29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Sibuk Kontestasi Politik, Abai Kesehatan Publik

Oleh Ummu Kholda
Aktivis Dakwah

Ancaman pandemi gelombang 4 dengan ditemukannya subvarian Omicron Ba-4 dan Ba-5 membuat negeri ini harus waspada. Dikutip Bisnis.com (29/6/2022) bahwasannya Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 telah mencatat penambahan kasus virus Covid-19 pada Selasa (28/6/2022) sebanyak 2.167 kasus. Sehingga total kasus positif sampai dengan tanggal tersebut telah mencapai 6.084.063 kasus.

Masih dari laman yang sama, diketahui, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka penambahan kasus positif tertinggi yaitu 1.250 kasus, kemudian disusul Jawa Barat dengan penambahan 425 kasus, Banten 227 dan Bali 54 kasus.

Dari angka tersebut, para ahli mampu memprediksi kasus Covid-19 di tanah air menembus angka sekitar 20 ribu lebih per hari. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak varian baru Omicron Ba-4 dan Ba-5 maksimum mencapai 25 ribu kasus per harinya. Sebelumnya, Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga telah mengingatkan bahwa Omicron bukan akhir dari pandemi Covid-19. Sehingga negara-negara dan masyarakat di dunia harus tetap waspada dan fokus untuk mengalahkan Covid serta tidak menyepelekan varian-varian baru yang terus bermunculan.

Munculnya varian-varian baru Covid-19 di Indonesia memang tidak dapat dihindarkan, ketika Allah Swt. berkehendak apapun dapat terjadi. Apalagi dalam situasi mobilitas masyarakat yang tinggi, tentunya kita tidak boleh menyepelekan bahkan harus waspada serta tidak khawatir yang berlebihan. Selain itu, kita juga dapat berupaya mencegah penyebarannya dengan menerapkan protokol kesehatan, mengurangi mobilitas, pola hidup sehat, terutama menjaga kebersihan agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita.

Namun mirisnya, di tengah meningkatnya varian baru Covid-19, dan sikap kehati-hatian atau waspada yang harus dilakukan masyarakat, para pemangku kebijakan justru menyibukkan diri dengan persiapan kontestasi politik yang akan berlangsung beberapa tahun lagi. Baik para pejabat maupun anggota partai politik sibuk mengadakan rapat pimpinan untuk membahas nama-nama Calon Presiden (capres) yang akan diusungnya pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu, ada pula partai yang sibuk dengan mencari koalisi dengan partai lainnya demi memperkuat kubu partai sekaligus memenuhi persyaratan pengajuan calon.

Tidak hanya itu, ada pula beberapa bakal calon presiden yang tengah menjabat di dalam pemerintahan, hari ini tak sedikit yang menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan disinyalir untuk menaikkan elektabilitasnya. Mereka tampak demikian serius untuk upaya merebut kursi kekuasaan di periode mendatang. Sementara untuk menanggapi kasus meningkatnya Omicron varian baru, pemerintah seolah demikian santainya. Dengan sekedar menyatakan bahwa situasi pandemi Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Meskipun ada kenaikan kasus dalam beberapa waktu terakhir, namun mereka berlindung pada kondisi positivity rate yang masih di angka 1,15℅. Dimana itu artinya masih di bawah standar yang ditetapkan WHO yakni sebesar 5℅. Bahkan ada juga pemimpin daerah yang hanya meminta kepada rakyatnya untuk tidak panik dan cukup waspada saja. Karena telah merasa aman dengan vaksinasi yang dilakukan sebelumnya yakni sudah mencapai 95℅ di wilayahnya. Tanpa mengindahkan faktor-faktor pemicu menyebarnya virus secara cepat.

