04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Visi Perdamaian Dunia Dicapai, Urusan Nyawa Rakyat Malah Abai

Oleh Ummu Alifah
Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK

Perdamaian dunia tentu adalah harapan mulia yang wajib diupayakan oleh semua kalangan. Namun menjadi sebuah pertanyaan besar ketika didapati seorang pemimpin demikian memerhatikan visi global dan misi perdamaian dunia, namun abai pada tragedi kemanusiaan yang terus berulang menimpa rakyatnya sendiri.
Diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengadakan safari perdamaian ke dua negara yang kini tengah berkecamuk perang. Pada 29 Juni Jokowi menyambangi Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina berjumpa dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. Sebagaimana disiarkan melalui website kemlu.go.id (30/6/2022) bahwa kedatangannya adalah sebagai perwujudan rasa peduli atas kondisi Ukraina. Undangan pun disampaikan agar Ukraina bisa menghadiri KTT G20 pada November 2022 yang akan dihelat di Bali.
Masih diberitakan oleh kemlu.go.id (1/7/2022), pada 30 Juninya Presiden Jokowi melanjutkan lawatannya ke Istana Kremlin, Moskow, bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Berbekal amanat konstitusi, dimana visi Indonesia akan senantiasa berupaya turut berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.
Dari kedua lawatan itu disebutkan bahwa tujuannya tiada lain demi misi kemanusiaan dan hanya berharap peperangan dapat segera diakhiri. Berikutnya berharap juga agar rantai pasok pangan, pupuk dan energi dari dan menuju dua negara yang tengah bertikai tersebut bisa sesegera mungkin dipulihkan.

Ironis
Banjir pujian pun berdatangan. Mulai dari politisi dalam negeri hingga warganet internasional. Intinya mereka memuji dari sisi keberanian Indonesia untuk menjadi juru damai peperangan yang telah memakan banyak korban maupun kerugian materi dan imateri kedua pihak bahkan dunia secara keseluruhan.
Namun, kritik-kritik pun tak absen bermunculan, khususnya dari kalangan para pengamat perpolitikan. Salah satunya disampaikan oleh pengamat politik Fatma Sunardi. Ia menyoroti betapa ironisnya, ketika atas nama misi damai dan kemanusiaan rela jauh-jauh ke Ukraina dan Rusia, sementara dalam waktu bersamaan lalai terhadap keselamatan puluhan nyawa TKI yang meregang nyawa di tahanan imigrasi Malaysia (MNews.com, 13/7/2022).
Perlu diketahui, dikutip dari hidayatullah.com (29/6/2022) bahwa dilaporkan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), telah meninggal 149 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta ada beberapa lainnya menjadi korban penganiayaan di Pusat Tahanan Imigrasi (DTI) Sabah, Malaysia. Jumlah terebut secara rinci terjadi selama tahun 2021 sebanyak 101 warga negara Indonesia (WNI), dan 48 lainnya meninggal dari Januari hingga Juni 2022. Beberapa sumber menyebut, alasan banyaknya TKI yang tewas itu dikarenakan perawatan yang minim, kesulitan akan akses air, sabun mandi hingga penganiayaan. Atagfirullah, sungguh kisah tragis dan memilukan.
Jika demikian, apa sebenarnya motif dan tujuan pemerintah? Yakin sekadar demi visi global dan misi mendamaikan dunia?

