29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Membeli Pertalite Memakai Aplikasi, Tidak Solutif dan Menuai Kritik

Oleh Leihana
(Ibu Pemerhati Umat)

Dalam sebuah permainan selalu ada peraturan, tetapi dalam prosesnya permainan  ada kalanya pihak yang berlaku adil, ada juga yang curang. Dengan melakukan trik menjebak lawan agar bisa mendapatkan keinginan tanpa diketahui melanggar aturan.

Tentu saja  dalam sistem kapitalisme permainan pasar demi meraup keuntungan yang lebih besar, biasa terjadi.  Namun, yang sangat miris adalah permainan curang juga kerap dilakukan pemerintah untuk mengambil keuntungan besar dari rakyatnya. Seperti  kebijakan mekanisme harga BBM, pada awalnya pemerintah mengalihkan subsidi BBM, dari subsidi  jenis premium ke pertalite dengan alasan pertalite memiliki tingkat RON 90 lebih tinggi daripada premium yang memiliki tingkat RON 88, sehingga emisi gas yang dihasilkan pertalite lebih ramah linngkungan daripada premium. Sehingga dalam  jangka waktu dua tahun, sejak akhir 2019 pemerintah berhasil menghapus premium dari pasaran.

Ketika rakyat sudah menerima pertalite sebagai BBM bersubsidi, kemudian pemerintah dengan berbagai cara mendorong rakyat agar menggunakan BBM non subsidi yakni pertamax.
Upaya pemerintah menggiring rakyat  untuk membeli BBM nonsubsidi dilakukan dengan trik yang halus.

Pemerintah bermain cantik menghindari kritik dengan tidak membuat keputusan menaikkan BBM secara langsung. Akan tetapi, dengan meggganti jenis BBM yang tersedia di pasaran sehingga rakyat tidak protes karena kenaikan harga, melainkan pemerintah membuat permainan ketersediaan  jenis produk. Untuk mengganti pertalite ke pertamax pemerintah tidak secara langsung menghilangkan ketersediaan pertalite karena menghindari tuduhan bahwa pemerintah mencabut subsidi dan menaikkan harga.

Trik cantik yang diambil pemerintah adalah mempersulit rakyat yang hendak membeli pertalite, yaitu dengan memberi syarat kepada konsumen  harus membeli menggunakan aplikasi myPertamina yang hanya bisa konsumen akses dengan ponsel pintar saja.

Kebijakan ini mulai diujicobakan pada tanggal 1 Juli di sebelas daerah di Indonesia dan kemudian baru akan berlaku nasional di antaranya di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin,
Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi (okezone.com, 1/7/2022)

Meski pemerintah dan PT Pertamina berkilah bahwa kebijakan membeli pertalite melalui aplikasi myPertamina sebagai upaya pemerintah memberikan subsidi tepat sasaran pada rakyat yang berhak saja. Namun, kebijakan ini dinilai banyak kalangan akan mempersulit rakyat kecil yang tidak memiliki fasilitas ponsel pintar dan kuota data untuk mengakses aplikasi tersebut. Seperti Direktur Centre of Economics and law studies (Celios) Bhima Yhudistira yang mengkritik kebijakan ini sebagai cara halus memaksa rakyat untuk membeli BBM nonsubsidi yaitu pertamax (cnnindonesia.com, 1/7/2022).

Selain itu Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengkritik kebijakan ini  justru akan menimbulkan masalah baru. bahkan Pipin dengan tegas mengatakan kebijakan ini harus dicabut karena kebijakan ini tidak memberi rasa keadilan dan kemudahan bagi rakyat. Selain karena penggunaan ponsel di SPBU cukup berisiko bagi keselamatan konsumen dan petugas penjual BBM juga tidak semua kalangan memiliki akses ke ponsel pintar dan kuota internet di setiap saat membutuhkan BBM bersubsidi(tempo.co, 30/6/2022).

Kritik tersebut juga mewakili rakyat kebanyakan seperti para sopir angkutan umum di daerah yang sudah memberlakukan kebijakan ini. Sebab, kemampuan ekonomi para sopir angkutan umum ini terbatas, bahkan banyak yang sudah berusia lanjut dan kesulitan menggunakan ponsel pintar. Kebijakan yang ditetapkan  pemerintah ini adalah kebijakan yang makin mempersulit publik memenuhi kebutuhan dan makin membebani secara finansial. Dikarenakan dampak dari sulitnya membeli BBM bersubsidi adalah kesulitan transportasi yang mudah dan murah bagi rakyat. Ongkos angkutan umum bisa saja dinaikkan karena para sopir terpaksa membelli pertamax akibat sulitnya kebijakan menggunakan aplikasi ini.

