB yang disebut ilegal (detik.com, 7/3/2021).

Sementara itu, pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih menunggu laporan dari hasil kongres luar biasa atau KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang. Sampai laporan itu tiba, ia menyebut, pemerintah belum menganggap KLB itu ada dan sah.
Jika laporan sudah masuk, Mahfud mengatakan, pemerintah akan mulai mengkaji secara hukum legalitas pelaksanaan kongres luar biasa tersebut. Diketahui sebelumnya KLB itu dinilai tak sah oleh kubu Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menanggapi kisruh Partai Demokrat, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Feri merujuk Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik yang mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan di internal partai. Pada Pasal 32 disebutkan masalah internal partai diselesaikan dengan pembentukan mahkamah partai. Jika tak selesai di mahkamah partai, Pasal 33 UU Parpol menyebutkan ada mekanisme gugatan ke pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung.

Menurut Feri, mekanisme sesuai UU Partai Politik itu belum ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan di internal Demokrat. Mahkamah partai maupun proses di pengadilan serta Mahkamah Agung belum pernah dilakukan. Padahal, kata dia, kepengurusan Partai Demokrat yang sah jelas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Setelah KLB ini, Partai Demokrat terancam mengalami dualisme. KLB Demokrat itu mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Kubu Moeldoko meyakini hasil KLB Demokrat itu akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak mengesahkan lantaran KLB itu ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partainya.

Menurut peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan research associate LP3ES, Aisah Putri Budiatri problem personal partai dan perilaku politik tak etis menjadi akar masalah kisruh Partai Demokrat (PD) hari ini. Namun, sesungguhnya masalah ini tak hanya mengancam PD saja, tetapi juga menghantui partai politik lain di Indonesia. Bila partai politik tak bergegas membenahi etika politik para anggotanya dan membiarkan kekuatan ideologi partai kalah dari figur elite, maka bukan tak mungkin “kudeta” yang dipertontonkan oleh kasus Partai Demokrat hari ini akan menimpa partai lain di masa depan.

Memang benar, kejadian serupa yang menimpa PD pernah juga menimpa PKB dan PPP. Parpol-parpol yang berdiri di atas landasan sistem demokrasi lebih bersifat pragmatis. Seringkali asas manfaat melandasi setiap kebijakan parpol, bukan lagi idealisme. Fenomena pindah kubu itu pun biasa dalam demokrasi. Sedikit sekali kita temukan kader-kader partai yang benar-benar mempertahankan idealisme serta “loyaltas” dalam partai tersebut. Kebanyakan dari mereka justru lebih memilih sikap pragmatis ketimbang idealis. Begitulah ajaran praktik politik demokrasi. Parpol hanya dianggap sebagai kendaraan taktis untuk mencapai kemenangan dalam kompetisi politik demokrasi.
Selain itu, pandangan mereka tentang politik memang lebih cenderung pada meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Baik saat pilkada, pileg, ataupun pilpres. Jika masyarakat mencermati betul, koalisi yang dibangun dalam setiap kontestasi pemilu pasti berwajah dinamis. Tak aneh bila di satu wilayah bersaing, tetapi di daerah lain bisa berkoalisi. Itu artinya, dukung-mendukung calon kepala daerah hanya dinilai dari seberapa besar peluang mereka menang. Berlaku adagium, “Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan sejati.”

Lalu bagaimana partai politik dalam Islam?

Memaknai Partai Politik Dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan mengenai partai politik. Dalam bahasa Arab partai politik disebut hizbun siyasiy. Secara bahasa, kata hizb dipakai dalam beberapa ayat Alquran. Diantaranya, Imam Jalalain dalam memaknai kata ’hizb (hizbullah)’ dalam surat al-Maidah ayat 56 dan Mujadilah ayat 22 sebagai atba’uhu (pengikutnya) serta orang-orang yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Imam al-Qurthubiy dalam tafsirnya memaknai kata hizb dalam surat al-Maidah ayat 56, Al-Mukminun ayat, 53 dan Mujadilah ayat 19 sebagai penolong, sahabat, kelompok (fariq), millah, kumpulan orang (rohth).

