06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Politik Perempuan dalam Pandangan Islam

Oleh Inayah
Ibu Rumah Tangga Dan Pegiat Dakwah

Istri Bupati Bandung terpilih, Emma Dety Supriatna mengajak perempuan untuk ikut aktif dalam kegiatan politik. Emma menyerukan hal ini karena tingkat partisipasi perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Bandung menunjukkan penurunan. Padahal menurut Emma negara sudah memberikan kuota keterwakilan perempuan untuk kegiatan politik 30 persen.

Hal ini disampaikan Emma saat menjadi nara sumber pada kegiatan Reses II Tahun Sidang 2020-2021 Anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB, Asep Syamsudin, di Graha Intan Ciwangi, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. (jabarekspres 10/3/2021)

Reses yang juga dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia 8 Maret ini dihadiri puluhan perempuan dari DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Bandung, sebagai organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

‘’Kita lihat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bandung saja sekarang tinggal sembilan orang, menurun dari yang sebelumnya 13 orang. Tentunya hal ini akan berdampak pada kurang tersampaikannya apa yang menjadi aspirasi perempuan Kabupaten Bandung,’’ kata Emma.

Dalam pandangan sistem kapitalis, berpendapat bahwa ketika perempuan banyak yang terjun ke ranah publik dengan berpolitik praktis semisal menjadi anggota DPRD maka menurut kaum feminis persoalan perempuan akan dapat terselesaikan. Seperti kasus pelecehan seksual, KDRT, kemiskinan dan sebagainya. Atau setidaknya suara perempuan menjadi wakil dari masyarakat. Bahkan menurut pandangan kaum feminis, dengan makin banyaknya perempuan yang berpolitik maka akan mendorong agar perempuan bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Artinya ketika laki-laki bisa menjadi kepala negara maka perempuan harus bisa. Tidak boleh perempuan itu menjadi kelas dua dalam masyarakat (sub ordinat/patriarki). Ada upaya dari kaum feminis untuk mensejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender.

Pada faktanya ketika perempuan sudah terjun ke ranah politik seperti sekarang, permasalahan perempuan tidak kunjung ada solusinya, pelecehan seksual, KDRT, eksploitasi perempuan tetap saja terjadi. Perempuan makin miskin apalagi pasca dunia diterpa Covid-19.
Bagaimana sebenarnya dalam pendangan Islam dalam memandang kedudukan antara laki-laki dan perempuan? Bolehkah perempuan berpolitik? Seperti apa politik yang harus dilakukan oleh perempuan agar mendapat kemaslahatan bagi semua tanpa melanggar fitrahnya?

Islam adalah sebuah agama yang paripurna, mengatur segala aspek kehidupan. Islam juga sebagai sebuah Ideologi yang terdiri dari pemikiran (ide) dan memiliki solusi (metode) bagi merealisasikan pemikiran tersebut.

Syariat Islam telah menetapkan berbagai aktivitas yang dilakukan manusia dalam kedudukanya sebagai manusia. Adakalanya bersifat mubah, berlaku bagi kaum pria maupun wanita, tanpa membedakan keduanya. Watak dari syariat Islam juga telah menetapkan berbagai aktivitas itu adakalanya bersifat wajib, haram, makruh, sunnah, tanpa ada pembeda atau diskriminasi.

Sementara itu, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dalam posisinya sebagai laki-laki ataupun yang dilakukan perempuan sesungguhnya telah dibedakan dan dikhususkan satu sama lain. Baik ditinjau dari aspek kewajibannya, keharaman, kemakruhan, kemanduban, ataupun kemubahannya.

Dalam Islam, kita akan dapati bahwa urusan pemerintahan dan kekuasaan telah ditetapkan oleh syariat sebagai kewenangan khusus bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi perempuan. Laki-laki bisa menduduki jabatan pemerintahan, baik menjadi khalifah, muawin, wali (gubernur), amil (pegawai pemerintah), ataupun jabatan apa saja yang termasuk dalam urusan pemerintahan atau kekuasaan. Sementara wanita dilarang untuk menjabat urusan pemerintahan. Karena larangan ini diambil dari hadis riwayat Abu Bakrah.

Ia menuturkan, tatkala telah sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah diperintah oleh Putri Kisra, beliau kemudian bersabda, yang artinya, ‘’Tidaklah beruntung suatu kaum manakala urusan mereka diserahkan kepada seorang wanita.’’

Hadis ini secara tegas melarang wanita untuk mengendalikan urusan pemerintahan sekaligus mencela orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Waliyul amri (pengendali urusan pemerintahan) tidak lain adalah penguasa. Sebagaimana firman Allah Swt.,

‘’Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah serta taatilah pula Rasul-Nya dan ulil amri (penguasa) dari kalangan kalian,” (TQS Ali Imran (3): 59)

Artinya, kekuasaan pemerintahan tidak boleh diserahkan kepada kaum wanita untuk menjabatnya.