Selain itu kebutuhan pokok rakyat pun berisiko untuk naik karena biaya angkutan yang ikut naik karena sulitnya BBM bersubsidi untuk dibeli.

Alih-alih membuat kebijakan menyediakan BBM murah yang lebih memadai bagi seluruh rakyat, pemerintah justru memaksa publik untuk menggunakan BBM pertamax. Pada akhirnya subsidi di sistem kapitalisme adalah omong kosong belaka. padahal subsidi sendiri tidak cuma-cuma. Melainkan diambil dari uang pajak yang dibayarkan rakyat. Dalam sistem kapitalisme ini pemerintah mengambil keuntungan dari rakyat berlipat-lipat. Sumber daya alam yang menjadi bahan baku BBM sendiri adalah milik rakyat, kemudian dijual mahal kepada rakyat, lalu rakyat dijanjikan subsidi yang dibiayai oleh rakyat sendiri. Lalu subsidi tidak tersalurkan karena rumitnya kebijakan untuk mengaksesnya.

Akhirnya rakyat rugi dua kali karena sudah membeli BBM mahal dan juga membayar pajak untuk anggaran subsidi.
Sedangkan yang diuntungkan adalah kantung-kantung pejabat dan pengusaha tertentu. Aplikasi yang ditetapkan untuk mendapat BBM subsidi, bisa menjadi keuntungan bagi penyedia aplikasi dan merugikan publik. Bahkan pemilik bisnis ponsel pintar dan penyedia jasa kuota data juga turut diuntungkan. Memang beginilah aturan dalam sistem kapitalisme yang hanya berpihak kepada para kapital atau pemilik modal semata. tidak peduli rakyat dirugikan karena kesulitan memperolah BBM bersubsidi, yang terpenting BBM nonsubsidi menjadi pilihan rakyat yang kesulitan menggunakan aplikasi dan anggaran subsidi tetap harus dibayarkan oleh rakyat, karena kebijakan yang mencurangi kepentingan rakyat ini.

Tentu tidak hanya sebatas kritik yang perlu disuarakan tentang kebijakan yang mempersulit rakyat ini, melainkan penolakan harus ditunjukkan oleh semua lapisan masyarakat agar kebijakan sejenis ini tidak semakin banyak muncul.

Sangat berbeda dengan sistem aturan Islam yang menetapkan bahwa sumber daya alam seperti air, rumput, dan api termasuk BBM sebagai potensi alam yang ditetapkan Islam sebagai milik umat yang umat bersyirkah di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw.
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dilarang dimiliki oleh individu apalagi pihak asing, jangankan dimiliki bahkan pengelolaannya saja hanya boleh diserahkan pada negara yang menjadi wakil umat yang bersyirkah. Negara pun mengelola kekayaan alam ini hanya untuk kepentingan rakyat, bukan jadi lahan bisnis yang dicari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti prinsip ekonomi kapitalisme. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Hasil alam yang dikelola negara ini dapat didistribusikan kepada seluruh rakyat dengan adil tanpa memungut keuntungan sepeser pun, jika harus diperjualbelikan–hanya untuk mengganti biaya produksi yang tidak dapat tertutupi kas negara. Namun, jika kas baitul maal memadai, bahkan hasil alam seperti BBM ini dapat digratiskan. Jika hasil alam berlebih dapat dijual ke luar negeri untuk digunakan keuntungannya bagi kepentingan rakyat dalam negeri. Bukan justru memenuhi kebutuhan luar negeri tanpa peduli stok dalam negeri seperti yang menjadi sebab mahalnya  minyak goreng dan batu bara.

Oleh karena itu penolakan yang benar dan jelas harus disuarakan pada sistem kapitalisme agar diganti dengan sistem Islam kafah dan diterapkan di bawah institusi negara khilafah seperti yang dicontohkan para sahabat Nabi Khulafaur-Rasyidin. Maka tidak akan ada lagi kebijakan serupa yang tidak solutif dan mempersulit rakyat lagi.

Wallahualam bissawab.                                                                                                                                                          

About Post Author