20/05/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Demokasi Biang Korupsi dan Politik Dinasti


Oleh Sri Nurhayati, S.Pd.I
(Pengisi Bimbingan Belajar)

​Perpolitikan negeri ini tidak pernah sepi dari kabar tertangkapnya para pejabat yang melakukan tindak korupsi. Setiap tahun selalu ada kasus-kasus korupsi yang cukup menjadi perhatian publik. Seperti yang baru saja tertangkap tindak korupsi yang melibatkan Bupati Bogor dan tiga anak buahnya. Mereka diduga menyuap auditor BPK perwakilan Jawa Barat, demi mendaptkan opini WTP dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. (www.msn.com)

Tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau para petinggi terus terulang. Padahal berbagai cara dilakukan untuk bisa memberantas tindak korupsi ini. Namun sayang tindak korupsi semakin merajalela, bahkan para pelakunya semakin tidak tahu malu lagi saat mereka ditahan. Bukannya berpikir untuk berubah tapi justru berlomba untuk mendapatkan fasilitas mewah di dalam sel tahanan.
Hal ini bisa saksikan tahun 2018 lalu, saat ramai diberitakan tentang kondisi sel tahanan yang terdapat di salah satu lembaga permasyarakatan (Lapas) yang menjadi tempat para koruptor. Tempat yang seharusnya membuat para koruptor ini jera dan menyesali perilaku mereka, tapi justru tempat ini memiliki fasilitas seperti hotel bintang lima. Kamar mereka berisikan perabotan yang kumplit dan mewah. Seperti tempat tidur, pendingin ruangan, sofa empuk, kulkas, pemananas makanan dan perabotan lainnya.

​Bahkan, selain dari fasilitas mewah yang ada dalam sel tahanan, mereka juga bisa keluar-masuk lingkungan tahanan dengan bebas tanpa ada pengawalan. Ini sungguh ironis dengan kondisi rakyat. Disaat rakyat sedang kebingungan dengan kenaikan demi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Mereka harus menelan kekecewaan dan sakit hati dengan menyaksikan para koruptor yang telah merampok uang rakyat justru mereka masih mendapatkan kehidupan mewah dan nyaman walaupun sedang di dalam tahanan.

Korupsi, Politik Dinasti dan Politik yang Mahal

​Penangkapan Bupati Bogor ini, menurut peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suryatmiko, korupsi di negeri ini berkaitan dengan dinasti politik, dan berkorelasi dengan biaya kontestasi politik, sehingga mengarah pada tindak korupsi. Bahkan beliau menegaskan, bahwa dinasti politik yang dibangun dari biaya kontestasi politik yang mahal hanya melahirkan pimpinan daerah yang korup. (www.tirto.id)

​Kasus dinasti politik atau politik dinasti ini, contohnya terjadi pada kasus yang melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut dan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana. Atau kasus yang melibatkan pasangan suami istri, seperti kasus korupsi Wali Kota Cimahi 2012-2017. Lalu kasus korupasi Bupati Banyuasin.

Banyaknya kasus korupsi tidak muncul dengan sedirinya. Ada pintu yang membuka lebar tindakan korupsi ini, membuat ia muncul bak jamur dimusim hujan. Pintu itu tak lain adalah proses pelaksanaan aturan yang diterapkan itu sendiri. Pembiayaan pelaksaan demokrasi yang mahal, menjadi pintu masuk tindak korupsi terjadi. Seperti yang pernah dinyatakan oleh mantan Presiden PKS Sohibul Iman dalam pidatonya di Sentul Internasional Convention Center Bogor, bulan Mei tahun 2018 lalu, bahwa pembiayaan partai politik dan pembiayaan kompetensi demokrasi lebih ditanggung kepada partai politik dan para calon, yang ini menyebabkan high cost demokrasi atau demokrasi yang mahal. (www.liputan6.com/news/read/3524027/pks-biaya-demokrasi-di-indonesia-mahal)

​Mahal biaya demokrasi bukannya hanya ditanggung oleh partai politik saja, seperti pernyatan mantan presiden PKS, Sohibul Iman di atas. Bahkan Negara harus ikut menanggung ratusan miliyar untuk membiayai kampanye partai politik. Seperti pada pemilu 2018 yang mengalami kenaikan dari Rp13,42 miliyar menjadi 124,92 miliyar.

