04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Herry Hermawan : Korupsi VS Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Korupsi VS Serikat Pekerja/ Serikat Buruh…..
Sudah 75 (tujuh puluh lima) tahun, bangsa Indonesia merdeka (17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2020), tetapi disaat yang sama, Index Persepsi Korupsi (Corruption Perseption Index) negeri ini masih menempati posisi ranking ke-102 dari 180 negara terkorup di dunia. Tepatnya ranking ke-3 negara terkorup di Asia, setelah India dan Kamboja.

Bandingkan dengan Korea Selatan yang kemerdekaannya hanya terpaut lebih dulu 2 (dua) hari dari Indonesia (15 Agustus 1945), mampu menempati ranking ke-39 dari 180 negara terkorup tersebut.
(semakin besar ranking negara tersebut maka semakin korup, pen).

Pada Reformasi 1998, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menjadi salahsatu tuntutan yang menjadi sebab tumbangnya rezim Orde Baru. Setelah itu, negara sepakat untuk membentuk lembaga penegak hukum ad hoc yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK pada tahun 2003.

Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 ada 30 (tiga puluh) delik tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam 13 (tiga belas) pasal.

Setidaknya ada 7 (tujuh) dampak korupsi bagi kehidupan bangsa yang dikutip dari laman aclc.kpk.go.id, yaitu:
1. Dampak korupsi terhadap ekonomi
2. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan
3. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan
4. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi
5. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum
6. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan
7. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan

Terkait dengan dampak tersebut di atas, bagi kaum buruh, kondisi yang paling dirasakan adalah dampak korupsi terhadap ekonomi.
Ada beberapa hal yang terjadi akibat dampak korupsi terhadap ekonomi, yaitu:
1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi
2. Penurunan produktivitas
3. Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik
4. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak
5. Meningkatnya hutang negara

2 (dua) poin di atas, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi serta penurunan produktivitas adalah faktor paling signifikan yang mempengaruhi kehidupan kaum buruh.

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi disebabkan karena korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Hal ini berimbas pada dikuranginya hak-hak kaum buruh, seperti upah, jaminan kelangsungan kerja, jaminan sosial dsb.

Pemerintah sering mengatakan bahwa upah buruh yang tidak kompetitif yang menyebabkan iklim investasi menjadi negatif, padahal faktor utama yang menyebabkan iklim investasi negatif adalah korupsi. Ketika korupsi terjadi, maka hak-hak buruh pasti dikurangi dan berakibat pada turunnya daya beli yang menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi.

Di dalam bukunya yang berjudul ’Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial’, Sri-Edi Swasono mengatakan, ”…Kesejahteraan Sosial (Societal Well-Being) Indonesia menempatkan rakyat Indonesia pada posisi ”sentral-substansial”, menolak pereduksian oleh stelsel laissez-faire kedalam posisi ”marginal-residual”. Antara posisi rakyat yang sentral-substansial vs yang marginal-residual ini, konsepsi kesejahteraan sosial menghadapi berbagai bentuk tuntutan argumentatif tentang, antara lain, social protection, social assistance, pro-job and pro-poor program, direct-attack on unemployment and poverty policy dan lain-lain, yang mengambil bentuknya dalam peraturan perundangan, akta, anggaran nasional, program dan proyek khusus di bawah pemerintahan negara”.

Korupsi merusak posisi rakyat yang disebutkan di atas. Mulai dari proses demokrasi melalui Pemilu atau Pilkada, korupsilah yang membentuk ’money politic’, kemudian melahirkan pejabat-pejabat publik yang pragmatis dan oportunis dengan politik ’dagang sapi’ nya saat membuat aturan perundang-undangan, sehingga melahirkan produk aturan bernegara yang syarat kepentingan korporasi besar yang telah ’membiayai’ perjalanan politik bangsa ini.

Di saat seperti ini, maka tidaklah mungkin lahir kesejahteraan sosial yang menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan, yang ada justru kesejahteraan orang-seorang yang memiliki kepentingan atas korporasinya. PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Omnibus Law UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bukti bahwa kepentingan orang-seorang atas korporasinya telah diakomodasi oleh negara.

Saat ini korupsi sudah merajalela dan masuk kedalam seluruh aspek kehidupan bangsa, bahkan lembaga-lembaga yang ditugaskan Pemerintah untuk mengelola dana publik seperti ASABRI, JIWASRAYA, dan BPJS Ketenagakerjaan malah menjadi ladang bagi para koruptor.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2020 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 56,7 triliun. Naik 4 (empat) kali lipat dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp. 12 triliun.

Negara harus bertanggungjawab dan membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar kampanye Pemerintah dan Parlemen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia harus punya nyali untuk memerangi koruptor, meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari elemen masyarakat, kaum buruh tidak mungkin berdiam diri. Melalui wadah perjuangannya yaitu Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kita akan terus berjuang mengawal proses hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak berwenang agar penuntasan kasus korupsi segera terealisasi. Oleh karenanya, Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) yang tergabung dalam Aliansi GEBUK (Gerakan Bersama Usut Korupsi) sesuai dengan fungsi, tujuan dan perannya, diantaranya :

1. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan pembangunan Nasional khususnya di sektor Industri, Ekonomi, Pendidikan, Hukum, Sosial, Politik dan Budaya.
2. Turut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, dan
3. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peran kaum pekerja di seluruh sektor dalam pembangunan Nasional.

menjadikan perjuangan melawan korupsi sebagai panggilan hati.
Dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses penegakan hukum yang sedang dan akan berjalan agar sesuai dengan harapan rakyat.

Bekasi, 2 April 2021
Herry Hermawan,
Presiden FSPASI (Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia)

Sumber :
Transparency International, Global Corruption Baroneter-Asia, 2020
https://kbbi.web.id/korupsi.html
aclc.kpk.go.id
Sri Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, 2010
Kontan.co.id, Senin, 22 Maret 2021
Anggaran Dasar FSPASI, BAB III, Kongres 2, Sukabumi, 5-7 Desember 2019

About Post Author