30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Ramai Partai Daftar Pemilu, Inikah Solusi Masalah Negeri?

Oleh Intan A. L
Pemerhati Remaja

Awal bulan ini Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tahapan pendaftaran dan penyerahan dokumen ini akan dilakukan selama 14 hari, yakni sampai 14 Agustus 2022. Hingga hari ke 10 sudah ada 22 parpol yang mendaftar (Nasionaltempo.co, 10/08/2022). Fenomena ini menunjukkan betapa minat dalam perhelatan kekuasaan ini masih sangat tinggi. Belum lagi tidak sedikit pihak yang menaruh perubahan pada parpol dengan anggapan mengganti penguasa maka dapat mengganti kebijakan yang ada agar sesuai dengan harapan mereka.

Jika kita telisik sudah sekian kali diselenggarakan pesta politik ini, sudahkah parpol yang terlibat memenuhi ekspektasi rakyat? Faktanya hasil survei terbaru untuk aspek kepercayaan publik saja, parpol menempati urutan terendah. Rendahnya kepercayaan publik menunjukkan bahwa mereka menilai parpol jauh dari profesionalisme sebab selalu kembali bergelut dengan kepentingan partai yang bahkan menomor sekiankan kepentingan publik. Hal demikian juga dianggap mengkhianati kepercayaan rakyat. Kebobrokan ini juga tak lepas dari mekanisme politik demokrasi sekuler kapitalistik yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan dalam membangun kekuasaan parpol.

Politik balas budi kerap terjadi karena modal politik itu bukan sesuatu yang murah. Maka para sponsor dengan beragam kepentingan akan turut andil mendanai mereka yang sedang berlomba meraih kekuasaan. Pada akhirnya berapa kali pun pergantian parpol yang berkuasa, perubahan lebih baik yang diharapkan akan pupus. Sebab kekuasaan telah bersinergi dengan pemodal yang menjadikan keberpihakan penguasa timpang. Siapa yang bermodal, maka dia yang memiliki power. Sehingga hambatan terbesar untuk terwujudnya perubahan adalah sistem politik itu sendiri. Sistem rusak yang mudah dimanipulasi sesuai kehendak pemilik power.

Islam memandang politik adalah cara untuk mengurus urusan umat, bukan sebagai komoditas dalam mengeruk keuntungan. Ia adalah amanah berat yang bahkan para sahabat Nabi saw. banyak hindari. Rasulullah saw. bahkan bersabda,
dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allâh). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allâh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An Nasai dan Tirmidzi)

Landasan yang benar dalam memandang kekuasaan dan politik akan menghantarkan kepada sikap berhati-hati dalam mengemban dan menjalankan amanah apalagi jika itu berhubungan dengan kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu sistem politik rusak yang didasari asas manfaat adalah hal yang sepatutnya diubah. Sebab hanya mendatangkan kesengsaraan yang terus berlanjut hingga hari penghisaban. Maka marilah kita bersama berbenah diri meluruskan cara berpikir kita, dan mengembalikan kekuasaan pada pemiliknya yakni Allah Swt. Ini semua hanya tersedia dalam syariat yang telah sempurna untuk diterapkan guna mengatur manusia sebagaimana fitrahnya sebagai hamba. 

Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author