20/05/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

THR Bukan Jaminan Meraih Kesejahteraan

Oleh Hening Fajriyah
Pemerhati Umat

Bulan Ramadan adalah bulan suci yang istimewa bagi kaum muslimin untuk meraih ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Berbagai kemeriahan dan ibadah khusus, juga hanya akan kita temukan di bulan Ramadan ini, seperti halnya salat Tarawih berjemaah, ngabuburit untuk berburu takjil, dan lain sebagainya.

Masyarakat bersukacita menyambut bulan suci Ramadan ini.
Demikian juga dengan adanya THR (Tunjangan Hari Raya) yang mereka nantikan setiap satu tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Kabarnya THR tahun 2022 ini akan dibayarkan penuh berbeda dengan dua tahun sebelumnya THR dibayarkan secara dicicil karena wabah pandemi Covid-19.

Dikutip dari Bisnis.com (4/4/2022) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menggodok aturan detail mengenai pembayaran tunjangan hari raya atau THR pada tahun ini. Berbeda dengan dua tahun lalu yang membolehkan pengusaha untuk membayar THR dengan mencicil, kali ini pembayaran THR harus dilakukan secara penuh seiring dengan tren pemulihan industri domestik dari dampak pandemi dua tahun terakhir.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan langkah itu diambil setelah memantau adanya pemulihan kinerja dari seluruh industri pada tahun 2022 ini. Bila terjadi pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap
(Bisnis.com (4/4/2022).

Dengan pembagian THR penuh di tahun ini diharapkan masyarakat dapat mempergunakan untuk konsumsi kebutuhan hidup menjelang hari raya. Namun cukupkah hanya dengan pembagian THR dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam upaya meraih kesejahteraan masyarakat seutuhnya?

Dua tahun sudah pandemi Covid-19 melanda negeri ini dan dampaknya masih terasa sampai saat ini. Perekonomian masyarakat terguncang, sektor perekonomian semakin terpuruk, banyak usaha yang gulung tikar, PHK semakin meluas. Sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat yang rendah dan tidak stabil.

Kebijakan pemerintah untuk pembagian THR secara penuh dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai peraturan berlaku belum cukup untuk mengukur tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika kebutuhan dasar tiap individu akan sandang, pangan, papan, serta kesehatan, pendidikan, dan keamanan terjamin oleh negara.

Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan THR dari perusahaan terhadap pekerja. Pembagian THR secara penuh mungkin saja membantu dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat untuk kebutuhan menjelang hari raya, tetapi belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan seutuhnya. Peningkatan pendapatan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan yang stabil dan disertai stabilitas ekonomi, kuatnya mata uang, sehatnya sektor riil, bukan hanya pendapatan yang bersifat sementara di waktu tertentu saja.

Pembagian dan distribusi THR juga tidak merata dirasakan seluruh kalangan masyarakat ataupun seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, tetapi hanya didapatkan oleh pekerja yang terikat dengan instansi bekerja.

Permasalahan ekonomi yang dihadapi karena saat ini masih diterapkannya sistem ekonomi berbasis kapitalis. Ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah kebebasan kepemilikan atas semua alat produksi dan juga distribusi. Sistem ekonomi yang bersumber dari ideologi kapitalisme menganut paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta, dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Sehingga distribusi harta kekayaan dan kesejahteraan hanya berputar kepada para pemilik modal.

Berbeda dengan Islam yang menganut sistem ekonomi Islam berasaskan ideologi Islam. Sistem ekonomi Islam mengatur hak kepemilikan dan distribusi harta sehingga negara dapat mengontrol dan tidak ada monopoli oleh swasta. Islam menetapkan hak kepemilikan (al-milkiyah) menjadi tiga bagian yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Prinsip keadilan ekonomi Islam akan memastikan setiap individu sejahtera dengan distribusi harta kekayaan merata dirasakan masyarakat tanpa mengenal kaya atau miskin, pengusaha ataupun pekerja. Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki dewasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Dalam sistem Islam tidak dikenal adanya THR, tetapi negara memastikan jaminan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat setiap harinya, bukan menjanjikan kesejahteraan sesaat dan mengandalkan pihak swasta untuk memberi kesejahteraan semu di waktu tertentu saja.

Demikianlah cara sistem Islam menjamin kebutuhan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat tak akan dapat terwujud melainkan hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah oleh negara.

Wallahu a’lam bishshawab.