06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

DPC PPMI Karawang mengajukan Permohonan Audiensi ke Kementrian Ketenagakerjaan RI, terkait PP di PT. BPAS Karawang.

Jakarta, 21 Juli 2022 | Terkait pemberlakuan Peraturan Perusahaan di PT. BPAS, DPC PPMI mengajukan permohonan Audiensi ke Kementrian Ketenagakerjaan Dirjen PHI dan Jamsostek. Rombongan terdiri dari Bpk. Ato (Ketua DPC PPMI Karawang), Bpk. Nanang Nurdiansyah (Sekum DPC PPMI Karawang), Ketua PPA PPMI PT. BPAS Karawang beserta pengurus lainnya.

Rombongan diterima oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun isi dari surat Audiensi tersebut adalah sbb:

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Persaudaraan !!!

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua serta kami sampaikan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa selalu diberikan syafaat di yaumil akhir.

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ato Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang

Nama : Nanang Nurdiansyah Jabatan : Sekretaris Umum Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang Selaku Dewan Pengurus Cabang (DPC PPMI) Kab. Karawang,

yang tecatat pada pada Dinas Tenaga Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomer pencatan : Pen.568/2010/HI-Syaker/VII/2011, Tertanggal 3 Juli 2011, pada Kantor di Markas Komando DPC PPMI Kabupaten Karawang yang beralamat di Ruko Archadia Blok XII B No.30, Jln Galuh MAS – Sukaharja kec.Teluk Jambi-41361, bertindak dan atas nama anggota kami PPA PPMI PT. BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA dengan nomor Pencatatan ; Penc 568/6844/HIPK/XI/2020, Tanggal 19 Nopember 2022, yang beralamat di Jl. Raya Kosambi – Curug Kp. Krajan II RT. 020, RW. 003, Desa Curug Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 41371.

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Audensi untuk meminta kejelasan terkait disyahkanya Peraturan Perusahaan di PT. BANGUN BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA oleh Direkrtur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210715008/B/X/2021 Bahwa terlebih dahulu kami jelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021 Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengesyahkan Peraturan Perusahaan PT. BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA yang beralamat di GRC.Board Lt 3 Jl S Parman Kav.64 Telepon : 02153666800 dan mulai berlaku pada tangal terhitung tangal 24 Oktober 2021 s.d 23 Oktober 2023.

2. Bahwa setelah disyahkannya Peraturan Perusahaan dengan Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210715008/B/X/2021 Pihak Management PT BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA memberlakukan Peraturan Perusahaan tersebut kesemua anak cabang Perusahaan.

3. Bahwa sebelum disyahkanya Peraturan Perusahaan di PT BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA Pihak Perusahaan telah menawarkan untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nasional dan dari semua SP/SB Group Bangun Perkasa Adhitama Sentra ( PUK SP KEP SPSI, PUK SPAI FSPMI, PK’ PPMII 98 dan PPA PPMI sepakat untuk membuat PKB Nasional.

4. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 SP/SB Group Bangun Perkasa Adhitama Sentra ( PUK SP KEP SPSI, PUK SPAI FSPMI, PK’ PPMII 98 dan PPA PPMI ) mengajukan Permohonan PKB Nasional dengan nomor surat : 001/SP,SB GROUP BPAS/XI/2020 kepada pihak Perusahaan PT BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA dengan bukti ( terlampir).

5. Bahwa Peraturan Perusahaan PT. BANGUN BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210715008/B/X/2021 bertentangan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan PERMENAKERTRANS Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PKB karena tidak melibat para pihak.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Direkrtur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210715008/B/X/2021 poin ke 6 (Enam) yang isinya Bilamana didalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan pengajuan data dan atau keterangan yang menjadi dasar dari pengesahan Peraturan Perusahaan ini atau terdapat kesalahan / kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini dan atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

dibatalkan dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal – hal yang telah disampaikan di atas maka kami selaku Dewan Pengurus Cabang (DPC PPMI) Kabupaten Karawang meminta kepada Kepada Direkrtur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk membatalkan/mencabut Peraturan Perusahaan PT.BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA sesuai yang tercatum di poin ke 6 ( Enam ) dan memanggil pihak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja serta mendorong pihak Perusaahan untuk segera menindak lanjuti surat Permohonan PKB Nasional sesuai dengan amanat Undang – Undang, Namun jika dalam waktu 5 ( Lima ) hari kerja sejak Surat Peremohonan Audensi dari kami tidak ada tanggapan, maka Kami akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada hukum pidana, hukum perdata dan menempuh jalur non litigasi (Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum) di dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Billahitaufiq Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

About Post Author