25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Lagi! KKB Berulah, Negara tak Mampu Mencegah


Oleh Sartinah
Relawan Media

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali menebar teror di tengah masyarakat. Kebringasan kelompok separatis bersenjata tersebut semakin mengkhawatirkan. Kali ini nasib naas menimpa pesawat perintis milik Susi Air jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY. Pesawat tersebut disandera saat berada di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua.

Selain menyandera pesawat Susi Air, pada awal Januari 2021 lalu, KKB juga membakar pesawat misionaris milik PT. MAF. Membunuh tujuh belas karyawan PT. Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Nduga pada 2018, serta sederet aksi kebrutalan lainnya.

Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, penyanderaan tersebut dipicu adanya kekecewaan dengan kepala kampung yang tidak memberikan jatah dana desa. Sebelumnya, mereka pun mengancam agar pesawat Susi Air tidak membawa penumpang dari TNI/Polri. (indoglobenews, 13/3/2021)

Menanggapi kekecewaan pihak KKB, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, KKB tidak berhak mendapatkan jatah dana desa. Sebab, dana desa hanya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga desa. (kompas.com, 13/3/2021)

Meski kali ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, tetapi ulah kelompok separatis tersebut sudah mengancam penerbangan. Mereka tak segan-segan melukai warga sipil maupun aparat keamanan. Aksi mereka terus berulang karena tidak ada ketegasan negara untuk menindak KKB.

Maka tak salah jika Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Efriza menyebutkan, KKB sudah layak ditautkan sebagai organisasi teroris. Sebab, berbagai tindakan yang mereka lakukan selama ini bukan hanya memakan korban dari aparat, tetapi juga masyarakat. (merdeka.com, 16/1/2021)

Satu hal yang mencengangkan, berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian, ditemukan fakta terkait salah satu sumber dana yang digunakan oleh separatis KKB untuk membeli senjata api dan amunisi. Sumber dana tersebut ternyata berasal dari rampasan anggaran dana desa.

Kekerasan yang terus terjadi hingga nyawa menjadi taruhan mengindikasikan hilangnya rasa aman di bumi Papua. Negara seolah tidak berdaya menghadapi KKB yang semakin beringas. Berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah Papua seperti tak membuahkan hasil signifikan. Konflik terus saja bermunculan hingga saat ini.

Tak ada asap bila tidak ada api. Berbagai konflik yang terjadi ditengarai karena adanya ketimpangan sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan yang menimpa rakyat Papua. Sebagaimana diketahui, Papua memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Sayangnya, hal itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat setempat. Kemiskinan, gizi buruk, dan taraf pendidikan rendah menjadi pemandangan memilukan di tengah melimpahnya sumber daya alam Papua. Tak heran hal ini terus memunculkan konflik sosial, hingga muncul keinginan untuk berpisah dari pangkuan NKRI.

Sebagai negara berdaulat, seharusnya pemerintah secepat mungkin menangani masalah Papua hingga tuntas. Agar tidak muncul benih-benih separatisme yang kemudian akan mengancam jalannya pemerintahan. Meski upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur telah dilakukan, tetapi faktanya jauh panggang dari api. Sebab, hanya segelintir orang yang menikmati infrastruktur. Sementara masyarakat Papua tetap berada dalam kemiskinan akut.

Sejatinya, infrastruktur saja tak akan cukup untuk menjamin pemerataan kesejahteraan. Negara juga harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sayangnya, hal ini sangat sulit diwujudkan di bawah sistem kapitalisme yang menyandarkan segala sesuatunya pada asas manfaat.

Jaminan kesejahteraan hanya mungkin diwujudkan di bawah sistem rancangan ilahi, yakni Islam. Di dalamnya pun lahir para penguasa amanah dan bertanggung jawab yang benar-benar menjadikan rakyat sebagai prioritas dalam periayahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Kiranya demikian pandangan Islam tentang kedudukan penguasa. Sedangkan fungsi pokok negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, menegakkan keadilan, dan menjaga pertahanan dan keamanan.

Oleh sebab itu, segala hal yang mengancam dan membahayakan negara akan ditindak tegas. Termasuk mereka yang melakukan bughat/makar, maka akan diperangi. Dalam hal ini, bukan memerangi untuk memusnahkan atau membinasakan. Tetapi hanya untuk men-tadib/memberi pelajaran pada para pelaku makar dengan tujuan agar mereka kembali ke pangkuan negara.

Demikianlah, Islam memberi solusi dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Juga menjamin kesejahteraan masyarakat yang akan memutus potensi separatisme dalam wilayah negara Islam.
Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author