20/05/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Mudik Hari Raya, Dilayani atau Dieksploitasi?

Oleh Ummi Nissa
Penulis dan Member Komunitas Muslimah Rindu Surga

Mudik atau perjalanan ke kampung halaman merupakan salah satu tradisi yang senantiasa dilakukan masyarakat Indonesia setiap kali memasuki Hari Raya Idulfitri. Namun tradisi ini sempat terhenti karena pandemi selama dua kali hari raya.

Kini seiring berkurangnya kasus positif Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan membolehkan untuk mudik. Sehingga mudik tahun ini sudah dapat diduga dari sebelumnya akan membludak. Sayangnya kebijakan ini tidak diimbangi dengan persiapan fasilitas yang maksimal sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan mengalami berbagai hambatan seperti kemacetan sampai kecelakaan. Bahkan ada yang mencoba memanfaatkannya sebagai ajang kampanye demi kepentingan politik.

Realitas Perjalanan Mudik Lebaran

Terkait tradisi mudik kali ini Jasa Marga menyebut jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) selama H-10 sampai H-1 Hari Raya Lebaran sebanyak 1,7 juta. Jumlah tersebut memecahkan rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah mudik. (detik.com, 3 Mei 2022)

Kondisi ini sudah diprediksi dari awal. Sebab dua tahun sebelumnya masyarakat harus menahan diri untuk tidak berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Sehingga wajar saja jika perjalanan kembali ke kampung halaman tahun ini mendapat antusias dari seluruh lapisan rakyat.

Sayangnya meskipun hal ini sudah dapat diperkirakan dari sebelumnya, tetapi tetap minim penyiapan fasilitas. Akibatnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pun tidak bisa dihindarkan.

Berdasarkan catatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, setidaknya ada 2.945 kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama periode arus mudik Lebaran tahun 2022, sejak Sabtu (23/4/2022) hingga Senin (2/5/2022). Dari jumlah kecelakaan tersebut sebanyak 51 kejadian terjadi di ruas jalan tol. (kompas.com, 3 Mei 2022)

Selain itu mudik kali ini juga diwarnai dengan bagi-bagi kaos oleh menantu presiden sekaligus Wali Kota Medan Bobby Nasution. Ia memberikan kaos putih bergambar dirinya beserta wakilnya, Aulia Rachman kepada seluruh peserta program Mudik Bareng Pemkot Medan, Sumatera Utara. Dalam kaosnya, selain logo Pemkot Medan, hanya logo Bank Sumut terlihat jelas. Pembagian kaos itu dilakukan sebelum ia melepas para peserta mudik di Jalan Pulau Pinang, Lapangan Merdeka Medan. (kompas.com, 2 Mei 2022)

Seakan tidak ingin melewatkan setiap peluang yang ada, pejabat tersebut memanfaatkan mudik lebaran sebagai ajang untuk meningkatkan popularitas. Sehingga masyarakat hanya dijadikan sebagai objek kepentingan pribadi, yang seolah dapat dieksploitasi kapan pun.

Sistem Demokrasi Kapitalis Akar Penyebab Semua Permasalahan

Apa yang tampak pada perjalanan mudik saat ini juga momen-momen mudik sebelumnya memang selalu diwarnai dengan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi.

Bisa saja berasal dari kelalaian para sopir sendiri yang kelelahan akibat perjalanan panjang. Namun kesalahan ini tidak dapat dilemparkan pada satu pihak saja. Sebab hal tersebut bisa juga dipengaruhi oleh kurangnya pelayanan serta pengaturan pemerintah terhadap masyarakat selama perjalanan.

Penerapan sistem kehidupan Demokrasi kapitalis menjadi akar penyebab minimnya persiapan dan fasilitas dalam pelayanan publik. Sebab dalam aturan ini penguasa kerap mendahulukan kepentingan para pemilik modal dibanding kepentingan masyarakat pada umumnya.

Kepentingan para kapitalis dipandang lebih memberikan banyak manfaat bagi para elit politik juga pejabat. Sehingga tidak heran jika pelayanan terhadap kebutuhan rakyat secara umum termasuk pelayan mudik hanya biasa saja. Padahal tingginya jumlah pemudik sudah dapat diperkirakan dari awal. Tetapi pelayanan dan antisipasi mengatasi kemacetan dan mengurangi kecelakaan tampak sama saja dengan momen-momen mudik sebelumnya, tidak ada peningkatan.

Begitu pula para elit dan pejabat dalam sistem ini, mereka hanya menjadikan masyarakat sebagai alat eksploitasi demi kepentingan politiknya. Setiap ada kesempatan untuk dapat meraih simpati masyarakat maka apa pun akan dilakukan, bahkan pada momen mudik sekalipun tidak peduli meski harus mengeluarkan modal besar. Hal tersebut tetap jadi pilihan demi meningkatkan popularitas.

Dalam sistem Demokrasi kapitalis ini, memang untuk dapat duduk di kursi penguasa selain harus memiliki modal yang besar juga popularitas yang tinggi. Dengan begitu mereka akan dikenal oleh rakyat. Sehingga tidak heran jika dalam kesempatan mudik kali ini pun dapat dimanfaatkan dengan membagi-bagikan kaos bergambar foto yang bersangkutan.

Dalam sistem ini pemimpin tidak berperan sebagai pelayan kebutuhan rakyat. Sebaliknya menjadikan rakyat sebagai sumber eksploitasi untuk memenuhi kepentingannya baik secara ekonomi maupun kekuasaan.

Oleh sebab itu diperlukan terwujudnya suatu sistem kehidupan yang dapat menjamin kebutuhan rakyat dan memberikan pelayanan publik secara maksimal termasuk urusan perjalan mudik. Sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman.

Aturan Islam Melayani Kebutuhan Publik Secara Maksimal

Dalam aturan Islam pemimpin berperan sebagai pengurus urusan umat. Ia bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Sebab di akhirat kelak seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. tentang kepemimpinannya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,” Seorang imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus), ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.”

Berdasarkan hadis tersebut, seorang pemimpin merupakan representasi dari negara yang wajib memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Baik kebutuhan individu per individu seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan yang sifatnya umum seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Termasuk di dalamnya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Baik saat melakukan perjalanan mudik atau pun perjalanan lainnya yang terkategori kebutuhan publik.

Negara dapat melakukan berbagai persiapan serta menyediakan seluruh fasilitas publik yang bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan dan menekan angka kecelakaan. Selain persiapan pengaturan lalu lintas oleh aparat kepolisian dan keamanan, negara juga dapat menyediakan fasilitas kendaraan yang layak, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat selama perjalanan.

Pelayanan yang paripurna dari seorang pemimpin ini dilakukan semata-mata karena menyadari akan tugasnya sebagai pengurus urusan rakyat. Bukan sekadar mengambil simpati dengan memanfaatkan situasi, namun lebih karena dorongan tanggung jawab sebagai pemimpin.

Sifat dan karakter pemimpin yang bertanggung jawab hanya akan lahir dari sistem kepemimpinan yang sahih. Yakni sistem kehidupan yang menerapkan aturan Allah Swt. (Syariat Islam) dalam segala aspek kehidupan. Sehingga semua kebutuhan rakyat mendapat jaminan untuk terpenuhi termasuk pelayanan urusan umum seperti perjalanan pulang kampung saat lebaran. Semua kebutuhan akan dilayani bukan dieksploitasi.

Wallahu a’lam bish shawab.