29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Banjir Impor Garam di Negara Maritim, Kok Bisa?

Oleh Rati Suharjo
Pegiat literasi dan Member AMK

“Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, atau sepanjang 108.000 km setelah Kanada. Indonesia memiliki potensi unggulan, dipandang dari sudut geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi. Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal,” kata Luhut dalam peringatan Hari Nusantara. (Antara, 13/12/2020)

Miris melihat fakta yang dialami rakyat saat ini. Negara yang kaya raya akan sumber daya alam tersebut belum mampu memakmurkan rakyatnya. Bahkan segala produk yang dibutuhkan rakyatnya, sebagian besar berasal dari impor.

Seperti dikutip dari kompas.com 19/3/2021, “Pada tahun ini Indonesia akan mengimpor 3 juta ton garam. Semua itu dilakukan karena garam dalam negeri kurang memiliki kuantitas dan kualitas,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sehingga garam dalam negeri tidak masuk kebutuhan industri.

Hal tersebut sangat disayangkan oleh Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (KAPGI) Jakfar Sadikin apalagi disertai pembatalan target swasembada yang akan menyakitkan petani garam. Selain harganya anjlok, garam pun banyak yang tak laku di pasar. Telah terbukti pada tahun kemarin, terdapat 800 ribu ton garam dalam negeri yang tidak terserap di pasaran. Sehingga menyebabkan petani garam enggan memroduksi hingga beralih menjadi kuli dengan pendapatan 2.4 juta/ bulan.

Menurut juru bicara Menteri Perikanan Kelautan Wahyu Mulyadi, bahwasanya apa yang disampaikan Menteri Perdagangan Lutfi tentang NaCl (Natrium Chlorida) petani kerap di bawah standar kebutuhan industri adalah tidak benar. Wahyu mencontohkan saat kunjungan KKP ke Kebumen yang mendapati kadar NaCl petambak setempat mampu mencapai 97,7 persen alias selisih 0,3 persen dari batas yang diperlukan industri, sehingga hanya perlu sedikit diolah. (Dikutip dari Tirto,id. 17/3/2020)

Permasalahan tersebut  tidak lain berasal dari sistem yang salah. Di mana pemerintah menggenjot petani dan pedagang untuk kreatif dalam berproduksi. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga membuka kran impor. Sehingga membuat produksi dalam negeri bersaing dengan produk impor. Baik dari segi harga, pasaran, kualitas, maupun kuantitas.

Sementara kedudukan penguasa hanya sebagai fasilitator dan regulator semata. Ditambah adanya perubahan pasal 30 ayat 1 UU cipta kerja. Hal ini telah memberikan celah dan kemudahan untuk mengimpor barang dengan tidak ada batasnya.

Seandainya hal ini tidak diubah kebijakannya, maka jelas akan mengancam rakyat Indonesia dan negara. Bagi rakyat Indonesia akan mengalami kebangkrutan dalam berproduksi. Akibat swasembada pangan kalah saing dengan produk impor, sehingga rakyat hanya akan menjadi konsumen semata. Bagi negara sendiri akan sulit menjadi negara mandiri dan maju, sebab negara Indonesia telah menjadi negara yang bergantung pada impor.

Oleh karena itu perlu adanya perubahan. Di mana perubahan sistem tersebut tidak akan memberikan celah produk impor banjir. Tapi akan memaksimalkan produk dalam negeri. Negeri Indonesia adalah negara maritim, jika sumber daya alam dikelola dengan baik negara Indonesia bukan jadi pengimpor garam akan tetapi pengekspor garam.

Tentu saja harus kembali kepada aturan yang lebih baik. Dari aturan akal manusia yakni sistem demokrasi kapitalisme menuju sistem Islam dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah.

Hal tersebut tidak akan terjadi, jika Islam diterapkan sebagai konstitusi negara. Garam adalah barang tambang dari Allah Swt yang dibutuhkan oleh semua orang. Maka haram dikuasai oleh individu-individu seperti petani garam. Negara harus mengambil alih posisi sebagai pengelola bukan sebagai pengawas.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa “manusia berserikat dalam tiga hal yakni air, rumput, dan api.” ( HR.Abu Dawud dan Ahmad)

Garam adalah termasuk air yang wajib dikelola oleh pemerintah agar mendapatkan kualitas terbaik. Sehingga tidak diperkenankan adanya praktik-praktik eksploitasi yang melampaui batas dan monopoli yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Mengenai peran pemerintah ini, Rasulullah saw. memberikan contoh yang sangat dengan baik:

عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، فَرَجَعَهُ عَنْهُ ، قَالَ : يَعْنِي بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ

Dari Abyadh bin Hammal bahwasanya ia mendatangi Rasulullah saw. dan meminta kepada beliau agar memberikan tambang garam kepadanya, maka Rasulullah saw. memberikannya. Setelah Abyadh berlalu, salah seorang dari sahabat berkata kepada Nabi saw, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang baru saja Engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti “air yang mengalir–sumber air”.” Kemudian Rasulullah saw. mencabut kembali pemberiannya kepada Abyadh.

Hadits ini terdapat dalam kitab-kitab Sunan, diantaranya Sunan At-Tirmidzi (no. 1380, hasan menurut al-Albani), Sunan Abu Dawud (no. 3066), Sunan al-Kubra lil-Baihaqi (no. 11608).

Untuk itu perlu adanya suatu perubahan agar menjadi negara maju, mandiri, kreatif, dan tidak ketergantungan impor. Apalagi Indonesia adalah negara yang kaya raya. Baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perubahan tersebut tidak lain adalah menerapkan Islam sebagai sebuah konstitusi.

Islam selain mengatur ibadah ritual, Islam juga mengatur sistem ekonomi yakni impor dan ekspor. Dalam Islam hukum impor ekspor termasuk jual beli atau tijarah hukumnya adalah mubah.

Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt Al-Baqarah ayat 275:

“Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Namun, walaupun hukumnya mubah penguasa dalam sistem Islam tidak sembarangan melakukan ekspor impor. Hal ini terkait dengan kebutuhan dalam negeri. Apakah kebutuhan dalam negeri mencukupi ataukah tidak? Sebab, penguasa dalam sistem Islam adalah melindungi rakyatnya bukan melindungi segelintir individu.

Selain itu, ekspor impor termasuk politik luar negeri. Barang dagangannya hukumnya mubah asalkan telah diteliti kehalalannya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah apakah barang tersebut berasal dari kafir harbi, kafir dhimi, ataukah kafir Muahad. Jika negara melakukan politik luar negeri dengan kafir harbi, maka haram hukumnya menjalin hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan militer. Termasuk kerja sama investasi dan hutang luar negeri. Sebab kafir harbi adalah kafir yang memerangi kaum muslim.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author