06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

G20 Beri Pujian Gombal, Indonesia Terlena Bahaya Kapitalisasi Global

Oleh Irma Yanti
Ibu Pemerhati Umat

Indonesia mendapat pujian atas kepemimpinannya di G20 dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Ia berterima kasih kepada Indonesia yang telah memainkan peran pentingnya dalam menempatkan isu-isu penting dan mendesak untuk dibahas oleh negara-negara berpengaruh di perekonomian dunia. Langkah tersebut telah sejalan dengan AS yang menghendaki hasil konkret pada rangkaian pertemuan G20 yang puncak pelaksanaannya pada KTT G20 pada 15—16 November 2022 mendatang (bali.jpnn.com, 10/07/2022).

Presidensi G20 2022 adalah forum pertama bagi Indonesia selama menjadi anggota G20. Sebagai tuan rumah penyelenggara rangkaian G20 hingga puncaknya KTT di Bali, Indonesia rela membenahi infrastruktur demi forum ini. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara ASEAN dan G20 yang dianggap berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian global.

Mengutip dari g20[dot]org, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa (UE) yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju. Anggotanya terdiri atas negara-negara dari berbagai kawasan di dunia, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.

Forum G20 menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Pada 01/12/2021, Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31/10/2021 di Kota Roma, Italia.

Beberapa alasan yakni Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli di antara anggota G20, PDB Indonesia menembus satu triliun dolar AS digadang-gadang akan menjadi kekuatan pasar baru di kancah global, Indonesia mendapat rezeki bonus demografi SDM, serta kekayaan SDA yang melimpah, semua itu dinilai cukup logis bagi negara G20 menjadikan Indonesia sebagai Presidensi G20. Namun, benarkah beberapa alasan tersebut berbanding lurus dengan harapan Indonesia menjadi negara hebat, kuat, dan mandiri?

Memiliki potensi ekonomi ternyata tidak semudah harapan jika posisi politis negara di kancah global bukan sebagai pemegang kendali. Pujian dan peringkat yang diberikan politik global untuk Indonesia hanyalah kamuflase pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto yang selalu menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan setiap individu penduduk. Pertumbuhan tersebut hanya dihitung berdasarkan jumlah rata-rata, sedangkan penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah jumlahnya sangat timpang.

Pada faktanya justru pendapatan orang-orang kaya dan para oligarki kapitalislah yang lebih banyak menyumbang angka pertumbuhan tersebut, bukan mayoritas rakyat. Bagaimana mungkin perhitungan semacam ini mencerminkan gambaran ekonomi rakyat secara keseluruhan?

Bagi Indonesia, forum G20 berdampak baik perekonomian negara. Para pemangku kekuasaan mengeklaim gelaran G20 akan menciptakan kontribusi Rp7,4 triliun bagi PDB Indonesia, meningkatkan konsumsi domestik, menyerap tenaga kerja, mengenalkan pariwisata sehingga jumlah wisatawan mancanegara meningkat, serta mendorong investasi global pada UMKM dalam negeri, mengingat 80% investor global berasal dari negara-negara G20.

Keberadaan UU Cipta Kerja yang selama ini sudah “dipersiapkan” pun turut mengamini harapan negara kapitalis global terhadap gelaran G20, yakni peluang investasi di sektor-sektor strategis sebagaimana isu prioritas yang diusung Indonesia kali ini, seperti kesehatan, transisi energi, dan transformasi digital.

Hal ini mengindikasikan bahwa posisi dan daya tawar Indonesia akan selalu mengikuti arahan kepentingan kapitalis global. Indonesia harus berperan lebih besar di kancah global. Ya, berperan untuk memenuhi kehendak kapitalis global.

Di sisi lain, kekayaan alam negeri ini adalah primadona bagi negara lain, berupa cadangan batu bara, minyak, gas bumi, nikel, emas, dan komoditas tambang lainnya. Tidak heran bila banyak negara ingin bekerja sama dengan Indonesia di bidang energi, semisal proyek EBT, ekonomi hijau, mobil listrik, dan lain-lain.