Demi Apresiasi Dunia dan Korporasi
Ada beberapa motif yang bisa terdeteksi dari kunjungan tersebut, selain misi perdamaian dunia dan kemanusiaan. Pertama, untuk meraih apresiasi dan atensi dari dunia luar. Dengan fakta bahwa Indonesia sebagai negara berkembang, jauh panggang dari api untuk mampu menghentikan peperangan skala global. Apa yang disampaikan oleh Kepala Program Pertahanan dan Strategi Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Dr. David Engel bisa menjadi satu argumennya. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak memiliki kekuatan yang cukup bahkan dalam mendesak kedua pihak untuk gencatan senjata. Lebih lanjut dirinya blak-blakan mengatakan betapa langkah Pemerintah Indonesia tersebut terlalu basa-basi (intisari.grid.id, 30/6/2022).
Kedua, demi suksesnya agenda G20 yang selama setahun ini presindensinya dihelat di Indonesia. Dimana hakikatnya KTT ekonomi dan politik tingkat dunia tersebut lebih untuk menjadikan Indonesia sekadar sebagai negara pendukung majunya mesin ekonomi global yang diketuai oleh negara-negara Barat khususnya Amerika.
Ketiga, motif yang banyak disebut-sebut oleh para pengamat ekonomi global, bahwa kunjungan pemerintah Indonesia ke Ukraina dan Rusia adalah demi melancarkan kembali berjalannya rantai pasok gandum untuk korporasi mie instan Indonesia. Selama Ini kebutuhan gandum Indonesia khususnya untuk pabrik mie instan di antaranya didapat dari Ukraina dan Rusia. Sepanjang tahun 2017 sampai 2021, keduanya masuk ke dalam 10 pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Bahkan tahun 2018 hingga 2020, khusus Ukraina tercatat menjadi negara pengimpor gandum terbesar untuk negeri ini (kompas.com, 3/3/2022).
Di awal peperangan, akhir Februari 2022, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyampaikan kekhawatirannya terkait sulitnya pengadaan hingga melonjaknya harga bahan baku gandum. Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman membeberkan bahwa stok bahan baku bagi perusahaan besar masih dalam taraf aman hanya sampai tiga bulan saja. Sementara hingga kini, terhitung perang Rusia-Ukraina telah berlangsung hampir setengah tahun. Bisa dibayangkan industri mie instan, roti dan turunannya akan kesulitan bahan baku jika rantai pasok impor dari kawasan konflik tak juga disudahi. Lebih lanjut tentu hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya tingkat produksi. Dimana pada gilirannya, apa yang ditakutkan berupa merosotnya pemasukan korporasi bukan perkara yang mustahil terjadi.
Lantas di mana motif untuk kebaikan rakyat luasnya?Ada yang berkata, “Lho, mulusnya rantai pasok gandum, kan agar kenaikan harga mie instan dan roti dalam negeri bisa dicegah, akhirnya untuk rakyat-rakyat lagi.” Mungkin yang berkata demikian sudah lupa kalau rakyat itu makanan pokoknya beras alias nasi, bukan mie atau roti. Kalau mau memikirkan rakyat, alangkah lebih pas mendongkrak produksi beras dalam negeri sekaligus distribusi yang merata sampai pada rakyat, individu per individu. Buktinya, kini hal tersebut masih menjadi PR besar negara. Oleh karenanya, kuat dugaan bahwa motif terbesarnya adalah demi korporasi, sementara rakyat diposisikan nomor sekian.
Maka ketika berusaha menjalankan visi luar negeri, bukan lantas urusan dalam negeri diabaikan. Jangan sampai visi dunia dicapai, namun lalai pada nasib dan nyawa rakyat sendiri.

