20/05/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Antara Dinasti Politik dan Korupsi

Oleh Umniyatul Ummah
Ibu Rumah Tangga, Pegiat Dakwah

Korupsi di negeri ini seolah sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihentikan. Dari waktu ke waktu ada saja kasus bergulir baik di daerah maupun pusat. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangkap seorang pejabat dalam operasi tangkap tangan. Yaitu Bupati Bogor Ade Yasin yang kini telah berhasil diamankan pihak KPK.

Ade Yasin sendiri merupakan salah satu dari sekian pelaku korupsi pejabat yang terungkap. Karena selain dirinya, tim penindakan KPK juga menangkap sejumlah pejabat lainnya. Salah satunya adalah petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. KPK juga telah melakukan pendalaman dan pemeriksaan setelah penangkapan tersebut. Meskipun hingga Rabu malam pukul 21.20 WIB belum mengumumkan kronologi dan posisi kasus yang menjerat adik mantan Bupati Bogor sekaligus mantan napi korupsi Rahmat Yasin tersebut. (tirto.id, Kamis, 28/4/2022)

Masih dari laman yang sama, sebelumnya kasus serupa juga pernah terjadi di Provinsi Banten. Ratu Atut Chosiyah (mantan gubernur) bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana atau akrab disapa Wawan. Mereka juga tersandung kasus korupsi alat kesehatan yang pada akhirnya berhasil menyeret keduanya ke penjara. Kasus lainnya, Walikota Cimahi, Atty Suharti yang juga menyeret suaminya, Itoc Tochija. Mereka pun terkena kasus korupsi terkait pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada tahun 2017.

Dari fakta-fakta di atas, fenomena politik dinasti seolah menjadi hal yang lumrah di negeri ini. Karena politik semacam ini adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan untuk kepentingan tertentu atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Lebih sederhananya lagi politik dinasti adalah rezim kekuasaan yang dijalankan secara turun temurun dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan atau pejabat yang sedang berkuasa.

Model politik semacam ini, jelas berbahaya. Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan akan memberikan peluang adanya kerjasama saling menguatkan satu sama lain dalam segala hal. Lebih parahnya lagi cenderung serakah dan rawan sekali terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, politik dinasti akan menghalangi orang-orang (SDM) yang berkompeten dan berintegritas untuk menduduki kursi pemerintahan. Karena mereka bukan dari kalangan keluarga pejabat yang berkuasa. Alhasil, orientasi untuk kepentingan rakyat jadi terpinggirkan, kalah dengan sebuah ambisi dan kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya. Kondisi tersebut akan membuat penguasa menjadi tidak terkontrol dan tidak memiliki batasan pada kekuasaannya. Akibatnya korupsi merajalela di wilayah tersebut dan rakyatlah yang menjadi korban keserakahannya.

Hal demikian tidak lain terjadi karena sistem demokrasi. Sistem itu sendiri yang telah cacat semenjak lahir. Slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat nyatanya hanya isapan jempol belaka. Rakyat hanya dijadikan objek untuk mendulang suara saat pemilu oleh para kandidat. Setelahnya, rakyat sudah tidak dipedulikan lagi. Mereka sibuk dengan pikiran dan ambisinya masing-masing.

Tidak dapat dimungkiri, kekuasaan saat ini memang menjanjikan banyak hal. Kehidupan yang berlandaskan Kapitalisme dan Sekulerisme mengantarkan pada kekuasaan atau kepemimpinan yang berwatak kapital, hanya materi dunia semata. Maka kepemimpinan dalam sistem demokrasi identik dengan prestise, kebanggaan, akses mudah atas nama lahan proyek atau bisnis apapun yang bernilai materi. Mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan segala cara tanpa rasa takut akan pertanggung jawaban akhirat.

Politik demokrasi juga meniscayakan biaya yang sangat mahal. Dari mulai proses pendaftaran, biaya kampanye/iklan, pemasangan spanduk, baliho, membayar para simpatisan dan sebagainya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah bukan rahasia lagi selain dana dari kantong sendiri dan partai, mereka para calon pemimpin juga disokong oleh para pengusaha atau pemilik modal dengan mengharapkan keuntungan di belakang jika nanti kandidatnya terpilih. Karena dalam sistem pemerintahan demokrasi kerap terjadi kompromi-kompromi baik antara person, partai politik atau bahkan kompromi politik dengan rezim zalim sekalipun.

Dari sini jelaslah antara dinasti politik dan korupsi sulit dipisahkan dan dihentikan. Semestinya kasus Ade Yasin dan pejabat lainnya dapat memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa sistem politik demokrasi belum mampu membentuk seorang pemimpin yang amanah, jujur dan terdepan dalam membela rakyatnya.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah. Sistem ini mampu membentuk seorang pemimpin yang amanah, jujur dan bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya, bukan pemimpin yang korup. Islam menempatkan seorang pemimpin sebagai periayah (pengurus rakyat). Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya: “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dalam sistem Islam juga terdapat mekanisme rinci yang akan dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi oleh pejabat negara. Di antaranya adalah: pertama, rekrutmen SDM aparat negara yang wajib dilakukan berdasarkan profesionalitas dan integritas, bukan berdasarkan koneksitas dan nepotisme. Mereka wajib memenuhi kriteria kifayah atau kapabilitas dan kepribadian Islam atau syaksiyah islamiyah (berpola pikir Islam dan pola sikap Islam).

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya sehingga ketakwaan dan keimanan akan senantiasa terjaga.

Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya.

Keempat, Islam mengharamkan suap dan hadiah bagi para aparat negara. Nabi saw. bersabda yang artinya: “Siapa saja yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud)

Kelima, Islam memerintahkan penghitungan kekayaan bagi aparat negara. Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah melakukan penghitungan kekayaan para pejabat pada awal dan akhir masa jabatannya.

Keenam, adanya teladan dari seorang pemimpin. Manusia biasanya akan mengikuti orang terpandang dalam masyarakat termasuk pemimpinnya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap wara’ (berhati-hati) dan zuhud (lebih mementingkan urusan akhirat dari pada dunia) dari kemungkinan mengambil harta yang bukan haknya. Keteladanan ini akan mencegah anggota keluarganya untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadinya.

Ketujuh, pengawasan langsung yang dilakukan oleh negara dan masyarakat. Aktivitas muhasabah (koreksi) terhadap penguasa adalah kewajiban seluruh rakyat. Dengan begitu setiap pejabat akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah supaya tidak melanggar aturan syariat.

Begitulah khilafah berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap hukum syariat terutama korupsi oleh para pejabat atau aparatur negara. Namun jika masih saja ada yang melakukan tindakan korupsi, maka negara akan mengambil langkah tegas. Yakni memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Dalam kitab Nizham Al-’Uqubat karya Abdurrahman al-Maliki dijelaskan bahwa hukuman untuk koruptor adalah berupa ta’zir yaitu hukuman yang jenis kadarnya ditentukan oleh hakim. Adapun bentuknya berbeda-beda, mulai dari yang paling ringan seperti nasihat atau teguran, sampai yang paling tegas berupa hukuman mati. Karena berat ringannya hukuman tergantung berat ringannya kejahatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam untuk meninggalkan sistem Kapitalisme demokrasi beserta turunannya. Karena sudah tidak bisa diharapkan lagi, bahkan semakin merusak tatanan kehidupan bernegara. Dengan beralih kepada sistem Islam yaitu khilafah yang akan menerapkan aturan Islam secara kaffah, niscaya praktik-praktik kecurangan seperti korupsi dan politik dinasti tidak akan terjadi lagi.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.