26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Prostitusi Anak Bukti Lemahnya Ri’ayah Negara Terhadap Generasi Umat

Oleh Tatiana Riardiyati Sophia
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur kembali terkuak. Baru-baru ini kejahatan tersebut terungkap setelah polisi menggerebek sebuah hotel milik artis Cynthiara Alona di Tangerang, Banten. Dalam penggerebekan tersebut terjaring 15 orang anak dibawah umur yang rata-rata berusia 14-16 tahun.

Saat ini mereka tengah dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani di bawah naungan Kementerian Sosial (CNN Indonesia, 19 Maret 2021).

Menurut pengakuan Alona, hotel bintang 2 miliknya tersebut mulanya adalah kos-kosan. Namun, akibat dari pandemi jumlah penghuni hotel tersebut menurun drastis. Dengan dalih untuk menutup biaya operasional maka dijadikanlah hotel tersebut menjadi tempat prostitusi online yang menjerat anak-anak dibawah umur. Untuk memudahkan aksi tersebut pihak hotel tidak mensyaratkan adanya KTP sebagai identitas yang harus diberikan saat memesan kamar hotel.

Masyarakat sekitar hotel mengaku resah dan sudah lama geram dengan keberadaan hotel ini. Menurut pengakuan emak-emak yang tinggal di sekitar hotel, keberadaan hotel ini menyebabkan seringnya pertengkaran dalam rumah tangga akibat para suami mereka yang suka melihat perempuan-perempuan penghuni hotel yang berpakaian seksi lalu lalang di depan tempat tinggal mereka. Demikian pula dengan anak-anak mereka yang melihat pemandangan yang sama. Belum lagi bekas bungkus alat kontrasepsi dan obat kuat yang bertebaran di sekitar hotel (Tribunnews.com, 23 Maret 2021).

Miris, itulah kata yang tepat menggambarkan keadaan ini. Anak-anak remaja usia 14-16 tahun yang seharusnya fokus dengan sekolahnya malah terjerumus ke dalam lubang perzinahan. Lemahnya pengawasan orang tua, kurang kepedulian masyarakat dan longgarnya aturan negara berpeluang bagi anak remaja untuk melakukan tindakan asusila.

Dalam hal ini si pemilik hotel tetap ingin meraup keuntungan sekalipun pandemi Covid-19 tengah mendera. Para mucikari pun berpikir bagaimana caranya mencari uang dengan mudah dan cepat. Didukung pula oleh para lelaki hidung belang yang tak mampu meredam gejolak syahwatnya. Jadilah hukum permintaan dan penawaran disini. Sementara itu para gadis belia rela menjadi pemuas syahwat lelaki hidung belang demi memenuhi kebutuhan hidup atau untuk menikmati gaya hidup yang hedonis.

Lalu, kemanakah negara yang seharusnya melindungi anak-anak ini? Negara yang menganut paham kapitalisme sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) akan meminggirkan peran negara dalam mengurusi rakyatnya termasuk masalah prostitusi. Negara menganggap hal tersebut bukanlah sebuah kejahatan. Bahkan negara seolah mendorong gadis-gadis muda untuk bergaya hidup hedonis akibat pengaruh beragam konten di media sosial maupun televisi. Akibatnya mereka menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Demikian juga bagi para kapitalis, prostitusi dapat dijadikan lahan bisnis yang menguntungkan bagi mereka.

Selain itu, diembannya sistem demokrasi mengakibatkan negara tidak memiliki perangkat perlindungan hukum untuk kasus perzinahan seperti ini karena dianggap hal yang privat. Empat prinsip kebebasan yang salah satunya adalah kebebasan bertingkah laku telah memandulkan negara untuk bertindak tegas. Selama tidak ada pihak yang melapor kepada pihak yang berwajib karena merasa dirugikan maka tidak akan ada pelaku yang akan dihukum. Dalam kasus prostitusi anak ini yang ditangkap dan akan dihukum adalah pemilik hotel dan mucikari sebagai penghubung, sementara para gadis belia dan lelaki hidung belang sebagai pelaku tidak dikenakan sanksi hukum.

Negara juga abai dalam membangun ketakwaan rakyatnya. Agama hanya boleh mengatur urusan ibadah mahdhoh belaka. Sementara sistem kehidupan dibuat oleh aturan manusia yang sarat dengan kepentingan hawa nafsunya sehingga jauh dari ketaatan. Dalam hal membangun ketahanan keluarga, negara juga terlihat kurang maksimal. Peran Ayah dan Ibu dalam sebuah rumah tangga seolah mengalami disfungsi. Peran ibu yang seharusnya mengurus dan mendidik anak-anaknya, berubah menjadi pekerja diluar rumah karena tuntutan kebutuhan hidup. Sementara lapangan pekerjaan untuk para suami semakin sempit, lebih-lebih disebabkan banyaknya PHK akibat dampak pandemi ini.

Begitulah jika hidup dalam naungan ideologi kapitalisme yang asasnya sekuler dan liberal. Segala sesuatu dilakukan demi mendapatkan keuntungan semata. Berbeda dengan Islam yang menerapkan sistem kehidupan hanya dari Allah Swt. dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Islam dengan tegas melarang perbuatan zina, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya:

” Dan janganlah kamu mendekati zina ; zina itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Zina adalah perbuatan haram dan termasuk dalam dosa besar. Jika mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Islam juga tegas menerapkan hukum bagi pezina, seperti tercantum dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 2 yang artinya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Hukuman ini berbeda jika yang melakukan zina belum menikah (ghairu muhson) dan sudah menikah (muhson). Hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan dari masyarakat berlaku untuk pezina yang belum pernah menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi pezina yang telah menikah.

Hukum yang diterapkan dalam Islam memiliki 2 fungsi, yaitu : memberikan efek jera (zawajir) dan penebus dosa (jawabir). Dengan hukuman tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus menjadi contoh peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan/ kejahatan serupa. Adapun hukuman bagi penyedia tempat dan perantara perbuatan zina akan dihukum ta’zir yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh seorang Qadhi dalam pengadilan Islam.

Negara yang menerapkan Islam akan membangun keimanan dan ketaqwaan umat. Menuntun jalan umat agar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjaga agar tidak tergelincir dalam kubangan dosa. Negara akan membuat aturan hukum berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah dan menerapkannya dalam sendi-sendi kehidupan.

Negara akan membina dan mendidik umat agar memiliki syakhsiyah Islam, tsaqafah dan pemahaman Islam yang lurus. Dengan itu umat akan menyadari keterikatan hubungannya dengan Allah sehingga muncul rasa takut dalam dirinya untuk berbuat dosa.
Wallahu a’lam bi ash shawab.

About Post Author