04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Food Estate, Aroma Kapitalisasi Pertanian Kian Merebak

Oleh Sri Mulyati
Mahasiswi

Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi yang begitu luar biasa. Negara subur makmur dan mudah untuk di tanami tanaman apapun. Jangankan menanam tanaman atau bahan pangan seperti singkong, melemparkan ranting tanpa sengaja saja bisa tumbuh jamur. Tak heran jika Menteri Pertahanan sangat antusias dengan program pembangunan pengembangan pusat pangan. Yang lebih dikenal sebagai food estate.

Dikutip Republika.co.id. Prabowo meninjau perkembangan pembangunan kawasan perkebunan singkong di Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab atas pengembangan cadangan singkong. Luas area yang di targetkan mencapai 30 ribu hektare di tahun 2021. Pembangunan perkebunan singkong ini terletak di Desa Tewaibaru, kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Program ini merupakan amanat presiden sebagai program pengembangan Lumbung Pangan Nasional.
Kemenhan mengatakan pemilihan singkong sebagai komoditi karena dapat diolah menjadi mie, roti, tapioka dan mocaf. (Republika.co.id, 14/03/2021)

Pemilihan singkong telah ditetapkan sebagai prioritas proyek ketahanan pangan oleh Kemenhan. Selain alasannya dapat diolah menjadi olahan yang telah disebutkan di atas. Pengembangan pangan ini dinilai untuk mewujudkan cadangan logistik strategis nasional.

Namun benarkan demikian? Seperti yang telah kita ketahui bahwa pangan pokok bangsa ini adalah padi. Maka, lumbung pangan yang diprioritaskan seharusnya padi bukan singkong. Mengingat padi merupakan pangan pokok yang lebih cocok di perut masyarakat Indonesia. Jika alasan lain terkendala kurangnya lahan yang sesuai. Maka, sudah semestinya membuat kebijakan alih fungsi lahan yang sebelumnya dikuasai oleh swasta. Membuat kebijakan pengolahan lahan yang cocok ditanami padi.

Isu kemandirian pangan merupakan isu strategis bagi kemandirian suatu bangsa. Terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini. Pemenuhan pangan untuk rakyat haruslah di prioritaskan. Namun, perlu diperhatikan pula lokasi penanaman bahan pangan tersebut. Pada faktanya wilayah ini merupakan wilayah gambut yang tidak cocok untuk ditanami.

Tak heran jika para ahli memberikan kritik atasnya seperti guru besar IPB Prof.Dwi Andreas Santoso, Program Food Estate kali ini menurutnya tidak berbeda jauh dengan era sebelumnya. Dwi menilai program ini menambah daftra kegagalan proyek karena mengabaikan kaidah ilmiah. Food Estate di Kalimantan Tengah dapat memicu konflik dan kerusakan lingkungan.
(Media Indonesia.com, 11/08/2020)

Program yang terkesan dipaksakan agar tetap berjalan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Mengindikasikan tercium aroma kapitalisasi pertanian. Dimana proyek akan terus dijalankan ketika kocoran dana mengalir deras.
Digembor-gemborkan kemandirian pangan ternyata tidak murni untuk rakyat. Akan tetapi, berbau pelayanan untuk cukong kapitalis. Negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator para kapitalis.

Kontras dengan Islam melalui kebijakannya yang tegas dan jelas. Ketahanan pangan merupakan prioritas utama bagi masyarakatnya. Negara pun akan melihat wilayah mana yang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian atau industri. Termasuk didalamnya karakteristik tanah dan kelestarian lingkungan di wilayah tertentu yang akan dijadikan proyek pengembangan pangan.
Pemetaan wilayah ini tidak semata-semata dipetakan saja. Akan tetapi, akan di kaji secara mendalam beserta para ahli di bidangnya.
Sebagai contoh, ketika Eropa dalam setahun menghasilkan satu jenis tanaman. Wilayah pertanian Daulah Islam menghasilkan tiga bahkan lebih jenis tanaman setiap tahunnya. Hasil pertanian yang diperoleh diantaranya sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan tumbuh pula ratusan varietas biji-bijian.

Wilayah yang sebelumnya sepi tidak ada penduduk menjadi ramai dan menjadi daerah yang padat penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Merekapun dapat memenuhi kebutuhan pangan dan menjadi negara eksportir 0.

Pada tahun 1845-1852 pada kasus “The Great hunger” di Irlandia yang mengalami bencana kelaparan. Daulah kemudian yang mengirimkan bantuan pangan kepada mereka. Hal ini sebagai bentuk empati penguasa Islam kepada mereka yang meminta bantuan.

Begitulah ketika suatu negara menerapkan Islam sebagai aturan hidup. Tidak akan ada campur tangan cukong kapitalis yang menginginkan pengembangan pangan untuk kepentingan mereka.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author