25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

KTT Quad: Perebutan Potensi Indo-Pasifik, Dimana Peran Indonesia ?


Nisa Agustina, M.Pd
(Muslimah Pegiat Literasi)

Presiden AS, Joe Biden pada Jumat (12/3) mengadakan pertemuan empat arah pertama dengan para pemimpin Australia, India, dan Jepang yang dikenal dengan KTT Quad (Konferensi Tingkat Tinggi “Quadrilateral Security Dialogue”). Pertemuan yang digelar secara virtual ini membahas terkait posisi strategis kawasan Asia-Pasifik dan juga membahas upaya untuk membendung kekuatan Cina khususnya dijalur ekonomi kawasan Indo Pasifik agar kawasan ini memiliki tatanan aturan yang bebas, terbuka dan inklusif (Liputan6.com, 12/3/2021).

Tensi politik di Indo-Pasifik memang belum mereda. Upaya Cina untuk tampil sebagai pemimpin di kawasan ini telah membuat gerah banyak pihak, salah satunya Cina dianggap melanggar hukum atas klaim wilayah maritim di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang di Laut Cina Timur.

Indo-Pasifik memang menyimpan berjuta potensi sekaligus titik kritis. Jusuf Kalla pernah menyifatinya sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya. Dari ikan yang melimpah hingga gunung berapi. Namun juga berpotensi memunculkan kejahatan transnasional. Wajar jika banyak negara berkepentingan untuk mencegah hegemoni satu atau beberapa kekuatan yang akan mengganggu stabilitas dan kedaulatannya.

Negara-negara Quad yaitu Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat diproklamirkan akan menjadi “jangkar bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik” sembari memimpin perjuangan melawan pandemi virus korona, demikian yang ditegaskan kembali oleh para pemimpin keempat negara selama KTT perdana mereka (ipdefenseforum.com, 24/3/2021).

Dari tujuan yang hendak dicapai, jelas bahwa keempat negara kapitalis ini tidak ingin melepaskan hagemoninya dalam mengatur kawasan Indo-Pasifik. Terlebih lagi, Cina yang juga mengemban ekonomi kapitalistik telah menjadikan negara lain khususnya Indonesia sebagai salah satu proyek OBOR (One Belt One Road) guna meningkatkan ekonomi Cina.

Indonesia sebagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik sejatinya memiliki peran sentral dalam isu tersebut. Coba kita perhatikan konfigurasi politik di kawasan ini. Dalam konteks politik global Tiongkok, Indonesia memiliki sejumlah jalur ekonomi dan perdagangan penting yang dilalui oleh peta jalan megaproyek Belt Road Initiative (BRI). Sementara bagi politik internasional AS, Indonesia adalah negara penyedia sumber daya alam yang tak lain adalah bahan mentah bagi roda produksi dalam sistem ekonomi kapitalisme di mana AS adalah pemain utamanya.

Perebutan kekuasaan diantara negara kapitalis timur dan barat ini jelas hanya akan merugikan Indonesia yang notabene sebagai negeri muslim. Indonesia hanya dijadikan obyek agar negara-negara kapitalis dapat mengeruk kekayaan khususnya bahan mentah yang ada di Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan, maka negeri-negeri muslim khususnya Indonesia tidak akan mampu lepas dari cengkeraman hagemoni ini.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya agar negeri-negeri muslim ini memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur urusan negaranya secara mandiri. Upaya ini jelas membutuhkan kekuatan sistem dan pemerintahan yang diterapkan.

Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim seharusnya mulai sadar untuk menganulir kapitalisme beserta hegemoninya. Negeri ini perlu ideologi alternatif yang memiliki kesempurnaan dan daya saing global. Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat pantas untuk memilih dan memiliki Islam sebagai ideologi negara.

Alasan pertama dan utama tentu saja agar tak menjadi “bebek” bagi negara besar yang notabene adalah negara ideologis, yakni ideologi kapitalisme. Pun agar Indonesia dapat menjadi negara mandiri tanpa harus selalu terdampak oleh geliat politik negara-negara besar tersebut.

Sebagai catatan, negara mandiri menurut syariat Islam adalah negara yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya baik pada konteks politik dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk negara seperti ini adalah negara yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan bagi fikrah (pemikiran) dan thariqah (metode) nya untuk menetapkan seluruh kebijakan politiknya. Dan yang bisa mewujudkan konsep negara seperti ini, tak lain adalah Khilafah.

Hanya dengan ideologi Islam, maka negeri ini layak meraih kepemimpinan berpikir (qiyadah fikriyah) untuk seluruh dunia. Dan dengan ideologi Islam di bawah naungan Khilafah pula, kehormatan politik dan ekonomi negeri ini bisa diraih sekaligus meruntuhkan ideologi kapitalisme besutan AS dan antek-anteknya.

Sudah saatnya negeri ini menerapkan hukum syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah. Sebab hanya Khilafah-lah yang memiliki seperangkat aturan yang mumpuni yang akan bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara penuh dengan harga diri dan kepercayaan diri yang akan disegani dunia. Terlebih lagi, Khilafah akan mengantarkan Indonesia pada sebaik-baiknya negeri, baldatun toyyibatun wa rabbun ghaffur dan menjadi rahmatan lil ‘alamin bagi seluruh dunia.

Tak hanya itu, Khilafah juga mengantarkan kebaikan dan keberkahan hidup bagi seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Sebab kekuatan hegemoni yang akan dibangun oleh Khilafah adalah kekuatan dalam menyebarkan kebaikan bagi seluruh alam, bukan hegemoni untuk menghancurkan sebuah negeri demi persaingan dagang dan ekonomi.

Wallahu a’lam bish showab

About Post Author