20/05/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Dampak Negatif Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol


Oleh Narti
Ibu Rumah Tangga

Rencana pembangunan infrastruktur jalan tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan dalam rangka mendongkrak pariwisata telah banyak mendapat kritikan. Salah satunya adalah dari Direktur Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), Gunawan yang berpendapat bahwa efek dari pembangunan jalan bebas hambatan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung ini akan mengancam ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Apalagi pembangunan yang akan menggunakan lahan pertanian, perkebunan bahkan hutan, tentu akan berdampak pada ekologi secara langsung serta resapan air akan semakin berkurang. Selain itu petani dan buruh tani akan kehilangan pekerjaan karena lahan habis ditanami beton. (ayobandung.com, 14 April 2022)
Para pegiat lingkungan pun menyatakan keberatannya dengan alasan terobosan dari Bupati Bandung tersebut seharusnya dikaji dulu secara mendalam dan komperehensif, karena dikhawatirkan justru akan merugikan masyarakat di daerah-daerah yang dilaluinya. Belum lagi dari sisi urgensinya dirasa tidak tepat. (hasanah.id, 13 April 2022)
Jika dilihat dari sisi kegunaan, pembangunan jalan tol cukup memberikan efektifitas karena dapat memperlancar dan memperpendek jarak tempuh mobilitas masyarakat bila dibanding melalui jalan raya biasa. Tetapi apakah semua rakyat bisa menikmatinya? Tentu hanya orang berduit saja bukan? Belum lagi dengan biaya yang harus digelontorkan untuk biaya pembangunan tidaklah sedikit. Bahkan ada peluang bagi negara untuk membuka utang baru yang otomatis akan menimbulkan kebahayaan bagi negara.


Bila dicermati, apa yang terjadi saat ini mirip dengan zaman ketika masih ada penjajahan. Berbagai pembangunan tujuannya bukan untuk kepentingan mayoritas rakyat, tetapi hanya demi kepentingan para kapital alias para pemilik modal. Contoh yang paling nyata adalah pembangunan jalan kereta api cepat Bandung Jakarta. Proyek tersebut jelas tidak urgen karena sudah tersedia jalan kereta api. Terlebih hingga sekarang pembangunannya tak kunjung tuntas. Hutang pun semakin menumpuk sehingga rakyat pula yang harus membayar dan menjadi korban. Pembangunan infrastruktur dengan paradigma kapitalis memang selalu mendahulukan kepentingan para pemilik modal. Mereka tidak memperhatikan dampak sosial apalagi lingkungan. Yang terpenting adalah diraihnya pundi keuntungan.
Kapitalis berbeda dengan Islam. Islam memiliki pandangan bahwa infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kemajuan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.


Adapun dari sisi pembiayaan pembangunan, syariat Islam memandang bahwa infrastruktur yang termasuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan biaya didapat dari dana milik umum. Bisa juga dari negara, tetapi tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Meskipun ada pungutan, hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk lain. Misalnya saja membangun sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan umum serta sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat. Tentu hal ini sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka. Negara tidak mendapatkan pemasukan dari pos pada sarana ini.
Sementara dari sisi jangka waktu pengadaan infrastruktur, Islam membaginya menjadi 2 jenis: Pertama, Infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat yang jika menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misalnya ketika ada satu kampung yang belum memiliki jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Maka negara tanpa memperhatikan ada atau tidaknya dana, harus tetap dibangun. Dana diambil dari Baitul Mal atau pungutan pajak sementara dari muslim yang kaya.


Kedua, Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak terlalu mendesak dan masih bisa ditunda. Misalnya: jalan alternatif, gedung sekolah tambahan, perluasan masjid, dan lain -lain. Maka infrastruktur ini tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana sehingga tidak dibolehkan utang yang dapat menyebabkan negara bergantung pada pemberi pinjaman.
Inilah cara Islam dalam mengatur pembangunan. Pemerintahan Islam akan memperhatikannya. Jika proyek tersebut diprediksi akan menimbulkan dampak kerusakan, maka harus dihentikan. Dan jika harus menggunakan lahan pribadi rakyat maka akan dimintai keridoannya untuk dibeli dengan harga wajar, tanpa memaksanya.
Paradigma sistem Islam yang telah dibuktikan selama berabad-abad lamanya dan mampu menjadi mercusuar dunia merupakan tuntunan sekaligus tuntutan syariah Islam. Termasuk bidang pengembangan infrastruktur adalah sebuah keniscayaan. Pemimpin dalam Islam akan berupaya mengurus umat dengan penuh tanggung jawab karena paham betul jika melakukan kelalaian, maka akan menuai penyesalan. Sabda Rasulullah saw.:
“Pemimpin negara adalah pengurus rakyat dan dia akan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR Al Bukhari)
Pembangunan yang berdasarkan kemaslahatan bagi segenap umat bukan bagi segelintir pengusaha hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin, dan para khalifah selanjutnya. Itulah sistem khilafah warisan Rasulullah. Untuk mewujudkannya mesti diperjuangkan sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam.
Wallahu a’lam bish- Shawwab