06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Tak ada Jaminan kelestarian Lingkungan dalam Sistem Kapitalis

Oleh Apt. Dian Budiarti, S.Farm

Belum lama ini pemerintah menetapkan keputusan mengenai limbah B3. Pemerintah menghapus Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari daftar jenis limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Kategori FABA baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja. Seperti yang dikutip pada detik.com (12/3/2021)

Limbah ini merupakan jenis limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi. Dikutip dari katadata.co.id (12/3/2021)

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penghapusan FABA dari jenis limbah B3 terlampir dalam lampiran XIV. Dikutip dari detik.com (12/3/2021)

Atas keputusan pemerintah melonggarkan aturan tersebut, banyak pihak yang menyayangkan. Karena, hal ini dapat memicu pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan Masyarakat. Seperti yang disampaikan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bahwa dihapusnya FABA dari daftar limbah B3 bisa memicu risiko pencemaran. Abu batubara bisa dimanfaatkan tanpa diketahui potensinya pencemarannya. ICEL juga menyoroti ancaman kesehatan bagi warga yang dekat dengan PLTU yang tidak mengelola FABA. FABA bisa berbahaya bagi kesehatan karena beracun. Dikutip dari detik.com (12/3/2021)

Senada dengan ICEL, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar juga pernah mengatakan bahwa dampak lingkungan dari UU Ciptaker cukup mengkhawatirkan. Menurutnya pengelolaan limbah yang sudah ketat seperti sebelumnya saja masih banyak yang melanggar akibatnya terjadi banyak pencemaran lingkungan. Apalagi jika di permudah seperti yang tercantum dalam UU Ciptaker. Hal ini beliau sampaikan pada mediaindonesia.com pada 7 Oktober 2020 lalu.

Sebelumnya, usulan mengeluarkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada PLTU, boiler, dan tungku industri dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dilansir dari katadata.co.id (12/3/2021).

Sebetulnya, Fakta dikeluarkannya peraturan ini sudah diprediksi sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pengesahan UU Omnibus Law yang membuka investasi besar-besaran (khususnya investasi asing) di Indonesia. Hal ini menunjukan bagaimana kebijakan pada sistem kapitalis hanya demi keuntungan para pemilik modal semata, tanpa mempertimbangkan efek negatif yang akan dirasakan baik oleh alam maupun masyarakat.

Angan-angan pemerintah mendorong investasi lewat UU Ciptaker atau Omnibus Law, justru merusak lingkungan hidup yang akan berefek bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa mendatang.

Negara yang dibangun di atas basis pajak, utang dan investasi asing, akan sulit lepas dari jeratan para kapitalis.

Persoalan lingkungan dalam sistem kapitalistik tidak ubahnya hanya tipu daya dan angan semata, mereka kampanyekan pelestarian lingkungan hidup tapi hanya omong kosong. Jika dihadapkan dengan tuntutan korporasi , pelestarian lingkungan hanya menjadi angan.

Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang berfungsi menerapkan syariat Islam secara total, menjamin keseimbangan ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam Islam jelas dilarang keras merusak lingkungan.

Seperti yang tercantum dalam surah Al-Araf ayat 56, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik.”

Ayat di atas merupakan penegasan larangan semua bentuk kerusakan. Maka, membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal, dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Termasuk juga merusak lingkungan. Kelestarian lingkungan hanya akan terwujud jika kita kembali menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author