29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Hilangnya Tanah Surga, Hilangnya Kemandirian Bangsa

Oleh Leihana
(Ibu Pemerhati Umat)

“Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat Kayu dan batu jadi tanaman”.

Begitulah lirik lagu berjudul kolam susu yang dinyanyikan oleh grup Koes Plus untuk menggambarkan betapa hebatnya negeri ini dalam bidang agraris. Tidak salah memang kesuburan tanah di sepanjang kepulauan di Indonesia mudah digarap dan menghasilkan berbagai macam tanaman untuk kebutuhan pangan dan lainnya.
Namun ironi, kerap terjadi ketimpangan secara dramatis di negeri bertanah surga ini bahkan di sepanjang masa terjadinya pandemi Covid-19. Kekhawatiran terjadinya krisis berkepanjangan di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19 yang akan melumpuhkan seluruh sektor perekonomian mulai muncul di Indonesia tentang ketersediaan pangan saat sekarang dan di masa mendatang. Hanya saja langkah yang diambil bukannya segera memperkuat swasembada pangan dengan terus menopang pertanian dalam negeri, pemerintah justru memutuskan beberapa kali impor beras dalam jumlah yang fantastis. Langkah itu mungkin beralasan karena khawatir akan adanya krisis pangan tetapi tidak berdasar jika melihat data ketersediaan pangan dari hasil pertanian dalam negeri yang masih memadai. Bukannya menyelesaikan krisis yang diderita rakyat justru langkah yang diambil pemerintah seperti kebijakan impor beras berimbas pada kerugian petani padi dalam negeri. Kesulitan bertarung harga jika harus membanting harga supaya hasil panen tetap laku terjual harus menelan pil pahit kerugian.

Adapun langkah jangka panjang untuk mengantisipasi krisis pangan dalam negeri di masa mendatang pemerintah membuat kebijakan singkong food estate.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan pembangunan area lahan kawasan perkebunan singkong pada 2021 mencapai 30 ribu hektare. Upaya tersebut merupakan bagian dari program Kemenhan dalam mewujudkan cadangan logistik strategis nasional. (REPUBLIKA.CO.ID, 14/03 2021)

Hal senada juga dikutip dari artikel inews.id, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan Food Estate ini sudah menjadi Keputusan dari Presiden RI. Maksud dan tujuannya untuk mengatasi semua kemungkinan yang akan dihadapi bangsa Indonesia terkait krisis pangan dunia sebagai akibat dari pandemi yang terjadi saat ini.( inews.id 12/03/2021).

Kebijakan ini tentu mengundang tanda tabya besar, apakah menentukan singkong sebagai komoditi utama pangan di Indonesia bisa mengantisipasi krisis pangan di masa mendatang. Atau justru jadi kebijakan bunuh diri yang menghancurkan masa depan pertanian di Indonesia, yang diakui dan dikenal sebagai tanah surga bisa menghasilkan atau ditanami berbagai varietas tanaman yang menjadi kebutuhan utama pangan manusia.

Proyek singkong food estate (lumbung pangan) pasti menuntut banyak lahan yang harus dialih fungsi men jadi perkebunan singkong termasuk persawahan yang tidak lagi jadi prioritas pangan harus mau digeser menjadi perkebunan singkong. Meski mungkin jika dipaksakan masyarakat Indonesia bisa mengganti makanan pokoknya dari nasi menjadi olahan singkong. Tetapi tetap saja perlu diperhitungkan efisiensi tanaman singkong dengan padi mana yang lebih mudah atau cocok ditanam cepat dipanen dan menghasilkan jumlah panen yang mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Jika memang kemampuan pertanian padi masih bisa menjamin kebutuhan pangan rakyat Indonesia setiap tahunnya, mengapa pemerintah harus banting setir memilih singkong jadi komoditi pangan utama. Karena nyatanya sektor pertanian tidak terimbas oleh wabah pandemi Covid-19. Pemerintah hanya tinggal memberi tambahan dukungan berupa suplai bibit unggul, pupuk, dan pestisida untuk petani di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen padi di dalam negeri. Bukan justru menyia-nyiakan anggaran untuk impor beras dan garam yang sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri atau untuk membuat proyek singkong food estate yang belum pasti menjanjikan ketahanan pangan di masa depan.