​ Sehingga tak heran ketika menjelang pemilu, baik pusat atau daerah, selalu dihiasi pemberitaan tentang mahar politik para calon kepada sebuah partai politik. Hal itu adalah secuil yang menunjukkan bahwa demokrasi mahal, karena membutuhkan banyak dana untuk kampanye.

​Mahalnya biaya kampanye untuk bisa duduk di kursi pemerintahan, sedangkan tidak semua calon memiliki modal untuk semua biaya itu. Maka bekerjasama dengan para pemilik modal merupakan hal yang dilakukan mereka. Sehingga tak heran ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, banyak dari mereka melakukan tindakan korupsi.

Bukan karena gaji mereka sedikit, tapi mereka mencari uang yang lain untuk mengganti biaya kampanye mereka sebelumnya, atau ketika pun bukan dengan berbentuk uang, maka penggantinya mereka bisa melakukan dengan memudahkan izin-izin para penguasa yang sudah menyokong para koruptor ini sebagai balas jasa.

Di sinilah bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sering dilakukan oleh para pemangku jabatan yang menjadi celah terjadinya tindak korupsi.

Korupsi Takkan Hilang dalam Demokrasi

Sistem demokrasi yang selalu digembar-gemborkan sebagai pemerintahan yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Sejatinya sejak awal kelahirannya, kedaulatan yang ada hanya ada di tangan segilitir rakyat (bukan di tangan rakyat), yakni di tangan para pemilik modal alias para konglomerat. Mereka dengan mudah bisa mendatangkan keuntungan melalui para koruptor yang ada di kursi kekuasaan. Mahalnya biaya pelaksaan demokrasi menjadi akar dari semua ini.
Apalagi demokrasi adalah ide yang tegak diatasnya akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme). Agama dalam ide ini tidak ada hak untuk turut serta dalam mengatur urusan kehidupan. Karena itu, demokrasi beranggapan bahwa manusia berhak bertindak sesuai kehendak dan keinginannya. Ide dasar ini menjadi dasar lahirnya aturan-aturan atau kebijakan yang ada. Diserahkannya pembuatan aturan dan kebijakan ini membuka lebar melahirkan aturan yang hanya berpihak pada sekelompok orang.

Adanya kongkalingkong antara penguasa dan para pemilik modal menjadikan korupsi semakin merajalela dan sulit untuk diberantas. Politik dinasti yang ada semakin membuka lebar korupsi. Oleh karena itu, korupsi ini bukan semata-mata karena kesalahan individu saja. Sebab, faktanya sistem inilah yang menghasilkan individu-individu yang bermasalah. Pelaksanaan demokrasi yang mahal dan politik dinasti yang semakin menguat menjadikan korupsi tak bisa hilang dalam demokrasi. Karena demokrasi biangnya tindak korupsi dan politik dinasti.

Hanya Islam yang Mampu Memberantas Korupsi
Korupsi akan terus berjamur selama demokrasi-kapitalisme di negeri ini terus diterapkan. Sehingga dia akan terus menjadikan rakyat ditimpa kesengsaraan demi kesengsaraan. Berbeda halnya dengan Islam. Perbedaan ini sudah dari dasarnya, dimana dalam demokrasi pengambilan hukum/aturan bersumber dari manusia yang sering katakan dengan istilah kedaulatan ditangan rakyat. Sementara Islam, dasar pengambilan hukum/aturan diambil dari aturan Allah pencipta manusia yang mengatahui kelemahan manusia.
Islam telah menetapkan bahwa seluruh hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkan harus berlandaskan dalil-dalil syara’. Karena itu penguasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengambil Al-Quran dan Sunnah. Dengan ini kedaulatan benar-benar berada di tangan syariah, bukan di tangan wakil rakyat. Dengan cara ini, Islam mencegah adanya kongkalikong antara penguasa dan kepentingan pemilik modal. Karena pintunya sudah ditutup dari awal. Sehingga tindak korupsi dapat dicegah dari awal.