Sementara itu, dalam kamus Al-Muhit, disebutkan: “Sesungguhnya partai adalah sekelompok orang. Partai adalah seorang dengan pengikut dan pendukungnya yang punya satu pandangan dan satu nilai’’. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib berkata, “Partai adalah kumpulan orang yang satu tujuan, mereka bersama-sama bersatu dalam kewajiban partai untuk mewujudkan tujuannya”.
Adapun terkait makna politik (siyasah) disebutkan dalam kamus Al-Muhit bahwa As-Siyasah (politik) berasal dari kata: Sasa –Yasusu – Siyasatan bi ma’na ra’iyatan (pengurusan). Al-Jauhari berkata: sustu ar-raiyata siyasatan artinya aku memerintah dan melarang kepadanya atas sesuatu dengan sejumlah perintah dan larangan.

Dengan demikian, politik/siyasah bermakna mengurusi urusan berdasarkan suatu aturan tertentu yang tentu berupa perintah dan larangan.
Rasulullah saw menggunakan kata siyasah (politik) dalam sabdanya:
“Adalah Bani Israil, urusan mereka diatur (tasusuhum) oleh para Nabi. Setiap seorang Nabi wafat, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku, dan akan ada para khalifah yang banyak” (HR. Bukhari).

Berdasarkan makna hizbun (partai) dan siyasah (politik) tadi, maka dapat disebutkan bahwa partai politik (hizbun siyasiy) merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama dalam rangka mengurusi urusan rakyat. Dengan kata lain, partai politik adalah kelompok yang berdiri di atas sebuah landasan ideologi yang diyakini oleh anggota-anggotanya, yang ingin mewujudkannya di tengah masyarakat.

Karakteristik Partai Politik Islam
Allah SWT mengisyaratkan hal ini di dalam firman-Nya:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (TQS. Ali ’Imran [3]: 104).
Imam Al-Qurthubi mendefinisikan kata (أمة) dalam tafsir al-Jami’ li Ahkam Alquran, sebagai sekumpulan orang yang terikat dalam satu akidah. Tetapi, menurutnya, umat dalam surat Ali ‘Imran ayat 104 ini juga bermakna kelompok karena adanya lafadz “minkum” (di antara kalian). Imam Ath-Thabari, seorang faqih dalam tafsir dan fiqh, berkata dalam kitabnya Jami’ Al-bayan tentang arti ayat ini yakni: “(Wal takun minkum) Ayuhal mu’minun (ummatun) jama’atun”, artinya: “Hendaknya ada di antaramu (wahai orang-orang beriman) umat) jama’ah yang mengajak pada hukum-hukum Islam. Al-Qadhi Al-Baydhawi dalam kitabnya, Tafsir al-Baidhawi tentang arti ayat ini menyatakan: Lafadz Min —dalam ayat tersebut— mempunyai konotasi li at-tab’idh (menunjukkan makna sebagian) karena amar makruf dan nahi munkar merupakan fardhu kifayah.

Ringkasnya, di dalam ayat itu disebutkan “Hendaknya ada di antara kamu segolongan umat …”, artinya, hendaknya ada sekelompok/segolongan orang dari kaum Muslim (ummatan minal muslimin atau jama’atan minal muslimin). Ayat ini menegaskan perintah kepada kaum Muslim tentang keharusan adanya kelompok/jama’ah. Kelompok untuk apa? Untuk menjalankan dua fungsi: pertama, dakwah ilal khair (menyeru kepada al-khair) dan kedua, amar ma’ruf nahi munkar (memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah dari perkara munkar).
Kata al-khair dalam frase dakwah ilal khair menurut tafsir Jalalain berarti al-Islam (Tafsir Alquran al-’Azhim li al-imamain Jalalain, hal. 58), sehingga makna dakwah ilal khair adalah mendakwahkan/menyeru manusia kepada Islam. Sementara itu, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa al-khair adalah mengikuti al-Quran dan as-Sunnah. Maksud ayat tersebut, lanjutnya adalah hendaknya ada dari umat ini suatu kelompok yang solid dalam menjalankan tugas tersebut sekalipun hal itu juga merupakan kewajiban atas setiap individu umat ini (Ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-’Azhim, Juz I, hal. 478).

Berdasarkan hal ini, jelaslah partai politik yang dikehendaki Allah adalah partai yang secara penuh berjuang untuk menyerukan Islam (baca: dakwah). Cakupan dakwah ini amat luas, termasuk di dalamnya menyeru para penguasa agar mereka berbuat ma’ruf (melaksanakan syariah Islam) dan melarangnya berbuat munkar (menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam). Bahkan, mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepadanya merupakan bagian terpenting dari aktivitas dakwah.

Wallahu’alam bishshawab

About Post Author