30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Cukup Islam Sebagai Solusi Bukan yang Lain


Oleh Oom Rohmawati
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan jajaran direksi lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF), Lembaga yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) telah resmi beroperasi. (Kontan.co.id. Selasa, 16 /1/2021)
Pendirian INA ini didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga merangkap sebagai dewan pengawas. Ia berharap INA dapat menjadi salah satu solusi pembangunan di Indonesia.
“Selama ini pembangunan di Indonesia masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).” ungkapnya. Menurut Sri Mulyani, adanya INA akan memberikan instrumen pendanaan baru. Pembangunan infrastruktur adalah bentuk pengurusan pemerintah terhadap umat. Pengadaan sarana transportasi misalnya, akan memudahkan seluruh orang melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhannya. Namun, bagaimana jika pengelolaan pembangunan itu dengan hutang? Sedangkan hutang yang lama saja masih membengkak. Apalagi PR besar pertumbuhan ekonomi masih menunggu diselesaikan.
Sementara kebutuhan akan sarana lainnya seperti transportasi dianggap perlu, terutama di daerah luar Jawa. Namun biaya itu tidak sedikit sedangkan APBN sudah tidak sanggup membiayai. Karena hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk segera membentuk dana pengelolaan. Lembaga yang juga disebut sebagai Indonesia Investment Authority (INA) bertugas mendata dan mengelola investasi. Menteri keuangan pun menambahkan jika skema kerja samanya INA 30% dan investor 70%. Maknanya, investor memberi dana yang lebih besar (tempo.co.id, 3/3/21).
Target pertama pendanaan INA ini dialokasikan untuk pembangunan sarana umum, yaitu transportasi, seperti MRT dan LRT. Pembangunan ini rencananya akan berlangsung di Bandung, Makassar, Medan, Surabaya, dan Bali. Selain itu masih ada pembangunan pelabuhan dibeberapa tempat lainnya di Garonggong Sulsel, Ambon dan Palembang. Bahkan pembangunan bandara seperti Singkawang, Fakfak, dan Manokwari di Papua, Mentawai, dan Sea plane di Bandaneira.
Seluruh pembiayaan itu berasal dari LPI/INA atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan dalam webinar bertema “Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia” di Jakarta, 3/3/21. Dengan pendanaan dari SWF ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan (kompas.com, 4/3/21)
Sarana transportasi umum bagi masyarakat mestinya milik negara dan dikelola negara yang akan dinikmati masyarakat. Namun, jika pendanaan pembuatan sarana ini dibagi dua dan mayoritas dari pendanaan asing, pasti yang lebih banyak memiliki dan mendapatkan banyak keuntungan adalah para investor asing. Sedangkan rakyat harus membayar dengan kocek sendiri yang lumayan mahal, tatkala ingin memanfaatkan transportasi tersebut. Bagi rakyat yang tidak memiliki uang mustahil bisa menikmati fasilitas ini.
Begitupun dengan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sarana transportasi ini. Ketika ada keuntungan tentu akan ada skema bagi hasil. Skema ini tentunya sesuai dengan besaran investasi yang digelontorkan. Kalau dana yang dikeluarkan investasi asing lebih besar dari pemerintah, maka asinglah yang mendapatkan hasil lebih besar.
Mengapa pemerintah begitu konsentrasi terhadap lembaga SWF? Sebab SWF ini yang dianggap bisa diandalkan menjadi pertumbuhan ekonomi melalui huntang dan investasi. Dalam pandangan ekonomi kapitalisme, permodalan adalah bagian dari faktor produksi yang merupakan ujung tombak perekonomian.
Dalam sistem kapitalisme mereka berani berinvestasi karena melihat ada sisi keuntungan dan manfaat untuk dirinya. Seandainya proyek infrastruktur tersebut tidak prospek, misal jalan tol yang sepi, mereka tidak akan mengambilnya.
Namun, saat ini pemerintah sudah menerima investasi mereka, maka suatu saat pasti pemerintah akan menjual ruas-ruas tol tersebut dengan harga yang murah. Itulah investasi dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler.
Lalu bagaimana investasi dalam pandangan Islam? Investasi dalam Islam sebenarnya diperbolehkan. Karena itu pada hakikatnya adalah penanaman modal untuk membiayai infrastruktur. Hanya saja investasi dalam Islam harus terikat pada beberapa hal. Islam melarang bisnis haram. Termasuk investasi yang berasal dari hutang luar negeri. Allah tidak akan pernah memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Sebagaimana firman-Nya:
“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisâ’ [4]: 141)
Juga tidak terkait dengan pembiayaan pembangunan fasilitas publik. Seperti jalan, bendungan, rumah sakit dan lain-lain. Kecuali jika itu diwakafkan. Karena dalam Islam, semua adalah bentuk riayah penguasa yang wajib dilakukan sekaligus hak rakyat untuk memperolehnya. Karena dalam Islam seorang pemimpin itu wajib mengurusi rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Imam adalah pengurus dan bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari Muslim)
Sarana dan prasarana untuk umum dalam pemerintahan Islam adalah kewajiban negara, salah satunya penyediaan transportasi.
Maka, negara dapat mengambil pembiayaan dari sumber baitulmal terutama pos hasil pengelolaan sumber daya alam yang merupakan harta milik umum. Seperti kharaj, jizyah, fai’, dan lain-lain.
Skema pembiayaan seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh negara yang menganut sistem kapitalis. Karena pembiayaan ala kapitalis hanya berasal dari pajak, hutang, dan penyertaan investasi. Saat ini kita menyebutnya dengan skema WSF atau LPI atau INA.
Hal ini merupakan akibat dari UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020 yang semakin melanggengkan para penguasa untuk menguasai kekayaan alam dan penjajahan mereka pada negeri ini.
Jadi, sebenarnya meski skema pembangunan infrastruktur negara saat ini berasal dari investasi, tetap akan membahayakan negara. Oleh karena itu jika kita ingin skema pembangunan yang aman dan berhasil, hanya ada dalam sistem Islam.
Untuk itu sudah saatnya seluruh elemen masyarakat menggugat sistem kapitalisme yang menjadi pangkal petaka negeri ini. Umat bersatu menyongsong kembalinya sistem Islam. Sistem yang berasal dari Allah Swt. Zat yang Mahaadil dan Mahabijaksana.
Wallahu a’lam bish-shawwab

About Post Author