Pintu yang pertama adalah dari bagaimana Islam menetapkan syarat seorang pemimpin. Islam menetapkan seorang pemimpin dengan syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin menjadi pemimpin. Karena dia yang akan memimpin masyarakat untuk menerapkan aturan dari Allah. Syarat–syarat itu diantaranya:

Pertama, seorang muslim, tidak sah kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak mengimani Allah dan tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 141, yang artinya, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin.”

Kedua, seorang laki-laki, kepemimpinan dalam urusan pemerintahan tidak boleh seorang perempuan. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam al Bukhari dari Abu Bakrah, Rasulullah telah bersabda: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.” (HR. Al-Bukhari)

Ketiga, harus balig, seorang pemimpin tidak boleh orang yang belum balig. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ali bin Abi Tholib, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: “Telah diangkat pena (beban hokum) dari tiga golongan: dari anak-anak hingga ia balig; dari orang tidur hingga ia bangun; dan dari orang yang rusak akalnya hingga ia sembuh.” (HR. Abu Dawud)

Keempat, orang yang berakal, orang gila tidak sah untuk menjadi pemimpin. Karena akal adalah tempat pembebanan hukum. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ali bin Abi Tholib, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: “Telah diangkat pena (beban hokum) dari tiga golongan: dari anak-anak hingga ia balig; dari orang tidur hingga ia bangun; dan dari orang yang rusak akalnya hingga ia sembuh.” (HR. Abu Dawud)

Kelima, orang yang adil, tidak sah seorang yang pasik menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin akan menjalankan kekuasaan dan keberlangsungannya.

Keenam, seorang yang merdeka atau tidak ada dalam kekuasaan orang atau pihak lain. Karena jika ia ada dalam kekuasaan orang atau pihak lain, ia tidak memiliki wewenang untuk mengatur urusannya dan urusan masyarakat.

Ketujuh, seorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin. Karena dia akan menjalankan amanah untuk mengurusi urusan rakyatnya. Jadi kemampuan menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin.
Selain syarat-syarat ini, salah satu cara Islam untuk mencegah korupsi tidak hanya itu, Islam mengatur pemberiaan gaji yang memadai untuk para aparatur negara, agar mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder hingga tersiernya. Selain itu, dalam pengangkatan aparaturnya, Islam menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesional. Sehingga mereka memiliki kontrol terhadap dirinya dalam menjalankan setiap amanah mereka.

Islam juga memiliki cara untuk mengetahui apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, seperti dengan menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika terdapat selisih yang tidak wajar, maka negara akan merampasnya. Serta Islam juga menetapkan hukuman yang keras, seperti dengan publikasi, stigmatisasi, peringan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Karena korupsi termasuk pada tindakan ta’zir, yaitu kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada hasil ijtihad hakim.

Semua aturan di atas diperkuat juga dengan adanya penerapan aturan Islam yang lainnya oleh negara yang menerapakan Islam secara kafah. Khilafah sebagai pelindung akan menerapkan aturan yang mampu menjaga dan memberikan kesejahteraan kepada umat. Muslim atau nonmuslim. Salah satunya dengan penerapan aturan hukum yang tegas untuk mencegah dari adanya pelanggaran terhadap aturan Islam. Yang tidak pandang bulu.

Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menerima Islam dan khilafah. Karena khilafah akan menghapus korupsi dari akar-akarnya.

Wallahu a’lam bishshawab.