29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Job Fair, Akankah Menjadi Solusi Masalah Pengangguran?


Oleh Suryani
Pegiat Literasi

Pengangguran telah menjadi problematika yang tak kunjung usai. keberadaannya menjadi PR besar bagi pemerintah dalam menuntaskannya. Apalagi setelah terjadi wabah pandemi Covid-19, angkanya pun melonjak tajam, karena tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 5,53 persen dari 208,54 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi.
Menyikapi tingginya angka pengangguran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung untuk menanggulanginya. Salah satunya dengan menggelar acara job Fair yang diadakan di Thee Matic, Majalaya. Acara tersebut bertema SolokanJeruk (Soljer) Fair. Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan melalui momen ini diharapkan setiap perusahan berkontribusi untuk menyukseskannya. (Bandung.pojoksatu.id, Kamis 28 Juli 2022)
Munculnya job Fair dimaksudkan untuk mendorong orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan untuk mencoba mencari peruntungan dengan mengikutinya. Beribu-ribu orang mendatanginya walau mereka tahu lowongan yang disediakan perusahan tidak sebanding dengan orang yang melamar, namun warga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan tetap antusias mengikutinya.
Tingginya angka pengangguran di negeri ini memang sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Namun apakah dengan adanya acara tersebut masalahnya bisa terurai dan terselesaikan? Rupanya hal itu jauh panggang dari api. Dengan pertimbangan jumlah pengangguran yang begitu banyak sedangkan lowongan pekerjaannya hanya sedikit, maka bisa dipastikan adanya job Fair belum bisa menjadi solusi.
Indonesia kekayaan alamnya melimpah; kekayaan laut, tanah pertanian yang subur, hutan, aneka tambang, dan yang lainnya. Seharusnya menjadi modal lebih dari cukup mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyatnya. Akan tetapi akibat salah kelola, yang menikmatinya hanyalah segelintir orang saja.
Dalam sistem kapitalisme, penguasa tidak menampakkan keberpihakannya kepada rakyat, seolah tidak memiliki kewajiban menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Mereka dibiarkan bersusah-susah mencari pekerjaan sehingga ada semboyan “dapat kerja berarti kamu beruntung, kalau tidak bekerja ya nasibmu buntung”.
Satu sisi kekayaan alam diserahkan pengelolaannya kepada swasta baik lokal maupun asing, sehingga keuntungannya bukan mengalir ke kas negara tapi kepada para pemilik modal atau para kapital.
Negara penganut kapitalisme di seantero dunia, sekalipun terkategori negara maju sampai hari ini tidak mampu menuntaskan masalah pengangguran. Oleh karena itu berbagai program yang digulirkan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan pengangguran selama sistem kapitalisme tetap dipertahankan.
Berbeda dengan sistem Islam, yang memiliki cara tersendiri dalam menuntaskan persoalan pengangguran, diantaranya: pertama, pendidikan terjangkau bahkan gratis diberikan kepada seluruh warga negara, sehingga semua pihak dapat mengakses pendidikan tanpa dibebani biaya. Agar mereka mempunyai skill untuk bekal bekerja, mereka juga diberikan pemahaman tentang kewajiban bagi laki-laki untuk bekerja mencari nafkah.
Kedua, jika ada individu masyarakat malas bekerja, cacat atau tidak memiliki keahlian maka negara wajib memaksa mereka bekerja dengan menyediakan sarana dan prasarananya.
Ketiga, negara akan memberlakukan investasi halal atau non ribawi untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan tambang untuk meningkatkan volume perdagangan, jika kas negara tidak mampu memenuhinya. Investasi hanya berlaku untuk warga negara bukan investasi asing, karena investasi asing hanyalah jeratan penjajahan.
Keempat, negara mengembangkan industri alat-alat (penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya betbagai industri.
Kelima, kewajiban bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki saja yang berkewajiban menafkahi keluarganya, kaum perempuan tidak diwajibkan bekerja, sehingga dengan itu akan menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan kebijakan tersebut lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh para laki-laki kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi perempuan.
Semasa Islam diterapkan dengan sempurna, kepemimpinan berjalan sesuai dengan fungsinya yakni sebagai peri’ayah (pengayom urusan) rakyatnya. Mereka yang memiliki kekuasaan sangat paham betul bahwa amanahnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Jika ada satu saja rakyat yang terhalang dalam memenuhi nafkah keluarganya, maka pemimpin tersebut ikut berdosa. Nabi saw. bersabda:
“Imam/pemimpin adalah raa’in (pengembala/pengurus) rakyatnya, dan dia bertanggungjawab atas kepengurusannya (rakyatnya)”. (HR Bukhari)
Saat ini kaum muslimin hanya bisa berharap kepada sistem Islam yang mempunyai solusi tuntas atas semua permasalahan umat manusia termasuk masalah pengangguran. Maka dari itu harus ada upaya yang kuat untuk mengembalikan semua aturan kehidupan ini kepada sistem Islam dengan cara terus menerus mendakwahkan Islam kepada semua lapisan masyarakat agar memahami urgensinya.
Wallahu a’lam bi ash sawwab

About Post Author