30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

PAJAK MELEJIT RAKYAT TERCEKIK

Oleh Asma Dzatin Nithaqain

Umar berkata, “suatu Negeri akan hancur meskipun dia makmur.” Mereka bertanya, “bagaimana suatu Negeri akan hancur padahal dia makmur?” ia menjawab, “jika penghianat jadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang fasik.” Umar bin Khattab.

“sungguh miris tinggal di negeri KONOHA, rakyat ditindas penguasa bertingkah”

Jakarta-pemerintah resmi meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai 14 juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisisikan sampai dengan 2023, dan berlaku 1 Januari 2024 secara penuh. Bisnis.com

Tagar stop bayar pajak belum lama ini sempat ramai diperbincangkan dimedia sosial. Menteri keuangan Sri Mulyani bahkan turut merespon persoalan ini. Sri Mulyani menyampaikan mereka yang tak mau bayar pajak artinya tidak ingin melihat Indonesia maju. Menurutnya, ajakan-ajakan tersebut juga lebih baik tidak perlu ditanggapi. Detikcom

Hal ini juga ditanggapi oleh wakil ketua umum partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis “sebenarnya Sri Mulyani melakukan reaksi yang berlebihan terhadap pihak yang menyerukan boikot bayar pajak, dengan meminta mereka untuk tidak tinggal di Indonesia. Karena yang menyerukan bisa dipidana, yang tidak membayar pajak ada sanksi pidana juga,” Ungkapnya. Jumat (22/7/2022). Detikcom

Rakyat Indonesia sejak dulu sampai sekarang terus-terusan dirundung oleh berbagai macam permasalahan mulai dari Politik, Agama, BBM, Pembullyan, Kemiskinan bahkan masalah Pajak sekalipun. Dari fakta di atas Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau membayar pajak adalah orang yang tidak menginginkan Indonesia maju. Pertanyaannya, apakah hanya dari pajak saja Indonesia bisa maju? Lalu kemanakah hasil dari pengelolaan SDA-SDA di seluruh wilayah Indonesia? Hal ini patut kita pertanyakan.
Seruan stop membayar pajak sejatinya merefleksikan beratnya beban rakyat semakin menghimpit dengan beragam pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, sebab dalam sistem sosialis kapitalis pajak dijadikan sumber utama pemasukan Negara selain utang. Yang bahkan sampai hari ini rakyat tidak banyak merasakan dampak positif dari pengelolaan pajak. Dan yang lebih parahnya lagi masyarakat terancam sanksi pidana dan denda bagi yang tidak membayar. Hal ini tertera dalam UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Rakyat Indonesia dicekik dengan berbagai macam permasalahan yang tak kunjung diselesaikan, disaat rakyat menyuarakan keinginan bebas dari beban Pajak, malah pemerintah menerapkan aturan yang memastikan tidak ada yang lolos dari jerat pajak. Karena identitas kependudukan diintegrasikan menjadi kartu wajib pajak. Kebijakan jelas menggambarkan betapa rezim sekuler pemalak.bukan pemberi riayah dan solusi bagi rakyat.

Indonesia dikenal dengan Sumber Daya Alamnya yang sangat banyak, mulai dari tambang (Emas, Batu Bara, Perak, Aluminium dan lain-lain), Gas Alam, Minyak Bumi, Lautan yang luas, pariwisata dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari kekayaan alam Indonesia, rakyat dalam Negeri ini tidak akan lagi merasakan yang namanya kemiskinan apalagi untuk membayar pajak, karena sejatinya kekayaan alam Indonesia mampu membiayai kehidupan rakyat dan infrastuktur dalam Negeri ini.
Yang membuat kita heran lagi dengan kekayaan alam Indonesia yang begitu banyak, Negara tercinta kita malah terlilit hutang yang besarnya mencapai triliunan, kok bisa? Lalu kemana hasil pengelolaan tambang emas PT Freeport Indonesia yang menghasilkan 240 kg emas setiap harinya, kenapa rakyat Indonesia tidak pernah menikmati hasilnya?, bukankah itu semua milik seluruh rakyat Indonesia?, lalu kepemilikan siapakah kekayaan yang ada di negeri ini, kalau tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya, sehingga pajak pun menjadi tanggung jawab rakyat ini. Sungguh miris tinggal di Negeri Konoha, rakyat ditindas penguasa bertingkah.

Barang atau benda yang dibeli dengan hasil keringat sendiri harus dibayar pajak kepemilikannya, bahkan rumah yang dibangun di atas tanah milik Allah pun dipajaki oleh pemerintah, lama-lama makan pun dipajaki. Rakyat sudah tercekik dengan harga BBM yang melonjak, harga kelapa sawit menurun drastis, ditambah lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah makin mencekik rakyat di Negeri ini. Hal ini terjadi karena negeri ini mengadopsi paham sosialis kapitalisme yaitu hanya melihat apakah segala sesuatu itu bisa menghasilkan uang.

Pada masa kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz tidak satupun masyarakat yang miskin, karena pada masa itu pemerintah memenuhi kebutuhan rakyatnya mulai dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. Bahkan dikatakan pada masa itu tidak satupun rakyat yang mau menerima zakat, dikarenakan mereka merasa tidak memiliki hak dan kategori sebagai penerima zakat, sebab kebutuhan rakyat sudah dipenuhi oleh pemerintah.

Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama kepemilikan umum meliputi api yaitu yang bersifat membakar (gas, batu bara dan minyak bumi), air juga termasuk kedalam kepemilikan umum, dan tanah yaitu rakyat bebas bertempat tinggal dimana saja yang mereka inginkan di dalam negeri tersebut. Ini semua dinikmati oleh masyarakat umum, siapapun di Negeri itu boleh menikmatinya, dan tentu dibawah pengelolaan Negara, kepemilikan ini tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun Negara. Yang kedua, kepemilikan Negara yaitu meliputi tanah sengketa, tanah kharaz (tanah yang terbengkalai atau tidak ada yang mengelola) kepemilikan ini dialokasikan ke pembangunan infrastuktur dan persenjataan atau keamanan negara. Yang ketiga kepemilikan individu yaitu kepemilikan yang meliputi harta warisan, pemberian Negara dan hasil usaha sendiri (motor, rumah dan lainnya). Kepemilikan ini tidak boleh diganggu gugat oleh umum ataupun Negara.

Inilah keadilan yang sesungguhnya dalam aturan syariat Islam, segala sesuatu akan diukur sesuai tupoksinya masing-masing. Hak milik umum tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun Negara, hak milik individu tidak boleh dimiliki oleh umum ataupun Negara, hak milik Negara akan dinikmati oleh seluruh rakyat yang ada di Negara tersebut. Dan yang lebih penting pemerintah di Negara Islam hanyalah sebagai pelayan masyarakat bukanlah penguasa.

About Post Author