25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Keluarkan Limbah Batu Bara dari Golongan B3: Mengundang Investor Datang?


Oleh Dwi Sri Utari, S.Pd
(Guru dan Aktivis Politik Islam)

Limbah batu bara yang berupa fly ash dan botton ash kini bukan lagi termasuk ke dalam katagori limbah berbahaya dan beracun (B3). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui peraturan tersebut, akan memudahkan jalannya bisnis batu bara. Sebab pengusaha batu bara, tidak perlu lagi mengolah limbah berbahaya menjadi limbah tidak berbahaya. Meskipun oleh sebagian besar kalangan, khususnya aktivis lingkungan kebijakan pemerintah tersebut menuai kritik.

Saat ini, peraturan tersebut menuai pro kontra di tengah masyarakat. Yakni antara para pengusaha dan aktivis lingkungan. Dilansir dari CNN.com pada 11/3/2021, lahirnya aturan tersebut merupakan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo Haryadi B Sukamdani menyebut sebanyak 16 asosiasi di Apindo sepakat mengusulkan penghapusan fly ash dan botton ash (FABA) dari limbah B3. Mereka berargumen bahwa berdasarkan hasil uji menyatakan FABA bukan limbah B3.

Sementara itu, kritik terhadap peraturan tersebut datang dari aktivis lingkungan. Salah satunya, lembaga yang fokus pada kampanye energi terbarukan, Trend Asia. Lewat kicauan di akun Twitter resminya, Trend Asia menyatakan keputusan pemerintah menghapus limbah batubara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) adalah keputusan bermasalah dan sebuah kabar sangat buruk bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. “Limbah batubara sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat karena mengandung senyawa kimia seperti arsenik, timbal, merkuri, kromium, dsb. Karena itu, mayoritas negara di dunia masih mengkategorikan limbah batu bara sebagai limbah berbahaya dan beracun,” demikian kutipan utas di akun Twitter Trend Asia pada 10 Maret 2021. (Dilansir CNN pada 11/3/2021)

Sebelumnya, pada Pasal 54 Ayat 1 Huruf a PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun disebutkan bahwa fly ash dari pembakaran batu bara pada kegiatan PLTU masuk kategori limbah B3. Lantas, apa itu fly ash dan bottom ash? Peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iwan Setiawan mengatakan, fly ash dan bottom ash merupakan produk sisa dari pembakaran batu bara. Disampaikan olehnya bahwa batu bara yang dibakar akan menghasilkan produk sisa berupa material-material yang ‘terbang’ dan ‘terendapkan’, dimana yang terbang disebut fly ash, sedangkan yang mengendap di bawah disebut bottom ash. Secara fisik, fly ash dan bottom ash terlihat seperti debu halus atau pasir halus, mirip seperti abu yang dikeluarkan oleh gunung api, hanya saja dengan tekstur yang sedikit lebih halus jika dibandingkan dengan abu vulkanik yang kasar seperti pasir. Limbah FABA disebut berbahaya apabila dari sisi jumlah begitu banyak, sehingga diperlukan penangnan maupun pemanfaatan yang baik agar sisa limbah tidak menibulkan bahaya bagi lingkungan di kemudian hari.

Adapun bahaya yang timbul apabila lingkungan tercemar oleh limbah batu bara diungkapkan oleh Mari Chang, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Timur, Ia menyatakan bahwa proses pembakaran batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Di samping itu batu bara juga menghasilkan polusi partikel dan limbah kimia yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia disekitarnya. Pembakaran batu bara melepaskan partikel polutan yang menembus ke dalam sel darah manusia, merusak setiap organ dalam tubuh, menyebabkan mulai dari demensia hingga membahayakan anak-anak yang belum lahir. Bahkan disebutkan olehnya batu bara juga merupakan kontributor terburuk tunggal untuk krisis iklim global. (Dilansir, Koran-Jakarta.com pada 5/12/2019)

Akan tetapi, nampaknya pemerintah lebih condong pada kepentingan para pengusaha. Terlebih kebijakan ini memang perpanjangan dari UU Omnibus law cipta kerja yang membuka pintu lebar bagi investor (khususnya investor asing) di Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Aktivis ’98 Agung Wisnuwardana yang mengatakan bahwa ketentuan tersebut hanya menguntungkan investor tapi membahayakan rakyat dan lingkungan. Dalam hal ini, bagi para pengusaha batu bara tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengolah limbah berbahaya menjadi limbah tidak berbahaya. Tentu saja, menambah keuntungan bagi para investor dan semakin menarik investor menanamkan modal di sektor ini. Lebih lanjut ia menyampaikan, ketika masih terkatagori limbah B3 saja, banyak industri batu bara yang melakukan pelanggaran, apalagi jika tidak dikeluarkan dari katagori limbah B3. (Dilansir Media Umat, 13/3/2021)

Dalam sistem yang diadopsi negeri ini, mengutamakan kepentingan para pemilik modal memang sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Sebab, pola pembangunan yang dilakukan negeri ini memang cenderung berdasarkan instrumen pajak, hutang dan investasi asing. Bahkan hal ini memang sudah terjadi sejak Negeri ini merdeka. Pola tersebut tidak lain lahir dari pengaruh sistem kapitalisme-liberal yang ada di negeri ini. Sehingga wajar saja apabila masyarakat selalu berada dipihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya sistem dan regulasi yang ada memang dilahirkan untuk memudahkan para pemilik modal untuk menjalankan bisnisnya. Sedangkan kepentingan masyarakat memang tidak akan pernah diutamakan dalam sistem tersebut.

Apabila demikian, nampaknya layak untuk dicari sistem alternatif lain yang lebih mampu meletekan kepentingan masyarakat pada posisi yang utama. Kita dapat menengok ke dalam aturan yang telah ditetapkan Pencipta, dimana keberlangsungan hidup merupakan sesuatu yang perlu dijaga. Sehingga melindungi dari hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia maupun kelestarian lingkungan menjadi sebuah kewajiban. Sebagaimana yang pernah terjadi ketika peraturan agama diterapkan dalam bernegara oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Aturan inilah yang nampaknya perlu dipertimbangkan untuk dipilih menjadi sebuah sistem yang mengatur jalannya kehidupan di negeri ini.
Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author