25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Catatan Jacob Ereste dari Forum Diskusi ForJis : Tanggal 5 April 2021 Rakyat Akan Mendesak MPR RI Segera Melaksanakan Sidang Istimewa Dan Kembali pada UUD 1945 Yang Asli

Catatan Jacob Ereste dari Forum Diskusi ForJis : 5 April 2021 Rakyat Akan Mendesak MPR RI Segera Melaksanakan Sidang Istimewa dan Kembali pada UUD 1945 Yang Asli

Ada bom ditengah maraknya demo buruh dan aktivis melawan korupsi dan hebohnya pengadilan aktivis. Inilah kisaran diskusi ForJis pada hari Jum’at 2 April 2021 di Rumah Kedaulatan Rakyat Jl. Guntur 49 Jakarta Selatan.

Hadir sejumlah narasumber diantaranya Herry Hermawan Presiden FSPASI (Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia), Advokad senior Profesor Eggi Sudjana Mastal, Kartunis Himawan Sutanto (Japrak HS) dan advokad senior serta akademisi Alfan Gomes SH, dengan Nicho Silalahi Sebagai Moderator

Masalah bom bunuh diri itu kata Eggi Sudjana Mastal tidak logis. Apalagi dikait-kaitkan dengan Islam, karena dalam ajaran Islam tidak ada yang anjuran seperti itu. Dan untuk Islam jelas perbuatan seperti itu sangat terkutuk, kata advokad senior itu yang cukup memahami dan mendalami ajaran Islam ini.

Adanya bom itu pun kata Eggi Sudjana sangat mengganggu akal sehat rakyat untuk mencermati berbagai kasus koruosi yang sebenarnya ada dan terjadi serta sangat meresahkan masyarakat. “Jadi stempel terhadap seseorang itu adalah teroris amat sangat mengganggu intelektualitas saya”, tandas Eggi Sudjana.

Sementara Japrak HS menilai banyak hal anomali yang terjadi di Indonesia hari ini. “Semua kasus korupsi yang muncul jadi tertutup oleh kasus baru yang semakin membingungkan banyak orang. Seperti kasus sembako yang mengalir sampai jauh ke Bengawan Solo, jadi tenggelam tak lagi jelas lagi perkaranya.

Anomali yang lain kata Japrak HS mencontohkan seperti seorang Fajrul Rachman, dahulu numpang di Guntur 49 tempat kita diskusi hari ini, justru sekarang berseberangan dengan kita, kata aktivis 1998 ini dalam gaya satirenya yang khas. Realitasnya sekarang pun partai politik menjalin mutualisme dengan pemilik modal, maka itu kapitalisme jadi semakin kuat dan dalam mencengkeram Indonesia pada semua tatanan kehidupan.

Sementara Daeng Wahidin melihat jelas teroris yang sesungguhnya itu adalah para koruptor. “Jadi teroris yang sesungguhnya itu adalah koruptor” tandas Presiden PPMI (Persaudaran Pekerja Muslim Indonesia) yang terus aksi dan unjuk rasa bersama kaum buruh dan koalisinya dari sejumlah organisasi buruh yang bersatu dalam wadah yang bernama “GEBUK” (Gerakan Bersama Usut Korupsi)…!!

Elvan Gomes pun melihat pangkal soalnya ragam masalah di negeri ini bermula dari pelanggaran konstitusi dangan cara merusak hukum yang ada.

Sedangkan Ketua Federasi SPASI, Harry Hermawan memaparkan masalah Korupsi versus Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Indonesia berada dalam index persepsi yang sangat mengkhawatirkan. Karena menutut dia peringkat korupsi Indonesia sekarang berada pada ranking ke 102 dari 180 negara yang ada di dunia.

Karena itu forum diskusi sepakat akan menggeruduk MPR RI untuk segera melakukan sidang istimewa pada hari Senin, 5 April 2021. Penggerudukan rakyat yang sadar ini di bawah komando Bung Fachri Lubis sekaligus sebagai penanggungjawab kegiatan ini.

“Saya meminta masyarakat yang sadar dan merasa perlu untuk segera mendesak MPR RI melakukan sidang istimewa datang ke MPT RI. Katena saya sudah tiga kali bersurat dengan tenggang waktu yang cukup, tapi tidak dijawab juga. Artinya, MPR RI sudah mengabaikan amanat rakyat”. Padahal, kata Fachri Lubis yang kukuh mengusung tema revolusi konstitusi ini, mereka yang ada di Senayan itu adalah wakil rakyat.

Masalah teknis bagi rakyat yang berminat ikut datang ke MPR RI bisa datang dan masuk ke Gedung Wakil Rakyat di Senayan itu untuk berkata dan mendengar langsung apa hasil audiensi serta sikap mereka atas desakan rakyat melakukan sidang istimewa. Dan sebagai penanggung jawab acara, Fachri Lubis berjanji tidak akan pulang sebelum sidang istimewa itu dilaksanakan, tandasnya seraya menyerahkan naskah atau satu bunduk dokumen yang terkait dengan naskah kembali kepada UUD 1945 yang asli. *

About Post Author