Seringkali rakyat yang selaku dikorbankan untuk menanggung berbagai macam krisis dalam negeri maupun global. Seperti terjadinya krisis sumber daya tidak terbarukan seperti gas dan minyak bumi secara global, Indonesia selalu mengambil peran pahlawan internasional dengan mengemgembangkan cadangan energi alternatif seperti yang berbahan baku daun jarak. Pemerintah lekas menetapkan proyek penanaman daun jarak besar-besaran. Begitupun ketika terjadi kesulitan minyak sawit skala internasional Indonesia juga menetapkan proyek penanaman sawit skala nasional. Bahkan ketika negara-negara maju habis-habisan merusak bumi dengan limbah dan emisi gas Indonesia juga yang digenjot untuk banyak menanam pohon menjadi paru-paru dunia. Menjadi pahlawan tentu tidak ada salahnya asalkan pemerintah sudah bercermin tentang kondisi rakyatnya sendiri jangan sampai rakyat justru menjadi korban lebih dulu. Seperti peribahasa ibarat ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa mati jelas karena padinya memang tidak ada, kalau memang pangan minyak bumi dan kebutuhan primer kain tersedia dan mudah diakses rakyat tidak mungkin krisis apalagi mati menjadi babu di negeri sendiri.

Faktanya negeri ini bertanah surga, melimpah ruah sumber alamnya. Namun,
kekayaan dan hasil buminya sudah habis diangkut oleh pihak asing berkedok investasi, kalaupun ada yang tersisa habis diekspor berkedok menyelamatkan devisa. Bahkan cadangan pun di sembunyikan agar pemerintah tetap bisa impor komoditi yang sebenarnya masih tersedia di dalam negeri tidak heran kerap ditemukan beras busuk tak layak makan di bulog akibat ditimbun terlalu lama.
Maka tidak aneh ketika singkong telah ditetapkan sebagai prioritas proyek food estate (lumbung pangan) meski beberapa kritik terkait urgensitasnya, pilihan tempat, pilihan komoditas dan tidak adanya keselarasan dg kebijakan lain terkait pertanian dan impor. Ironisnya sudah jelas negeri ini masih kaya, tanahnya masih tanah surga tetapi pilihan kebijakan pemerintah seringkali tidak masuk akal. Kalaupun di masa mendatang ternyata kualitas tanah Indonesia menurun tidak lagi bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman kebutuhan pangan dalam negeri sudah jelas, kerusakan itu ditimbulkan oleh kerusakan alam dari proyek yang tidak masuk akal, seperti tanam sawit, jarak dan singkong di mana-mana efeknya tentu kualitas tanah tidak lagi bisa ditanami berbagai macam varietas anekaragam lagi. Seperti sawit yang setiap pohonya mengambil cadangan air tanah dalam jumlah besar yang mengancam akan terjadinya kekeringandi wilayah sekitar dan kosongnya cadangan air tanah akan mengundang banjir bandang di musim penghujan
Begitupun tanaman jarak dan singkong yang tentu memerlukan kebutuhan tanah yang berbeda dengan persawahan

Oleh karena itu, kebijakan yang salah justru akan mengundang masalah berupa krisis pangan yang sebenarnya, bahkan bisa mengundang terjadinya kekurangan gizi. Karena rakyat mungkin tidak mampu beradaptasi mengganti makanan pokoknya menjadi singkong.

Hilangnya tanah surga di negeri ini mungkin akan menjadi masa depan yang mengerikan karena hilangnya tanah surga yaitu kekayaan agraris akan menghilangkan kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah isu strategis bagi kemandirian bangsa, ketika bangsa menjadi betgantung dalam pangan pada negeri lain negsra aksn mydah dijajah dan didikte dengan kebijakan yang merugikan rakyat dan bangsanya. Seperti yang terjadi saat ini Indonesia mudah didikte menananm tanaman yang tidak urgen dibutuhkan rakyat karena ketergantungan pada utang luar negeri untuk terus memenuhi kuota impor yang mengorbankan masa depan rakyat.

Sangat berbeda dalam Islam negara yaitu khilafah wajib membuat kebijakan demi terwujud kedaulatan dan ketahanan pangan. Bila pangan pokok adalah padi, maka lumbung pangan semestinya diprioritaskan pada padi. Bila terkendala kurangnya lahan yg sesuai karena penguasaan oleh swasta maka harus ada kebijakan tegas menghentikan alih fungsi lahan agar lahan yg cocok bisa ditanami padi. Juga harus ada kebijakan menyokong pertanian dan menghentikan impor. Jangan sampai proyek berdana besar food estate ini rentan didomplengi kepentingan segelintir investor tanpa bisa mencapai target kedaulatan pangan. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah Indonesia menggunakan sistem kapitalisme yang berasaskan sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan individu yakni pemilik modal sebagai penentu kebijakan. Oleh karena itu untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan ketahanan pangan di tanah surga Indonesia ini sudah waktunya mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam kafah.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author