06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Investasi Miras yang Menuai Kontroversi


                                                                 Oleh Khatimah
                                         Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

Setelah menuai kontroversi dan kecaman dari berbagai kalangan, keputusan presiden yang ingin memasukkan produksi miras sebagai salah satu jenis investasi yang terbuka akhirnya dicabut. Sebagaimana yang dilansir dari Kompas.com (02/03/2021), keputusan yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, resmi dicabut Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2021.
Jelas keputusan presiden terkait investasi miras tersebut sontak mengejutkan berbagai kalangan. Bahkan di tengah-tengah masyarakat kemudian berkembang pernyataan terkait posisi wapres yang notabene ulama. Penolakan investasi miras pun sempat menjadi trending topik di jagat media sosial selama sepekan terakhir.
Selain pihak yang kontra, ternyata ada juga pihak yang pro kebijakan tersebut. Yang mengherankan dukungan tersebut justru datang dari seseorang yang dianggap mengerti agama. Sebut saja Pengasuh Pondok Pesantren Kaliwining Jember yang juga sebagai Wakil Ketua PP LAZIZ NU, Gus Ubaidillah Amin Moch. “Tidaklah perlu masyarakat menanggapi berlebihan tentang keputusan perpres ini, karena hal ini akan menguntungkan penghasilan perekonomian negara. Tinggal cara penerapannya saja harus berjalan sesuai sasaran”, ujarnya. (KumparanNews, 28/02/2021)
Sungguh sangat disayangkan apa yang diungkapkan tokoh tersebut. Ulama yang seharusnya menjadi panutan umat, justru membuat masyarakat bingung.
Inilah salah satu ciri sistem sekuler kapitalisme. Menjadikan sebagian masyarakatnya berkarakter hanya melihat keuntungan tanpa memperhatikan kemudharatan yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Sudah begitu banyak korban sebelumnya dari miras ini, seperti kasus asusila, merajalelanya kriminalitas, dan lain-lain. Belum lagi efek buruk yang akan ditimbulkan bagi kesehatan. Hanya demi keuntungan, hal yang sudah sangat jelas kemudaratannya menjadi barang untuk investasi demi perkembangan ekonomi. Lalu untuk siapa keuntungan tersebut?
Indonesia adalah negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, namun sayang sampai saat ini masih gagal memberikan kesejahteraan dalam segala bidang. Karena kekayaan itu diserahkan kepada pihak swasta untuk mengelolanya. Sehingga tidak menemukan jalan lain, miras pun jadi sasaran investasi negara, yang harganya cukup fantastis menjadi incaran tidak peduli keharamannya.
Sekularisme yang merupakan akar ideologi kapitalis, menjadi faktor utama dalam kemunduran berpikir manusianya. Di mana dalam aturannya tidak bersandar kepada Rabb semesta alam. Aturan yang diterapkan dalam sistem ini adalah memisahkan agama dari kehidupan. Menganggap keharaman pun sah diambil, jika ada nilai keuntungan bagi kehidupannya. Kesenangan dan materi menjadi modal utama dalam sistem ini. Meski harus merusak generasi bangsa. Tidak ada rasa takut lagi bagi penganut sistem tersebut bahkan berani terang-terangan melakukan kezaliman, seakan-akan tidak ada hisab di akhirat kelak. Halal haram tidak menjadi standar dalam penegakan hukum ini.
Tentunya berbeda dengan sistem Islam yang dulu pernah berjaya kurang lebih 13 abad lamanya. Di mana yang dijadikan standar hukum setiap aturan adalah halal haram, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Maka tidaklah mungkin bagi muslim yang beriman dan bertakwa berniat melanggar aturan tersebut. Apalagi bagi kepala negara yang sudah paham atas amanah yang diembannya untuk mengurusi rakyat. Tidak akan berani membuat aturan yang akan melanggar ketentuan Rabbnya. Begitupun dengan miras, tidak mungkin penguasa dalam Islam membuat aturan yang akan menjerumuskan rakyat pada hal-hal yang Allah haramkan. Karena khamr (miras) jelas sekali itu adalah salah satu minuman yang diharamkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya:
“Hai orang-orang beriman sungguh minuman keras, berjudi, memberikan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib menggunakan anak panah, adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut, agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Maidah:90)
Islam tidak hanya mengharamkan dan melaknat peminumnya saja, namun berimbas pada para pihak yang berkaitan dengan minuman haram tersebut ikut juga terlaknat. Dari Anas bin Malik Rasulullah saw. bersabda:
“Sungguh Rasulullah saw. melaknat sepuluh orang disebabkan khamr: orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawakannya, orang yang meminta diantarkan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang makan dari hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikannya”. (HR. Tirmidzi, no. 1295, Syaikh al-Al-bani menilai hadist ini Hasan Shahih)
Oleh karena itu negara dalam Islam akan berupaya untuk menjauhkan minuman haram tersebut dari rakyat, apapun alasannya. Meskipun ada keuntungan yang akan diperoleh negara. Karena penguasa paham betul segala perilakunya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sebagai seorang pemimpin dirinya berkewajiban menerapkan seluruh syariat Islam. Terkait khamr, negara akan melarang peredarannya. Namun, jika didapati rakyat menjual atau mengonsumsi barang haram tersebut, maka negara Islam akan bertindak tegas dengan menentukan had atau hudud (hukuman). Bagi peminum khamr dikenakan sanksi cambuk sebanyak 80 kali cambukan pada bagian punggung.
Pengharaman khamr dalam Islam tentu memiliki tujuan yakni menjaga kesehatan akal, dan yang lebih utama menjaga agama seorang muslim. Allah adalah sebaik-baik pembuat hukum (ahkamul hakimin). Oleh sebab itu, orang yang beriman akan patuh dan tunduk terhadap syariat-Nya, dan akan kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah ketika menemui perselisihan. Seorang yang beriman akan menolak dan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram meski akan memberikan keuntungan. Begitulah ciri-ciri seorang hamba dan penguasa yang terikat dengan syariat Islam. Maka sudah seharusnya kembali pada sistem yang akan menjaga masyarakatnya pada ketakwaan dan keimanan yang kokoh dalam naungan negara Islam.
Wallahu a’lam bish-Shawab.

About Post Author