28/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Perempuan Berpolitik, Why Not?


Dra. Hj. Ummu Salma


Perempuan adalah salah satu makhluk Allah yang tidak akan pernah lekang oleh waktu untuk diungkap sisi keunikannya. Selalu ada ide bagus untuk dibahas di dalam forum apapun. Keberadaannya selalu menjadi sorotan, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Pembahasan tentangnya akan selalu menjadi topik menarik. Hanya saja, sungguh disayangkan, sosoknya juga menjadi sasaran empuk korban kedzaliman, kejahatan, penindasan, serta penghinaan pihak-pihak tertentu.
Sosok perempuan telah dimanfaatkan oleh sistem Kapitalisme Demokrasi yang saat ini sedang berkuasa. Terlebih dalam bidang ekonomi, dengan dalih memberikan lapangan pekerjaan justru menjerumuskan perempuan pada jurang kemaksiatan. Perempuan didorong untuk bekerja ke luar rumah, agar mereka mandiri secara ekonomi. Mereka dimotivasi agar mereka mempunyai penghasilan sendiri sehingga pada saat terjadi perceraian, atau suaminya meninggal, atau ditinggal begitu saja oleh suaminya, perempuan masih bisa bertahan, untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.
Demikian pula kondisi perempuan terhinakan karena sistem pergaulan liberal yang diterapkan di negeri ini .Mengumbar aurat dengan menggunakan pakaian seksi berlenggak-lenggok di depan banyak orang. Eksploitasi tubuh perempuan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin menjerumuskan kaum perempuan demi yang namanya uang. Akibatnya, kehormatan, kemuliaan perempuan ternodai dengan terjadinya pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, kekerasan terhadap perempuan dan masih banyak kehinaan demi kehinaan. Kapan derita perempuan ini akan berakhir? Solusikah jika perempuan terjun dalam kegiatan politik dalam sudut pandang kapitalisme? Bagaimana pandangan politik dalam Islam, dan seperti apa keterlibatan seorang perempuan dalam berpolitik?

Solusi Masalah Perempuan dalam Sistem Kapitalisme
Kondisi ini telah menyedot perhatian para penggiat pembela hak asasi perempuan, Kaum Feminis dunia, telah berusaha mencurahkan segala daya dan upayanya untuk mengentaskan, memperjuangkan, menyelamatakan kaum perempuan dari ketertindasan. Hanya saja, sangat disayangkan perjuangan kaum feminis ini asas yang mendasarinya adalah Kapitalisme Sekulerisme. Akibatnya, alih-alih masalah perempuan teratasi, justru sebaliknya menambah parah penderitaan perempuan.

