20/05/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Komoditas Naik, Menaikkan Angka Kemiskinan

Oleh Assyifa Nur Fadilah

Komunitas Ibu Peduli Generasi

Kesusahan hidup sudah lama dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ketakutan dan kekhawatiran masih menyelimuti diri dan masa depan anak-anak. Untuk bepergian dengan angkutan umum pun tidak nyaman, berat di ongkos, macet dan banyak copet.

Bukan hanya sebatas itu, belakangan ini, ibu-ibu sering mengeluh akibat harga bahan pokok yang kompak naik semua. Apalagi, kenaikkannya sampai menyentuh harga kerupuk kaleng dari Rp1000 menjadi Rp2.000 per buah mulai 6 Mei 2022.

Juru bicara ikatan pengusaha kerupuk DKI Jakarta, Kemah Mahmud mengaku terpaksa menaikkan harga kerupuk karena terjepit mahalnya harga minyak goreng. Akibatnya, biaya produksi naik 100 persen. (cnnindonesia.com 18 April 2022)

Sebelumnya, berbagai bahan pangan, mulai dari minyak goreng, tahu, tempe, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, hingga gula pun kompak naik harga. Belum lagi harga energi mulai dari BBM hingga LPG non subsidi naik menjadi Rp15.500 per kg sejak Februari lalu. PPN juga naik dari 10 persen menjadi 11 persen sejak satu April lalu.

Andi Akmal Pasluddin, salah satu anggota DPR RI komisi IV. Memperhatikan kondisi di lapangan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dimana kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG, telah menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat negara ini.

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader. Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta. (mediaindonesia.com, 4/4/2023)

Peningkatan jumlah penduduk miskin yang makin meningkat, dan penyebab kemiskinan sejatinya dimiskinkan oleh sistem yang serba kapitalistik. Adapun beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah mahalnya biaya pendidikan yang membuat tidak semua orang mampu melanjutkan pendidikan, akibatnya pendidikan rendah, sehingga tidak memiliki skill yang mumpuni.

Kemudian, terbatasnya lapangan kerja yang membuat masyarakat sulit mendapat lapangan pekerjaan. Jika pun ada kesempatan berwiraswasta, kebanyakan masyarakat tidak memiliki modal. Karena dalam sistem kapitalis sekuler yang diterapkan saat ini, modal hanya dimiliki segelintir orang kaya saja, sedangkan yang miskin tetap dalam kemiskinannya.

Dalam hal ini, seharusnya negara dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, mampu menjamin terpenuhinya pendidikan, mendapatkan kebutuhan hidup yang layak, serta mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Sehingga, angka kemiskinan tidak terjadi peningkatan.

Namun, selama sistem kapitalis yang diterapkan maka hal tersebut mustahil akan terwujud. Apalagi jika melihat kenyataan dari kebijakan pemerintah yang banyak berpihak pada kepentingan para pemilik modal, bukan kepada rakyat yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Dalam sistem kapitalis, juga memupuk kerakusan para oligarki yang berbuah pada meningkatnya kemiskinan.

Islam, mempunyai konsep konkret dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Seorang pemimpin negara Islam yaitu khalifah akan mengurus rakyatnya dengan penuh tanggungjawab.

Pemimpin dalam sistem Islam, yaitu seorang khalifah. Akan menjamin terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap rakyatnya secara gratis, karena pendidikan merupakan hak dasar rakyat. Karena dengan pendidikan, masyarakat akan mampu mengembangkan skill yang dimiliki.

Kemudian, negara juga akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mengatur kepemilikan. Islam akan mengatur bagaimana cara memperoleh, mengembangkan dan memanfaatkan harta, serta adanya larangan penimbunan harta tanpa ada kepentingan syar’i, sehingga harta tidak hanya dimiliki segelintir individu dan harta tetap beredar di tengah masyarakat.

Jika ada terkendala dana dalam wiraswasta, sesuai dengan ketetapan syariat Islam, adalah dengan melakukan sistem mudharabah (bagi hasil) dengan pemilik modal. Selain itu, negara juga akan menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya, sehingga rakyat mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan mekanisme penyelesaian seperti ini, maka kasus kemiskinan dapat teratasi secara tuntas. Namun semua ini akan terwujud ketika negara dipimpin oleh seorang khalifah dalam negara yang menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah.

Wallahu a’lam bishshawab