Bagi negara kapitalis global, Indonesia hanyalah ceruk pasar perekonomian mereka. Dirayu dengan ekspor bahan baku, investasi, dan regulasi yang mendukung, lengkap sudah posisi Indonesia sebagai “bumper” menghidupi perekonomian global. Sementara itu, rakyat negeri ini tetap merana dan menderita akibat kebijakan kapitalistik yang selalu menguntungkan korporasi kapitalis.

Setiap forum ekonomi internasional akan selalu mengikat negara yang terlibat. Mereka harus tunduk dan mengikuti ketetapan internasional. Hal itu sudah menjadi rumus baku kapitalisme melakukan penjajahan ekonomi. Tanpa menjajah, kapitalisme tidak akan bisa menancapkan hegemoninya. Akhirnya, jargon menjadi negara hebat dan mandiri bagi negara berkembang hanyalah kamuflase karena lahir dari dikte negara adidaya.

Padahal menjadi negara hebat, kuat, dan mandiri, haruslah memiliki keberanian untuk lepas dari ikatan-ikatan perjanjian internasional yang mengekang. Kekuatan adidaya haruslah dilawan dengan kekuatan sepadan, yakni negara yang berideologi kuat. Walhasil, Khilafah Islamiah adalah kekuatan berimbang jika ingin melawan imperialisme global.

Dengan penerapan ideologi Islam, khilafah mampu mengusir kekuatan asing yang merongrong negeri-negeri muslim. Khilafah juga akan memberdayakan secara optimal pengelolaan SDA untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Tidak boleh ada swastanisasi atau privatisasi SDA untuk kepentingan pribadi maupun korporasi. Pemilik kekayaan SDA adalah rakyat, maka negara hanya bertugas sebagai pengelola dan mendistribusikannya secara murah dan mudah kepada rakyat.

Negara khilafah juga akan menghentikan dominasi dolar AS dengan menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya. Seperti kita ketahui, saat ini hegemoni dolar AS telah menjerat banyak negara dalam tumpukan utang dan krisis. Tepatlah mata uang yang dapat melawan dominansi dolar AS hanyalah standar emas dan perak atau yang lebih dikenal dengan sebutan dinar dan dirham. Emas dan perak merupakan mata uang mandiri dan memiliki nilai intrinsik dan stabil. Dapat dicetak tanpa harus disandarkan pada mata uang apa pun. Emas dan perak harus menjadi mata uang perdagangan dalam dan luar negeri.

Selain itu, khilafah akan membangun ekonomi dari sektor hulu ke hilir. Artinya, pembangunan ekonomi harus dimulai dengan mewujudkan industri berat dan strategis lebih dahulu. Jika sudah terwujud, proses pembangunan ekonomi di sektor yang lebih ringan tentunya lebih mudah untuk dilakukan. Negara juga akan menata pilar pembagian kepemilikan harta (kepemilikan individu, umum, dan negara) sesuai ketentuan syariat Islam.

Memang Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara hebat dan kuat. Seperti beberapa alasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Akan tetapi, potensi itu hanya akan menjadi bulan-bulanan kapitalis global ketika tidak dikawal dengan kekuatan ideologi yang mumpuni, yakni Islam yang mampu melawan kapitalisme global yang mendominasi.

Dalam kesatuan khilafah, Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Jumlah penduduk banyak dengan kualitas akidah yang mumpuni bukan semata euforia bonus demografi, SDA melimpah dengan produktivitas tinggi bukan sebagai konsumen yang dihitung tingkat daya belinya, militernya tidak kalah hebat, serta capaian lainnya sebagai tanda keberkahan atas ketundukkan terhadap syariat Tuhan semesta alam.

Wallahualam bissawab.

About Post Author