25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

SRI LANGKA: POTRET BANGKRUT DUNIA KETIGA DALAM JERAT KAPITALISME

Oleh Ummu Maryam

Saat ini Sri Lanka sedang didera krisis dan disebut-sebut sedang mengalami bangkrut. Negara dekat India itu memiliki utang yang membengkak dan tak mampu membayarnya.
Dikutip dari laman cnbc.indonesia.com, 10/07/22, Sri Lanka paling banyak berutang kepada China dan India. Utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah US$ 50,72 miliar. Jumlah ini sudah 60,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara mengutip Times of India, total utang Sri Lanka ke China mencapai US$ 8 miliar atau sekitar seperenam dari total utang luar negerinya.

Pemerintah Sri Lanka meminjam Beijing untuk sejumlah infrastruktur proyek sejak 2005 melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota. Namun sayangnya sebagian proyek dinilai tak memberi manfaat ekonomi bagi negara itu. China juga meminta jatah ekspor produk mereka ke Sri Lanka senilai US$ 3,5 miliar.

Mengutip BBC, Pemerintah Sri Lanka pada awal tahun ini mencoba melobi Beijing untuk restrukturisasi utang. Namun diketahui, China telah menolak restrukturisasi utang tersebut. Akibatnya, Sri Lanka kini dilanda krisis. Ini menjalar dari ekonomi ke politik. Sri Lanka mengalami kemelut terparah sejak merdeka di 1948. Ribuan warga bahkan turun ke jalan meminta pemerintah mundur.
Krisis yang terjadi di Sri Lanka harusnya menjadi pelajaran untuk semua negara-negara yang selama ini suka menambah utang luar negerinya, termasuk Indonesia. Posisi utang pemerintah Indonesia per Mei 2022 mencapai Rp 7.002 triliun atau 38,88% dari produk domestik bruto (PDB).

Indonesia juga menjadi salah satu penikmat utang dari China. Mengutip data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Februari 2022, China adalah pemberi utang terbesar keempat buat Indonesia. Hanya kalah dari Singapura, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.

Pada Februari 2022, ULN Indonesia dari China tercatat US$ 20,78 miliar. Naik 0,76% dari bulan sebelumnya (month-on-month/mtm). Dalam periode yang sama, ULN dari Singapura turun 0,75%, dari AS turun 0,22%, dan Jepang turun 0,91%.

Dari sisi mata uang, ULN terbanyak masih dalam dolar AS. Per Februari 2022, ULN berdenominasi dolar AS tercatat US$ 275 miliar.

Di posisi kedua ada euro dengan nilai ekuivalen US$ 25,15 miliar. Yen Jepang menempati peringkat ketiga (US$ 24,82 miliar) dan yuan China berada di posisi empat (US$ 4,31 miliar).

ULN dalam dolar AS tumbuh 0,38% mtm pada Februari 2022. Sementara ULN euro naik 0,17%, yen tumbuh 0,04%, dan yuan turun 0,11%.

Utang luar negeri hakikatnya adalah alat penjajahan negara adidaya, kapitalisme barat maupun kapitalisme asia. Mereka menjadikan utang sebagai senjata ampuh untuk memperdaya negara yang dihutangi.

Dan konsekuensi dari penerimaan utang tersebut yaitu negara yang menerima utang atau pinjaman sebagai imbalannya harus mengikuti kebijakan tertentu, misalnya melepas harga bbm sesuai dengan harga pasar, bersedia menjadi pangsa pasar ( menerima ekspor) negara  pemberi utang, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan islam berhutang itu boleh, asalkan tidak mengandung unsur riba dan tidak menggadaikan kemaslahatan umat. Maka utang luar negeri yang syarat akan riba dan penggadaian kemaslahatan rakyat ini haram untuk dilakukan, karena  tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits.

Negara dengan sistem Islam orientasinya adalah kemaslahatan umat. Negara akan melayani umat mulai dari kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Anggarannya diambil dari pengelolaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum Islam bukan sebaliknya menyerahkan (menjual) kepada swasta dan asing.

Fakta tersebut pernah terjadi di dalam pemerintahan Islam yang telah didirikan oleh Rosulullah Saw. Dan pemerintahan para khalifah setelah sepeninggal beliau Saw. Perekonomiannya ditopang oleh sistem ekonomi riil. Bukan transaksi ribawi dan judi (spekulasi). Me­mak­si­mal­kan potensi alam yang ada. Seperti berbagai tambang, minyak bumi, gas, hutan dan air. Serta kepemilikan negara yang lain seperti ghanimah, fa’i, kharaj, Jizyah, khumus, rikaz dan lain sebagainya. Semua pendapatan ini dikelola oleh negara untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan juga untuk kepentingan rakyatnya. Tidak hanya kebutuhan pokok rakyat yang terjamin tapi pembangunan infrastruktur pun dilakukan di seluruh wilayah secara mandiri tanpa utang.

Keadaan ini bisa terulang kembali di dunia bahkan di negeri ini, jikalau pemerintah dan masyarakat mau berlepas dari jerat sistem kapitalisme dan me­ngikatkan diri dengan sistem Islam.

Wallaahua’lam bishshawwaab.

About Post Author