Semestinya, sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya tidak seharusnya bersikap demikian. Hal yang harus diutamakan adalah kesehatan rakyatnya karena berhubungan dengan jiwa. Namun sistem yang ada yaitu Kapitalisme Demokrasi menghantarkan mereka pada sikap individualis yang lebih mementingkan urusan pribadi maupun kelompoknya. Apalagi tidak lama lagi pesta demokrasi akan segera digelar sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu lima tahun sekali. Pemilihan pemimpin atau pemilu yang berkala ini memang sudah menjadi metode khas sistem demokrasi yang akan mengangkat seorang pemimpin terpilih nantinya. Maka dari itu mau tidak mau dalam kondisi apapun harus terselenggara.

Itulah mengapa mereka seolah lebih memilih menyibukkan diri untuk agenda-agenda koalisi atau rapat kerja partai. Karena hal itu lebih menguntungkan dibanding mengurusi persoalan rakyatnya termasuk pandemi Covid-19 yang terus meningkat penyebarannya.

Sangat berbeda dengan sistem politik dalam pandangan Islam. Politik dalam Islam diartikan riayah suunil ummat (mengurusi urusan umat). Pemimpin dalam sistem ini akan bertanggung jawab penuh dalam menjaga dan memenuhi kebutuhan rakyatnya termasuk tatkala pandemi melanda.

Dalam Islam, politik mempunyai tempat dan kedudukan yang hukumnya dapat menjadi wajib. Karena mengurus dan memelihara urusan umat adalah kewajiban syariat Islam. Pentingnya politik dalam Islam tercermin dalam ungkapan Imam Al Ghazali berikut: “Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, tidaklah sempurna agama kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama menjadi pondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya pemimpin.” (Ihya Ulumuddin 1/7)

Politik dalam Islam melahirkan para pemimpin, negarawan dan juga politisi sejati. Dengan berbekal keimanan dan ketakwaan mereka dengan ikhlas mengurus segala kepentingan rakyatnya. Mereka juga memahami tujuan aktivitasnya yakni menggapai ridho Allah semata, bukan sebagai jalan untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya.

Kekuasaan adalah amanah yang akan berpengaruh kepada kemaslahatan rakyatnya khususnya umat Islam. Oleh karenanya umat Islam harus peduli dengan persoalan umat dan tidak boleh buta politik atau cuek terhadap politik. Semenjak turunnya Islam, kaum muslim sudah berpolitik yaitu dengan menghukumi setiap persoalan dengan hukum syariat Islam. Diwajibkan juga atas setiap muslim untuk senantiasa beramar makruf nahi munkar sebagai aktivitas politik yang penting terhadap setiap kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Jangan sampai menjadi setan bisu karena mendiamkan kezaliman dan tidak membela kebenaran. Apalagi berteman dengan kezaliman itu sendiri, naudzubillah.

Adapun terkait pemilu, Islam berpandangan bahwa ia hanyalah sebuah uslub atau cara untuk mengangkat seorang pemimpin. Tidak harus dilakukan secara berkala sehingga mereka dapat tetap fokus memerhatikan urusan rakyatnya termasuk menjaga kesehatan dan juga jiwa mereka.

Contoh sikap sebagai politisi dan negarawan yang terbaik sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin serta para pemimpin-pemimpin Islam terdahulu. Allah Swt. telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw. suri tauladan yang baik bagi kalian ….”

Oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai umat Islam untuk berjuang mewujudkan pemimpin yang amanah, yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun mencintainya. Sehingga tidak akan ada lagi rakyat yang terabaikan haknya sebagaimana dalam sistem Kapitalisme saat ini. Pemimpin seperti itu hanya dapat terwujud di dalam sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat secara kaffah.

Sistem pemerintahan tersebut dinamakan khilafah. Sementara pemimpinnya disebut khalifah. Mereka diangkat melalui baiat dan bertugas selama masih layak menjadi seorang pemimpin sesuai hukum syarak. Tidak ada batas waktu atau periode sebagaimana sistem demokrasi. Sehingga tidak diperlukan pemilihan secara berkala yang sangat menguras tenaga, pikiran, waktu maupun biaya yang fantastis. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

About Post Author