20/05/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Dinasti, Demokrasi, dan Korupsi

Oleh Hasna Fauziyyah Kh

Pegawai Swasta

Persoalan korupsi di negeri ini seolah tidak ada habisnya. Korupsi telah menjadi persoalan serius birokrasi di negeri ini yang hingga saat kini belum juga selesai. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. Ade dan tiga anak buahnya yakni Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik di tangkap tim KPK pada 27 April 2022.

Mereka diduga menyuap 4 orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat yaitu Anthon Merdiansyah selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa. Ke 4 orang tersebut disuap sebesar 1,9 milyar rupiah demi mendapat predikat opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Koordinator divisi korupsi politik (Coordinator of the Political Corruption Division of Indonesia Corruptin Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan “korupsi kepala daerah yang terjadi berulangkali harus membuat parpol membenahi diri. Ini menunjukkan bahwa parpol gagal dalam melakukan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi anggota,” dalam keterangan persnya yang diterima Kompas.com, Kamis (28/4/2022). Sementara menurut peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko menilai, penangkapan Ade Yasin mengingatkan tentang korupsi yang berkaitan dengan dinasti politik di Indonesia. Ia menilai, dinasti politik berkorelasi dengan biaya kontestasi politik sehingga mengarah pada tindakan koruptif. Pasalnya, kasus dinasti politik yang akhirnya membuat kepala daerah masuk bui bukan kali ini saja. Hal yang sama juga menyeret eks gubernur Propinsi Banten, wali kota Cimahi 2012-2017, Bupati Banyu Asin 2013-2018, Bupati Kutai Kertanegara 1999-2010.

Wawan memandang politik dinasti sulit untuk diberantas. Ia menegaskan hak memilih dan dipilih adalah salah satu sandungan penghapusan politik dinasti. Prinsip dinasti adalah pemusatan kekuasaan. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula. Inilah alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai berjalin berkelindan dengan korupsi. Politik dinasti dalam sistem demokrasi memang meniscayakan makin banyaknya celah korupsi. Sebagaimana dipahami bahwa politik demokrasi dikenal sangat mahal sebab dibutuhkan biaya iklan hingga sogokan untuk membeli hati dan suara rakyat, dan rata-rata mereka disokong para pemilik modal yang berharap dapat keuntungan di belakang. Adapun bagi keluarga para pemilik kekuasaan tentu sebagian hambatan sudah terselesaikan, mereka tak perlu modal banyak untuk mengiklankan diri dalam pencalonan. Bahkan tak pelu “karir politik” yang biasa disyaratkan dalam pencalonan.

Di Indonesia sendiri, dinasti politik bukanlah fenomena baru. Peneliti politik sudah lama akrab dengan isu ini. Rahman (2013) dalam disertasinya di London School of Economics and Political Science menemukan bahwa dari 100 negara yang ia teliti, 42 persen memiliki dinasti politik di tingkat nasional. Dalam politik lokal di Indonesia, sampai dengan 2012, ada sedikitnya 23 dinasti politik yang aktif (Kenawas, 2013). Kebanyakan dinasti politik ini masih aktif sampai sekarang dan jumlahnya cenderung makin bertambah.

Wajar ketika dalam sistem demokrasi, sirkulaski kekuasaan hanya berputar pada mereka yang punya uang atau kekuatan modal atau mereka yang ada dalam lingkaran pemilik kekuasaan. Tak heran jika sistem demokrasi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan memunculkan konflik kepentingan. Kebijakan penguasa hanya menjadi alat mengukuhkan dinasti kekuasaan dan lahan mengembalikan modal para sponsornya. Wajar jika praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi begitu marak dalam sistem demokrasi yang meniscayakan politik dinasti ini.

Berbeda dalam sistem Islam. Prosesi pengangkatan pemimpin dalam khilafah amat sederhana, sekaligus steril dari permainan politik. Kesederhanaan itu tidak memerlukan biaya tinggi ataupun lapisan regulasi yang mudah dipermainkan oknum yang tak takut akan pengawasan Allah Swt. Semua itu bisa terjadi karena pengangkatan khalifah tidak memiliki tujuan selain mengenalkan hukum Allah Swt. yang dipastikan keadilannya bagi manusia melalui kekuasaan. Karena itu celah bagi korupsi dan upeti dalam pejabat juga akan tertutup sama sekali.

Dalam Islam seorang khalifah harus memiliki tujuh syarat yang harus dipenuhi yakni laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil, merdeka dan memiliki kemampuan. Mekanisme pemilihan kepala daerah baik wali maupun amil akan ditunjuk oleh khalifah yang terpilih dengan syarat ketat tadi yaitu memilih figur yang bertaqwa, amanah dan kapabel. Semua tanpa biaya, mahar ini dan itu, sehingga dinasti kekuasaan tidak akan terjadi.

Adapun secara praktis pemberantasan korupsi dalam sistem Islam di antaranya, dilakukan melalui beberapa upaya berikut, seperti penanaman iman dan taqwa khususnya kepada pejabat dan pegawai, sistem penggajian yang layak sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup, ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta ghulul serta penerapan pembuktian yang bisa dipertanggung jawabkan, dan hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi ta’zir. Alhasil pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil dalam sistem Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bishshawab.