Semua karena Sistem Kapitalisme Sekuler
Itulah fakta miris dari dianutnya paradigma kapitalis sekuler. Kapitalisme telah menjerat pemikiran para pemimpin negeri untuk lebih loyal pada korporat dibanding rakyat. Itu karena korporatlah yang telah memberi fasilitas dana fantastis dalam menghantarkan mereka duduk di kursi kekuasaan. Sedangkan rakyat, sekadar pihak yang dimintai restunya lima tahun sekali dalam pemilu. Dimana ketika mereka telah meraih kedudukan, janji-janji manis yang ditebar ketika kampanye kerap dilempar ke belakang.
Kapitalisme pula yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang demikian tunduk dan senantiasa ingin meraih ridha adidaya Barat. Visi politik luar negeri yang ingin sejajar di kancah global, hakikatnya tetap menjadi angan. Itu karena negara adidaya dunia, Amerika dan Barat pada umumnya tak akan membiarkan negara lain bangkit menjadi negara besar dan keluar dari dominasi mereka.
Kehidupan yang sekuler telah menjauhkan peran agama dalam pengaturan perkara kehidupan. Urusan berpolitik, bernegara, mengurus warga dan seterusnya, domain agama dilarang turut serta. Tidak heran ketika urusan-urusan rakyat pun pada akhirnya dipinggirkan hampir tak terjamah. Kasus tewasnya 149 TKI di tahanan Malaysia itu cukup menjadi bukti betapa abai dan lalainya negara mengurusi penghidupan dan nyawa rakyat.

Visi Misi Luar Negeri Sistem Islam
Sebagai agama yang bersifat ideologis, aturan Islam (syariat) bersifat menyeluruh (kafah). Tak ada celah satu problem kehidupan pun dimana syariat absen dalam menyolusikannya. Ia datang dari hukum Allah yang Mahasempurna, yakni Zat yang Maha Mengetahui Hakikat kebaikan dan keburukan, kebenaran dan hal yang salah.
Berkenaan dengan visi misi luar negeri, Islam memiliki konsep yang luar biasa yakni menciptakan tatanan dunia ada dalam cahaya dan perlindungan Zat yang Mahakuasa, rahmatan lil ‘aalamiin. Dengan mewujudkan visi politik yang akan menjadikan sistem pemerintahan Islam menjadi adidaya dunia, terbebas dari ketundukan dan arahan negara lain (kafir).
Berbekal syariat Islam kafah, negara dalam sistem Islam atau disebut khilafah akan mengontruksi hubungan dengan negara lain di beragam bidang. Mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lainnya.
Islam pun mengamanatkan bahwa segala bentuk penjajahan yang menjadikan satu pihak menghamba pada selain Rabbnya, wajib dihapuskan. Maka dakwah akan digencarkan oleh negara khilafah dengan cara-cara terbaik yang diserukan pada dunia. Ditambah dengan semangat jihad fii sabilillah, sebagai pengokoh dakwah.
Dalam perkara peperangan yang dilakukan dua atau lebih negara asing, khilafah tentu akan turut andil dalam mendamaikannya, namun dengan asas yang tak keluar dari akidah dan syariat Islam. Hal ini dilakukan bukan dalam rangka mencari muka di kancah politik dunia, namun lebih pada ketundukan pada amanat Asy-Syari’ (Allah Swt.).
Demikian pula sebagai negara yang enggan berada di bawah kungkungan dominasi asing, khilafah akan menjadikan kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengurusan rakyat sebagai prioritas. Kesejahteraan berupa tercukupinya kebutuhan asasi individu; sandang, pangan, papan mutlak kewajiban pemerintah. Dengan mekanisme berupa dibukanya secara luas lapangan-lapangan kerja bagi para lelaki dewasa agar sanggup dalam memenuhi kebutuhan asasi dari individu-individu yang menjadi tanggungannya. Begitupun dengan hajat kolektif rakyat, dari kesehatan, pendidikan, hingga keamanan, mutlak pula menjadi kewajiban negara secara langsung.
Dengan semua itu, tak akan ada lagi warga-warga negara yang mengemis pekerjaan ke negara asing, terlebih dengan bekal skill dan pendidikan yang minim. Sebagaimana yang masih menjadi problem saat ini, sebagai negara berkembang yang menganut sistem Kapitalisme.
Sungguh hanya dengan menggantikan sistem Kapitalisme menjadi sistem Islam dalam bingkai khilafah, akan menhantarkan negara memiliki kekuatan yang hakiki dan mampu mendamaikan dunia sekaligus mengurus semua urusan rakyat dengan sempurna. Wallahu a’lam bi ashshawwab.

About Post Author