Islam telah mendudukkan posisi wanita sesuai dengan fitrahnya yaitu penuh kelembutan (feminitas), tugas pokok utama adalah sebagai ummu wa rabatul bait (pengatur dan pengurus rumah tangga). Islam pun telah menetapkan sejumlah hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran (wiladah), pemeliharaan bayi (radha’ah), penyusuan (hadhanah) ataupun masa iddah. Semua itu ditetapkan pada wanita. Tanggung jawab semacam ini merupakan aktivitas paling penting dan tugas paling besar bagi seorang wanita.

Atas dasar itu pula kita dapati bahwa Islam telah memberikan toleransi bagi wanita untuk berbuka pada siang hari di bulan Ramadhan jika ia sedang mengandung atau masa menyusui, membebaskanya dari kewajiban shalat jika sedang haid dan nifas, serta melarang pria bepergian bersama anaknya jika ibunya masih menyusuinya. Semua itu adalah dalam rangka menyempurnakan tugas pokoknya sebagai wanita, yaitu sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai pengatur rumah tangganya.

Namun Islam pun membolehkan wanita berkiprah di ranah publik Artinya Allah Swt. telah menentukan interaksi dan aktivitas di dalam kehidupan umum. Allah Swt. telah mewajibkan atas seorang wanita mengemban dakwah serta menuntut ilmu atas apa yang harus dilakukannya dalam kehidupan. Islam telah membolehkan seorang wanita untuk melakukan transaksi jual beli, perburuhan (ijarah), perwakilan (wakalah), boleh menekuni bidang pertanian, industri, perdagangan, mengembangkan harta, bekerjasama, menjadi pegawai atau buruh, menggaji orang, atau melakukan semua hal yang berkaitan dengan muamalat.

Dalam Islam seorang wanita juga boleh berkiprah di bidang politik artinya seorang wanita boleh menjadi anggota majelis umat yang fungsinya adalah musyawarah atau memberikan masukan (koreksi) atau pendapat kepada pemerintah terkait hal tentang kepengurusan urusan rakyat. Namun demikian, majelis umat berbeda dengan majelis nuwab (parlemen dalam sistem demokrasi). Karena majelis perwakilan rakyat termasuk bagian dari kekuasaan atau pemerintahan, disebabkan dalam tradisi demokrasi, majelis perwakilan ini memiliki wewenang dalam masalah hukum dan kekuasaan pemerintahan. Majelis ini pula yang mengangkat dan memberhentikan kepala negara, yang memberikan kepercayaan pada para menteri atau kabinet, sekaligus berhak melontarkan mosi tidak percaya yang berlanjut dengan tindak pemecatan mereka dari pemerintahan.

Sementara majelis umat tidak demikian. Memang ia memiliki wewenang untuk mengawasi sekaligus mengoreksi perilaku dan kebijakan penguasa atau menunjukkan kekecewaanya jika memang hal itu diperlukan. Misalnya ketika ditemukan adanya kelalaian penguasa dalam mengatur urusan rakyat, menganggap sepele penerapan Islam, atau berdiam diri dari aktivitas mengemban dakwah. Akan tetapi majelis umat tidak berhak membuat undang-undang serta mengangkat dan memberhentikan penguasa.

Maka seorang wanita boleh menjadi anggota majelis umat, baik dari kalangan muslimah atau pun wanita non muslim. Karena mereka adalah wakil dari golongannya dan mewakili rakyat untuk memberikan masukan atau mengoreksi penguasa. Baik menyampaikan terkait ekonomi, politik, perundang-undangan dan yang lainnya.

Dalil yang berkaitan dengan hal tersebut bahwa Nabi telah kedatangan 73 orang pria dan dua orang wanita pada tahun ke-13 pasca kenabian atau pada tahun pertama beliau melakukan hijrah. Kedua wanita itu adalah Ummu Ammarah binti Kalb, salah seorang wanita dari Bani Mazin, dan Asma binti Amr ibn Adi, salah seorang wanita dari Bani Salamah. Rasulullah telah melakukan perjanjian dengan mereka di A’qabah (aqabah ke-2).

Rasulullah saw. bersabda, “Aku akan membaiat kalian untuk melindungi diriku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian.” Mereka pun lantas membaiat kepada Rasulullah saw. seraya berkata, ”Kami berbaiat untuk mendengar dan berlaku taat dalam keadaan sempit maupun lapang serta dalam susah maupun senang. Kami pun akan menyatakan kebenaran dimana pun kami berada dan kami tidak takut terhadap celaan para pencela.”

Baiat ini merupakan baiat yang bersifat politis. Artinya wanita boleh melakukan baiat politik untuk memilih dan dipilih, sebagai sarana ikhtiar dalam rangka memilih penguasa dan kewajiban untuk mentaatinya. Walahu a’lam bi ashshawab.

About Post Author