Kaum feminis menganggap terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena adanya budaya patriarki. Budaya ini mengganggap perempuan nomor dua, atau derajat laki-laki berada di atas perempuan. Berdasarkan asumsi ini, maka kaum feminis menganggap bahwa kesetaraan gender itu akan menghapus adanya diskriminasi terhadap perempuan. Aktivitas mereka bertujuan agar dalam segala hal laki-laki dan perempuan memiliki hand an kewajiban yang sama, yaitu dalam kedudukan maupun dalam aktivitasnya. Pemikiran seperti ini pasti akan berbahaya terhadap kehidupan perempuan, dengan alasan sebagai berikut:
Pertama, dalam pandangan Islam setiap manusia baik laki-laki dan perempuan kedudukannya sama di hadapan Allah SWT, dengan sifatnya sebagai insaniyah. Adapun perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan bukan untuk menunjukkan diskriminasi. Tapi untuk harmonisasi demi terwujudnya kehidupan manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Jadi dalam Islam tidak mengenal budaya patriarki.
Kedua, pemahaman kesetaraan gender berbahaya karena akan menghantarkan perempuan pada kesusahan yang tak bertepi. Kaum feminis akan mendorong perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Mereka diberikan peluang untuk bisa bekerja walaupun dengan gaji yang kecil. Kaum perempuan diiming-imingi kebahagiaan dan kesejahteraan jika mereka mampu berdaya secara ekonomi dengan menghasilkan materi sebaanyak-banyaknya. Padahal semua itu akan menghantarkan perempuan pada malapetaka yang besar.
Untuk menyelesikan persoalan perempuan, negara juga telah mengadopsi pasal yang ada di dalam Konvensi CEDAW yaitu UU RI No. 7 Tahun 1984. Tentang pencegahan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan menjalankan seluruh kebijakan yang telah diatur di dalam UU tersebut. Artinya solusi yang diberikan untuk mengatasi persoalan perempuan adalah mengajak dan mendorong perempuan melakukan aktivitas politik, seperti apa yang ditargetkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus mencapai 30%.
Namun melihat realita di lapangan, jumlah partisipasi politik perempuan di Indonesia belum mendekati angka 30% sesuai dengan affirmative action yang berlaku di Indonesia. Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Hasil membuktikan implementasi UU RI No. 7 Tahun 1984 di bidang partisipasi politik dinilai belum efektif karena jumlah perempuan di parlemen belum seimbang dengan jumlah penduduk perempuan.
Tidak jauh berbeda, persoalan keterwakilan perempuan di tingkat daerah belum tercapai. Melihat fakta ini, Istri Bupati Bandung terpilih, Emma Dety Supriatna menyampaikan dan mengajak kaum perempuan di Kabupaten Bandung untuk aktif dalam kegiatan politik. Berdasarkan pengamatannya, partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bandung masih rendah. Hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan di DPRD, yang belum memenuhi kuota 30%, bahkan mengalami penurunan dari 13 orang, menjadi 9 orang. Lagi-lagi kuota 30% tidak tercapai baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
Menilik makna politik dalam sistem Demokrasi diartikan sebagai aktivitas untuk meraih kekuasaan semata. Perempuan dikatakan sudah berpolitik jika terlibat dalam pemilihan presiden pemilihan gubernur, pemilihan bupati/wali kota, menjadi aktivis partai politik, manggung menjadi calon wakil rakyat, baik di daerah ataupun di pusat. Aktivitas politiknya bukan untuk menjalankan aturan Allah swt melainkan untuk melaksanakan hukum buatan manusia, berdasarkan suara terbanyak, bahkan seringkali melanggar hukum-hukum syara, atau menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.
Jika fakta politiknya seperti di atas maka persoalan perempuan tidak akan selesai tuntas hingga ke akar-akarnya. Perspektif politik Kapitalisme memandang bahwa persoalan perempuan harus diselesaikan dengan sudut pandang perempuan, padahal yang terjadi adalah persoalan manusia pada umumnya. Sebagai akibat diterapkannya sistem hidup kapitalisme, yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan dan negara.
Solusi Masalah Perempuan dalam Sistem Politik Islam
Dalam kamus Al –Muhith Politik (siyaasah) berasal dari kata saasa, yasuusu, siyaasat[an] yang artinya mengurusi kepentingan seseorang. Politik Islam bermakna pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (ri’ayah syu’un al-ummah dakhiliy[an] wa kharijiy[an] bi al-ahkam al-islamiyyah).
Rasulullah saw, bersabda “Siapa saja yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslim maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum Muslim) (HR al-Hakim dan al-Khatib dari Hudzaifah ra). Berdasarkan definisi politik dan hadist di atas menunjukkan bahwa berpolitik itu hukumnya wajib. Seruannya bersifat umum baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Aktivitas politik dilaksanakan oleh rakyat (umat), dan pemerintah (negara). Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat, secara praktis (‘amali). Lalu umat mengontrol sekaligus mengoreksi (muhasabah) pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
Oleh karena itu, aktivitas politik dalam makna pengaturan urusan umat, wajib dilakukan oleh seluruh rakyat, untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam institusi sebuah negara yaitu yang disebut Daulah Khilafah Islamiyah. Khalifah akan memiliki fungsi dan peran nyata dalam pengaturan urusan umat, termasuk dalam menyelesaikan persoalan perempuan. Undang Undang merupakan perintah penguasa, dalam rangka mengatur kehidupan dan memberikan solusi tuntas atas setiap persoalan.. Undang Undang itu wajib diterapkan, agar dampaknya bisa dirasakan oleh umat. Maka dari itu, harus ada satu kekuasaan untuk menerapkannya. Wallau a’lam bi ash shawwab

About Post Author